HOME  ⁄  Nasional

Satgas PASTI Hentikan 16 Entitas Investasi Ilegal, Ungkap Modus Deposit hingga Janji Untung 80 Persen

Oleh Shila Glorya
SHARE   :

Satgas PASTI Hentikan 16 Entitas Investasi Ilegal, Ungkap Modus Deposit hingga Janji Untung 80 Persen
Foto: Pemprov Kepri dan Satgas PASTI perkuat edukasi masyarakat dalam upaya mencegah entitas keuangan ilegal (sumber: ANTARA/Ogen)

Pantau - Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) menghentikan kegiatan 16 entitas yang diduga melakukan penipuan investasi dengan berbagai modus, mulai dari penyetoran deposit, pengerjaan tugas, perekrutan anggota baru, hingga penawaran keuntungan mencapai 80 persen dalam 30 hari.

Sekretariat Satgas PASTI, Hudiyanto, menyampaikan bahwa pihaknya telah menghentikan kegiatan seluruh entitas tersebut sekaligus memblokir akses terhadap aplikasi dan tautan atau Uniform Resource Locator (URL) yang digunakan.

Keterangan tersebut disampaikan Hudiyanto di Jakarta, Selasa (10/11/2026), sebagai bagian dari langkah penanganan aktivitas keuangan ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat.

Selain melakukan penghentian kegiatan dan pemblokiran akses, Satgas PASTI akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang dilakukan entitas-entitas tersebut.

Satgas PASTI Ungkap 16 Entitas yang Diduga Melakukan Penipuan Investasi

Sebanyak 16 entitas yang dihentikan kegiatannya adalah GPUCore, PilotXone, Aset Saham, Orion Wealth, Jadiduit, Impersonasi Easy Cash, EarnTycoon, ZEDT, USDT AL, Task 33, Zahra Berkah, Singapore Bhinneka Capital (SBC), MAERA, OneTwoMarkets, Brevondale, dan impersonasi Guotai Haitong.

Dari jumlah tersebut, sepuluh entitas pertama diduga menjalankan penipuan investasi melalui penawaran penyewaan komputasi.

Kesepuluh entitas tersebut adalah GPUCore, PilotXone, Aset Saham, Orion Wealth, Jadiduit, Impersonasi Easy Cash, EarnTycoon, ZEDT, USDT AL, dan Task 33.

Modus yang digunakan melibatkan skema pengerjaan tugas, penyetoran deposit, serta member get member atau perekrutan anggota baru oleh anggota yang telah bergabung.

Berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi Satgas PASTI, kesepuluh entitas tersebut tidak memiliki badan hukum di Indonesia dan tidak mengantongi izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Entitas-entitas tersebut juga tidak terdaftar di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Selain itu, aplikasi maupun situs web yang digunakan tidak tercatat sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Temuan tersebut menjadi dasar penanganan terhadap aktivitas yang diduga menawarkan investasi tanpa memenuhi persyaratan legalitas di Indonesia.

Zahra Berkah Janjikan Keuntungan 80 Persen dalam 30 Hari

Salah satu entitas yang dihentikan kegiatannya adalah Zahra Berkah, yang diduga melakukan penipuan investasi dengan menawarkan skema penyetoran deposit.

Dalam penawarannya, Zahra Berkah menjanjikan keuntungan hingga 80 persen dalam jangka waktu 30 hari.

Entitas tersebut juga mengklaim telah memiliki izin dan terdaftar di OJK untuk meyakinkan masyarakat mengenai legalitas kegiatan investasinya.

Selain menggunakan klaim perizinan, Zahra Berkah membagikan testimoni serta bukti transfer pencairan keuntungan untuk mendukung penawaran investasi yang disampaikan kepada masyarakat.

Namun, berdasarkan hasil verifikasi Satgas PASTI, Zahra Berkah diketahui tidak memiliki badan hukum di Indonesia.

Satgas PASTI juga memastikan entitas tersebut tidak terdaftar ataupun memiliki izin dari OJK.

Dengan demikian, klaim legalitas yang digunakan Zahra Berkah dalam menawarkan investasi tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan regulator.

SBC dan MAERA Gunakan Skema Deposit serta Perekrutan Anggota

Satgas PASTI turut menghentikan kegiatan Singapore Bhinneka Capital (SBC) yang diduga melakukan penipuan melalui penawaran investasi perdagangan saham.

Dalam menjalankan penawarannya, SBC menggunakan skema penyetoran deposit dan member get member untuk menarik masyarakat bergabung.

Hasil verifikasi menunjukkan bahwa SBC tidak memiliki izin dari OJK dan tidak mempunyai perizinan berusaha dalam sistem Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

Aplikasi maupun situs web yang digunakan SBC juga tidak tercatat sebagai PSE di Komdigi.

Sementara itu, MAERA diduga menjalankan penipuan investasi dengan menggunakan skema penyetoran deposit dan pengerjaan tugas.

Dalam penawarannya, MAERA mengklaim memiliki badan hukum dengan nama PT MAERA Movie Indonesia serta telah memperoleh izin untuk menjalankan kegiatan usaha di Indonesia.

Namun, hasil klarifikasi dan verifikasi Satgas PASTI menunjukkan bahwa MAERA tidak memiliki badan hukum di Indonesia dan tidak mengantongi izin dari OJK.

MAERA juga tidak terdaftar di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, sedangkan aplikasi atau situs web yang digunakan tidak tercatat sebagai PSE di Komdigi.

OneTwoMarkets dan Brevondale Tawarkan Investasi Berbagai Instrumen

Entitas lainnya yang dihentikan adalah OneTwoMarkets, yang diduga melakukan penipuan melalui penawaran investasi pada berbagai instrumen keuangan dan aset.

Instrumen yang ditawarkan mencakup perdagangan valuta asing atau forex, komoditas, aset kripto, saham, serta indeks.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, OneTwoMarkets tidak memiliki badan hukum di Indonesia dan tidak mengantongi izin dari OJK untuk menjalankan kegiatan sebagai manajer investasi, penasihat investasi, penyelenggara layanan urun dana, maupun perusahaan efek.

OneTwoMarkets juga tidak terdaftar di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, sementara aplikasi dan situs web yang digunakan tidak tercatat sebagai PSE di Komdigi.

Satgas PASTI juga menghentikan kegiatan Brevondale yang diduga melakukan penipuan melalui penawaran investasi saham kepada masyarakat.

Dalam penawarannya, Brevondale mengklaim sebagai perusahaan ekuitas yang berasal dari Colorado, Amerika Serikat.

Namun, hasil klarifikasi dan verifikasi menunjukkan bahwa Brevondale tidak memiliki izin dari OJK.

Entitas tersebut juga diketahui menjalankan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

Selain persoalan perizinan, aplikasi maupun situs web yang digunakan Brevondale tidak tercatat sebagai PSE di Komdigi.

Penipuan Berkedok Guotai Haitong Gunakan Identitas Perusahaan Sekuritas China

Satgas PASTI juga menemukan dugaan penipuan investasi melalui peniruan identitas atau impersonation terhadap perusahaan sekuritas Guotai Haitong Securities Co Ltd.

Entitas yang melakukan peniruan identitas tersebut menawarkan pendanaan pada aset properti kepada masyarakat.

Guotai Haitong Securities Co Ltd merupakan perusahaan efek atau perusahaan sekuritas yang memiliki izin di China.

Namun, entitas yang menggunakan identitas perusahaan tersebut dalam penawaran investasi di Indonesia tidak memiliki badan hukum di dalam negeri.

Hasil verifikasi Satgas PASTI juga menunjukkan bahwa entitas yang melakukan impersonasi Guotai Haitong tidak mengantongi izin dari OJK.

Entitas tersebut tidak terdaftar di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, sedangkan aplikasi atau situs web yang digunakan tidak tercatat sebagai PSE di Komdigi.

Penggunaan identitas perusahaan sekuritas yang memiliki izin di luar negeri menjadi salah satu modus yang ditemukan Satgas PASTI dalam penanganan dugaan investasi ilegal.

Satgas PASTI Blokir Akses dan Siapkan Koordinasi Penegakan Hukum

Secara keseluruhan, 16 entitas yang dihentikan Satgas PASTI diduga menggunakan berbagai modus penipuan investasi untuk menarik dana masyarakat.

Modus tersebut mencakup penyetoran deposit, pengerjaan tugas, perekrutan anggota baru, penawaran investasi pada instrumen keuangan, hingga peniruan identitas perusahaan yang memiliki izin di luar negeri.

Hasil pemeriksaan menunjukkan berbagai persoalan legalitas, mulai dari tidak adanya izin OJK, ketiadaan badan hukum di Indonesia, ketidaksesuaian izin usaha, hingga aplikasi atau situs web yang tidak tercatat sebagai PSE di Komdigi.

Satgas PASTI telah mengambil langkah penghentian kegiatan seluruh entitas tersebut dan melakukan pemblokiran terhadap aplikasi maupun tautan yang digunakan.

Langkah tersebut dilakukan untuk menangani aktivitas keuangan ilegal yang diduga dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Penanganan terhadap 16 entitas itu tidak berhenti pada penghentian kegiatan dan pemblokiran akses karena Satgas PASTI juga akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum.

Koordinasi tersebut disiapkan untuk mendukung proses penindakan lebih lanjut terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam aktivitas keuangan ilegal.

Penulis :
Shila Glorya
FLOII 2026