Pantau - Pemerintah Indonesia dan Jepang memperkuat kerja sama karbon kehutanan melalui mekanisme Joint Crediting Mechanism (JCM) dalam rangkaian Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turkiye, dengan fokus pada pengembangan proyek karbon berintegritas tinggi, pemulihan ekosistem, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pembahasan kerja sama tersebut berlangsung di Paviliun Indonesia dalam rangkaian Konferensi Para Pihak ke-31 Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim (COP31 UNFCCC).
Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki mengatakan kemitraan dengan Jepang diarahkan untuk menghubungkan pengembangan proyek karbon kehutanan dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan upaya mitigasi perubahan iklim.
“Kita berupaya membangun kemitraan yang menghubungkan proyek karbon kehutanan berintegritas tinggi dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, khususnya di tingkat masyarakat,” ujar Rohmat.
Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa pengembangan proyek karbon kehutanan harus memberikan manfaat nyata bagi pemulihan lingkungan, perlindungan keanekaragaman hayati, serta keberlanjutan penghidupan masyarakat.
Indonesia Siapkan Empat Prioritas Proyek Karbon Kehutanan
Rohmat menjelaskan bahwa Indonesia memiliki empat komitmen utama dalam pengembangan proyek karbon berbasis hutan dan ekosistem alam.
Komitmen pertama adalah pemulihan lahan terdegradasi dan lahan yang mengalami kerusakan berat melalui proyek penyerapan karbon atau Carbon Removal Project dengan target cakupan seluas 12 juta hektare.
Pengembangan proyek tersebut diarahkan untuk memulihkan kondisi lahan yang rusak sekaligus meningkatkan kemampuan ekosistem dalam menyerap karbon dari atmosfer.
Komitmen kedua adalah perlindungan kawasan hutan dari ancaman deforestasi dan degradasi melalui proyek penghindaran emisi karbon atau Carbon Avoidance Project dengan target seluas 50 juta hektare.
Program tersebut bertujuan menjaga tutupan hutan dan mencegah kerusakan kawasan yang berpotensi meningkatkan pelepasan emisi karbon.
Komitmen ketiga adalah pengembangan proyek karbon melalui program perhutanan sosial dengan cakupan seluas 8,3 juta hektare.
Pengembangan proyek perhutanan sosial diharapkan dapat menghubungkan pengelolaan hutan dengan peningkatan manfaat ekonomi bagi masyarakat yang bergantung pada sumber daya hutan.
Sementara itu, komitmen keempat adalah pengembangan hutan adat sebagai bagian dari portofolio proyek karbon kehutanan Indonesia dengan target cakupan seluas 1,4 juta hektare.
Pengembangan proyek pada kawasan hutan adat menjadi salah satu prioritas untuk memperluas kontribusi pengelolaan hutan terhadap mitigasi perubahan iklim.
Secara keseluruhan, keempat komitmen tersebut memiliki jumlah target cakupan sebesar 71,7 juta hektare, meskipun belum dipastikan apakah terdapat tumpang tindih antarareal yang menjadi sasaran program.
Gambut dan Mangrove Jadi Fokus Kerja Sama Karbon Indonesia-Jepang
Selain empat prioritas utama tersebut, Indonesia mendorong pengembangan proyek karbon berbasis ekosistem gambut dan mangrove dalam kerja sama dengan Jepang melalui mekanisme JCM.
Rohmat menilai kedua ekosistem tersebut memiliki peran strategis dalam mendukung mitigasi perubahan iklim sekaligus memperkuat portofolio proyek karbon berbasis alam Indonesia.
Ekosistem gambut dan mangrove juga menjadi bagian penting dari berbagai proyek karbon yang sedang dipersiapkan pemerintah.
Indonesia menginginkan pengembangan proyek berbasis gambut dan mangrove menjadi salah satu karakteristik utama dalam kerja sama karbon kehutanan dengan Jepang.
“Proyek gambut dan mangrove harus menjadi salah satu ciri utama kerja sama kehutanan Indonesia melalui JCM sekaligus menjadi kontribusi khas bagi aksi iklim global yang berintegritas tinggi,” jelas Rohmat.
Pengembangan proyek tersebut diharapkan dapat mendukung perlindungan ekosistem sekaligus memperluas kontribusi Indonesia terhadap upaya penanganan perubahan iklim global.
Pemerintah juga menekankan pentingnya memastikan proyek karbon berbasis alam memiliki integritas tinggi agar manfaat pengurangan maupun penyerapan emisi dapat dipertanggungjawabkan.
Jepang Butuhkan Kredit Karbon, Indonesia Tawarkan Proyek Pemulihan 12 Juta Hektare
Rohmat turut menyoroti peluang kerja sama yang muncul melalui kebijakan perdagangan emisi Jepang, yakni Green Transformation Emissions Trading System (GX-ETS).
Sistem perdagangan emisi tersebut dikembangkan Jepang untuk mendukung transformasi ekonomi rendah karbon dan memasuki fase wajib pada 2026.
Menurut Rohmat, penerapan GX-ETS membuka peluang bagi negara mitra, termasuk Indonesia, untuk mengembangkan proyek karbon yang memenuhi persyaratan perdagangan emisi Jepang.
Sejalan dengan kebijakan tersebut, Jepang menargetkan pengadaan sekitar 100 juta ton CO2 pada 2030.
Kebutuhan kredit karbon tersebut dipandang sebagai peluang bagi Indonesia untuk mengembangkan dan memasok kredit karbon pengimbang berintegritas tinggi melalui proyek kehutanan berbasis alam.
Kementerian Kehutanan menyambut peluang tersebut dengan menawarkan sejumlah potensi proyek karbon, terutama melalui pemulihan lahan terdegradasi.
“Salah satu potensi utamanya adalah proyek penyerapan karbon melalui pemulihan 12 juta hektare lahan terdegradasi,” ujar Wamenhut Rohmat.
Melalui mekanisme JCM, Indonesia berharap kebutuhan Jepang terhadap kredit karbon dapat dihubungkan dengan prioritas nasional dalam pemulihan dan perlindungan kawasan hutan.
Kerja sama tersebut juga diharapkan membuka peluang investasi dalam pengembangan proyek karbon kehutanan yang memenuhi standar integritas dan mendukung agenda mitigasi perubahan iklim.
Investasi Karbon Diharapkan Pulihkan Hutan dan Tingkatkan Ekonomi Masyarakat
Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa investasi dalam proyek karbon kehutanan tidak boleh hanya berorientasi pada pengurangan atau penyerapan emisi karbon.
Rohmat menyampaikan bahwa pengembangan proyek harus memberikan manfaat lebih luas, termasuk pemulihan ekosistem yang mengalami kerusakan, perlindungan keanekaragaman hayati, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Dengan demikian, investasi yang masuk tidak hanya berkontribusi terhadap mitigasi perubahan iklim, tetapi juga memulihkan ekosistem, melindungi keanekaragaman hayati, dan mendukung penghidupan masyarakat,” katanya.
Melalui kerja sama dengan Jepang, Indonesia berupaya mengoptimalkan potensi proyek karbon berbasis alam yang mencakup lahan terdegradasi, kawasan hutan, perhutanan sosial, hutan adat, serta ekosistem gambut dan mangrove.
Pengembangan proyek tersebut diharapkan dapat menghubungkan kebutuhan pasar karbon internasional dengan program pemulihan lingkungan dan pengelolaan sumber daya hutan nasional.
Pemerintah juga berupaya memastikan investasi yang masuk melalui mekanisme JCM dapat mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan, khususnya bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan.
Penguatan kerja sama Indonesia dan Jepang dalam rangkaian COP31 menjadi bagian dari langkah pemerintah mempercepat aksi iklim melalui proyek karbon kehutanan berintegritas tinggi.
Kemitraan tersebut diharapkan dapat memperluas investasi, mempercepat pemulihan ekosistem, melindungi keanekaragaman hayati, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan hutan yang berkelanjutan.
- Penulis :
- Leon Weldrick
