Pantau - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengungkapkan bahwa sebanyak 50,8 juta transaksi pertukaran data administrasi hukum tercatat melalui sistem Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum sejak 2023 hingga Oktober 2026.
Puluhan juta transaksi tersebut berlangsung melalui sistem pertukaran data yang dikenal sebagai API Hit dan telah melibatkan lebih dari 35 kementerian dan lembaga pemerintah.
Supratman menyampaikan capaian tersebut dalam sebuah forum nasional di Jakarta, Selasa (10/11/2026), sekaligus menegaskan pentingnya penguatan integrasi data administrasi hukum dan informasi korporasi antarlembaga.
Menurutnya, pertukaran data tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung visi Presiden Prabowo Subianto dalam membangun sistem pemerintahan digital yang saling terhubung.
Integrasi data diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat koordinasi antarlembaga, serta mendukung pengambilan keputusan strategis pemerintah.
Supratman Soroti Perbedaan Data Perusahaan di Kementerian dan Lembaga
Supratman mengakui bahwa meskipun transaksi pertukaran data telah mencapai puluhan juta, masih terdapat persoalan ketidaksesuaian informasi perusahaan dalam sistem administrasi sejumlah kementerian dan lembaga.
Menurutnya, data mengenai satu perusahaan yang sama terkadang berbeda antara sistem Kementerian Hukum dan sistem instansi pemerintah lainnya.
Perbedaan tersebut dapat mencakup susunan kepengurusan perusahaan hingga informasi mengenai pemilik manfaat atau beneficial owner dari suatu korporasi.
Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah karena informasi perusahaan digunakan dalam berbagai proses administrasi, pelayanan publik, serta pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kegiatan usaha.
"Ini harus menjadi pijakan kita bersama. Saya tahu bahwa di beberapa kementerian/lembaga, bahkan satu perusahaan pun itu masih berbeda datanya, berbeda kepengurusannya, karena itu ini harus kami integrasikan," ucap Supratman.
Ia menegaskan bahwa capaian 50,8 juta transaksi pertukaran data harus menjadi landasan bagi seluruh kementerian dan lembaga untuk meningkatkan sinkronisasi informasi.
Kementerian Hukum pun mendorong penyatuan data perusahaan agar informasi yang digunakan berbagai instansi pemerintah menjadi lebih konsisten.
Penyelarasan tersebut diharapkan dapat mengurangi perbedaan data yang selama ini berpotensi menghambat proses administrasi dan pelayanan pemerintah.
Integrasi Data Korporasi Diharapkan Permudah Investasi di Indonesia
Supratman menjelaskan bahwa penguatan integrasi data korporasi memiliki peran penting dalam mendukung iklim investasi di Indonesia.
Menurutnya, kesesuaian informasi perusahaan antarlembaga dapat membantu memperlancar berbagai proses administrasi yang berkaitan dengan kegiatan usaha.
Data korporasi yang terintegrasi juga diharapkan dapat mempermudah pemerintah dalam memperoleh informasi mengenai kepengurusan, kepemilikan manfaat, serta aspek administrasi hukum perusahaan.
Meski demikian, Supratman menegaskan bahwa program integrasi tersebut tidak dimaksudkan untuk memperluas kewenangan Kementerian Hukum dengan mengambil alih tugas teknis kementerian atau lembaga lainnya.
Setiap instansi tetap menjalankan kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, sementara integrasi dilakukan untuk membangun keterhubungan informasi.
"Justru dengan penyatuan data yang terintegrasi ini, akan memudahkan dalam proses pengambilan keputusan, terutama menyangkut soal keputusan-keputusan strategis bagi negara," tuturnya.
Supratman menilai ketersediaan informasi yang selaras dapat membantu pemerintah mengambil keputusan secara lebih tepat, terutama dalam persoalan yang berkaitan dengan kepentingan nasional.
Melalui sistem pertukaran data yang terhubung, pemerintah juga diharapkan dapat mengurangi hambatan administratif akibat perbedaan informasi antarinstansi.
Menkum Ungkap Potensi Mafia Data yang Bisa Rugikan Keuangan Negara
Selain menyoroti ketidaksesuaian informasi perusahaan, Supratman turut mengingatkan adanya potensi penyalahgunaan data oleh pihak-pihak tertentu.
Ia tidak menampik kemungkinan adanya praktik mafia data atau tindakan oknum yang memanfaatkan ketidakterpaduan informasi untuk memberikan keuntungan secara ilegal kepada korporasi swasta.
Praktik tersebut dinilai berpotensi menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, termasuk melalui hilangnya penerimaan yang seharusnya masuk sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Karena itu, penguatan integrasi data dipandang sebagai salah satu langkah penting untuk memperbaiki tata kelola informasi administrasi hukum dan korporasi.
Supratman menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak boleh mengalihkan perhatian pemerintah dari tujuan utama membangun sistem administrasi yang lebih terintegrasi.
Kementerian Hukum tetap berkomitmen melanjutkan agenda pembangunan pemerintahan digital yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Kemenkum Dorong Satu Data Indonesia dan Kolaborasi Lebih dari 35 Instansi
Supratman menjelaskan bahwa penguatan integrasi administrasi hukum sejalan dengan kebijakan Satu Data Indonesia yang bertujuan meningkatkan keterpaduan dan konsistensi tata kelola data pemerintah.
Melalui kebijakan tersebut, informasi yang tersimpan dalam sistem berbagai kementerian dan lembaga diharapkan dapat dimanfaatkan secara bersama-sama sesuai kewenangan masing-masing.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan integrasi data tidak dapat dicapai Kementerian Hukum secara sendiri, melainkan membutuhkan komitmen dan kerja sama seluruh instansi terkait.
Karena itu, Supratman mengajak kementerian dan lembaga untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun sistem pertukaran data yang lebih terhubung.
Ia juga menepis anggapan bahwa Kementerian Hukum berupaya memonopoli pengelolaan data korporasi melalui program integrasi tersebut.
"Maka sekali lagi pada forum yang terhormat ini, kami mohon semua kementerian/lembaga bisa berkolaborasi demi Merah Putih. Tidak ada sedikit pun maksud bahwa kami mau memonopoli soal data yang terkait dengan korporasi," ujar Supratman.
Menurutnya, penyatuan informasi korporasi dilakukan untuk mendukung kepentingan negara, bukan untuk mengambil alih kewenangan kementerian atau lembaga lain.
Capaian 50,8 juta transaksi pertukaran data sejak 2023 hingga Oktober 2026 menjadi salah satu dasar bagi Kementerian Hukum untuk terus memperluas keterhubungan sistem informasi pemerintah.
Dengan keterlibatan lebih dari 35 kementerian dan lembaga, pemerintah diharapkan mampu mengatasi ketidaksesuaian data perusahaan, memperlancar pelayanan investasi, serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan strategis.
Penguatan integrasi tersebut juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan digital yang lebih efisien, transparan, dan terkoordinasi sesuai arah kebijakan Satu Data Indonesia.
- Penulis :
- Arian Mesa
