Pantau - Bupati nonaktif Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, divonis lima tahun penjara dalam kasus korupsi berupa pemerasan terhadap sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, terkait pengumpulan dana tunjangan hari raya (THR) untuk forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda).
Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Jawa Tengah, Selasa (10/11/2026).
Majelis hakim yang dipimpin Hakim Ketua Rosana Irawati menyatakan Syamsul terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.
Selain hukuman penjara, Syamsul juga dijatuhi denda sebesar Rp250 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 90 hari.
Vonis lima tahun penjara tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya meminta hukuman tujuh tahun penjara.
Dengan demikian, hukuman yang dijatuhkan majelis hakim lebih rendah dua tahun dari tuntutan penuntut umum.
Hakim Nyatakan Bupati Nonaktif Cilacap Terbukti Melakukan Pemerasan
Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan Syamsul Auliya Rachman terbukti melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Pasal tersebut mengatur tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan kekuasaan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu, melakukan pembayaran, menerima pembayaran dengan potongan, atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.
"Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," kata Hakim Ketua Rosana Irawati.
Majelis hakim menilai perbuatan Syamsul telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut.
Berdasarkan fakta persidangan, Syamsul terbukti memerintahkan pengumpulan uang dari sejumlah pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
Uang yang dikumpulkan tersebut direncanakan untuk diberikan sebagai THR kepada unsur Forkopimda di Kabupaten Cilacap.
Perintah pengumpulan uang itu menjadi pokok perkara yang menyebabkan Syamsul dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi berupa pemerasan.
Dana THR Forkopimda yang Dikumpulkan Mencapai Rp568 Juta
Dalam persidangan terungkap bahwa total uang yang berhasil dikumpulkan dari sejumlah pimpinan OPD mencapai Rp568 juta.
Dana tersebut dikumpulkan berdasarkan perintah Syamsul Auliya Rachman yang saat itu menjabat sebagai Bupati Cilacap.
Pengumpulan uang dari para kepala perangkat daerah tersebut dilakukan dengan tujuan menyediakan dana THR bagi unsur Forkopimda di wilayah Kabupaten Cilacap.
Majelis hakim menilai tindakan tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan yang memenuhi unsur pemerasan dalam ketentuan tindak pidana korupsi.
Perkara tersebut menjadi dasar bagi majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman pidana kepada Syamsul setelah memeriksa keterangan dan fakta yang terungkap selama proses persidangan.
Putusan pengadilan juga menegaskan bahwa penggunaan kewenangan jabatan untuk memerintahkan pengumpulan uang secara melawan hukum dapat dikenai sanksi berdasarkan peraturan pemberantasan korupsi.
Syamsul Auliya Juga Dicabut Hak Politiknya Selama Dua Tahun
Selain menjatuhkan hukuman lima tahun penjara dan denda Rp250 juta, majelis hakim memberikan pidana tambahan kepada Syamsul Auliya Rachman.
Pidana tambahan tersebut berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama dua tahun.
Dengan putusan tersebut, Syamsul menerima tiga bentuk hukuman, yakni pidana penjara, denda dengan ketentuan kurungan pengganti, serta pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik.
Pencabutan hak tersebut merupakan bagian dari sanksi tambahan yang dijatuhkan majelis hakim dalam perkara tindak pidana korupsi.
Setelah pembacaan putusan, majelis hakim memberikan kesempatan kepada Syamsul untuk menempuh upaya hukum lanjutan apabila tidak menerima atau merasa keberatan terhadap vonis yang dijatuhkan.
Kesempatan tersebut diberikan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku dalam proses peradilan pidana.
Sekda Cilacap Sadmoko Danardono Divonis Empat Tahun Penjara
Selain Syamsul Auliya Rachman, perkara korupsi terkait pengumpulan dana THR Forkopimda juga melibatkan Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap, Sadmoko Danardono.
Sadmoko menjalani proses persidangan secara terpisah dalam perkara yang sama di Pengadilan Tipikor Semarang.
Dalam putusan terhadap Sadmoko, majelis hakim menjatuhkan hukuman empat tahun penjara atas keterlibatannya dalam kasus tersebut.
Hukuman yang diterima Sadmoko lebih ringan satu tahun dibandingkan vonis lima tahun penjara yang dijatuhkan kepada Syamsul.
Dengan adanya kedua putusan tersebut, dua pejabat Pemerintah Kabupaten Cilacap telah dijatuhi hukuman penjara dalam perkara korupsi pengumpulan dana THR untuk Forkopimda.
Syamsul sebagai Bupati nonaktif Cilacap menerima hukuman lima tahun penjara, sedangkan Sadmoko selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap dijatuhi hukuman empat tahun penjara.
Perkara tersebut berkaitan dengan pengumpulan dana sebesar Rp568 juta dari sejumlah pimpinan OPD yang oleh majelis hakim dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi.
Putusan Pengadilan Tipikor Semarang terhadap Syamsul juga mencakup denda Rp250 juta dengan kurungan pengganti 90 hari serta pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama dua tahun.
Meski telah dijatuhi vonis, Syamsul tetap memiliki kesempatan menggunakan haknya untuk menempuh upaya hukum lanjutan sesuai ketentuan yang berlaku.
- Penulis :
- Arian Mesa
