Pantau - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) tengah mengkaji penerbitan regulasi daerah terkait larangan penggunaan, produksi, dan perdagangan rokok elektrik atau vape setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang menyatakan aktivitas tersebut haram.
Gubernur Sumsel Herman Deru menyatakan dukungannya terhadap Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tersebut saat memberikan keterangan di Palembang, Selasa (10/11/2026).
Herman Deru mengatakan pemerintah provinsi akan mempelajari mekanisme penerapan fatwa MUI melalui kebijakan daerah dengan mempertimbangkan aspek hukum yang berlaku.
"Kita melihat dan merujuk dari fatwa MUI. Tentu kita akan melanjutkan dengan regulasi di tingkat daerah," katanya.
Herman Deru Minta Biro Hukum Kaji Regulasi Larangan Vape
Herman Deru menjelaskan bahwa tindak lanjut fatwa MUI dapat dilakukan melalui penerbitan peraturan kepala daerah, baik berupa peraturan gubernur maupun peraturan bupati dan wali kota.
Namun, Pemprov Sumsel belum menentukan bentuk regulasi yang akan diterapkan karena masih membutuhkan kajian hukum lebih lanjut.
Untuk itu, Herman Deru telah menginstruksikan Biro Hukum Pemprov Sumsel agar menelaah aspek hukum dan mekanisme penerapan kebijakan terkait larangan rokok elektrik.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah kepastian mengenai penyampaian dokumen resmi fatwa MUI kepada pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Selatan.
"Saya minta laporan dari Biro Hukum dulu. Apakah fatwanya sudah secara fisik dikirim ke pemerintah kabupaten dan kota, sehingga nantinya bisa kita teruskan," jelasnya.
Hasil kajian tersebut nantinya akan menjadi dasar bagi Pemprov Sumsel dalam menentukan langkah lanjutan, termasuk kemungkinan penerbitan regulasi yang mengatur penggunaan, produksi, dan perdagangan vape.
Herman Deru menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu memastikan mekanisme hukum sebelum mengambil keputusan mengenai penerapan kebijakan tersebut.
Pemprov Sumsel Dukung Fatwa MUI yang Haramkan Rokok Elektrik
Herman Deru menilai fatwa MUI dapat menjadi salah satu pertimbangan penting bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan terkait rokok elektrik.
Menurutnya, MUI merupakan lembaga yang diakui negara dan menjadi rujukan bagi umat Islam dalam berbagai persoalan keagamaan.
Karena itu, Pemprov Sumsel menyatakan dukungan terhadap fatwa yang telah diterbitkan lembaga tersebut.
"MUI merupakan lembaga yang diakui negara dan diikuti umat Islam. Tentu kita mendukung kebijakan tersebut," ujarnya.
Dukungan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah provinsi untuk mempertimbangkan langkah kebijakan daerah, meskipun bentuk aturan dan mekanisme pelaksanaannya masih harus dikaji.
Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 Haramkan Penggunaan dan Perdagangan Vape
Sebelumnya, MUI secara resmi menerbitkan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 pada 6 November 2026 yang menyatakan bahwa penggunaan, produksi, dan perdagangan rokok elektrik atau vape hukumnya haram.
Fatwa tersebut menjadi dasar pertimbangan Pemprov Sumsel untuk mengkaji kemungkinan penerbitan regulasi daerah yang berkaitan dengan aktivitas penggunaan hingga perdagangan rokok elektrik.
Meski demikian, fatwa MUI tidak secara otomatis menjadi peraturan daerah sehingga pemerintah masih perlu mengkaji landasan hukum dan kewenangan dalam penerapannya.
Hingga kini, Pemprov Sumsel masih menunggu hasil kajian Biro Hukum sebelum menentukan langkah berikutnya.
Pemerintah provinsi juga belum mengumumkan keputusan final mengenai bentuk regulasi maupun mekanisme penerapan larangan rokok elektrik di wilayah Sumatera Selatan.
- Penulis :
- Shila Glorya
