Pantau - Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza memetakan kebutuhan pengembangan industri pusat data (data center) di Indonesia, mulai dari pasokan listrik, air, teknologi, regulasi, hingga sumber daya manusia (SDM).
Pemetaan tersebut dibahas dalam rapat perdana Tim Nasional (Timnas) Data Center di Jakarta, Selasa, yang melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, PT PLN (Persero), serta pelaku industri.
Faisol menjelaskan bahwa rapat tersebut bertujuan mengidentifikasi berbagai persoalan yang berpotensi muncul dalam proses investasi maupun operasional industri pusat data nasional.
"Rapat pertama ini kita membahas dan mengidentifikasi beberapa persoalan yang muncul nanti ketika operasionalisasi data center dan investasi data center," kata Faisol Riza seusai rapat.
Salah satu perhatian utama pemerintah adalah kesiapan regulasi untuk mendukung masuknya investasi sekaligus memastikan operasional industri pusat data berjalan sesuai ketentuan.
Selain regulasi, pemerintah membahas ketersediaan pasokan listrik dan air, pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional, serta kesiapan tenaga kerja yang dibutuhkan industri.
Pemerintah Kaji 10 Provinsi untuk Pengembangan Industri Pusat Data
Faisol Riza mengusulkan pengembangan industri pusat data di sejumlah wilayah yang telah memiliki kawasan industri guna memanfaatkan infrastruktur pendukung yang tersedia.
Sekitar 10 provinsi masuk dalam usulan kajian sebagai lokasi potensial pembangunan fasilitas pusat data, termasuk kawasan industri di Jawa Tengah, Jawa Timur, serta sejumlah daerah di luar Pulau Jawa.
Meski demikian, pemerintah belum menetapkan lokasi pengembangan karena masih diperlukan pembahasan lanjutan dengan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur dan masukan kementerian serta lembaga terkait.
Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Ichsan Zulkarnaen, menyampaikan bahwa pembahasan akan dilanjutkan melalui pertemuan teknis.
Pertemuan tersebut diarahkan untuk merumuskan solusi atas berbagai persoalan yang berkaitan dengan investasi, pembangunan infrastruktur, dan operasional industri pusat data nasional.
Dalam menyusun strategi pengembangan, pemerintah juga memperhatikan keberadaan fasilitas pusat data berskala besar di negara tetangga sebagai bahan perbandingan.
"Sementara ini kita masih juga melihat beberapa data center yang besar di Singapura dan juga Malaysia, itu menjadi salah satu tolok ukur kita," kata Ichsan Zulkarnaen.
Sementara itu, Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kartika Listriana, menyatakan dukungannya terhadap pengembangan industri pusat data melalui penyelarasan perizinan sesuai kewenangan kementerian.
PLN Siapkan Dukungan Listrik untuk Investasi Pusat Data
Dari sisi penyediaan energi, Direktur Retail dan Niaga PLN, M. Fahrur Rozy, menyampaikan kesiapan perusahaan untuk mendukung investasi industri pusat data melalui pemenuhan kebutuhan listrik.
Namun, penyediaan energi untuk fasilitas pusat data harus tetap mempertimbangkan kebutuhan listrik masyarakat agar pelayanan publik tidak terganggu.
Dengan demikian, pengembangan industri pusat data perlu memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan energi untuk investasi dan ketersediaan pasokan listrik bagi masyarakat.
Selain pasokan energi, penggunaan teknologi yang efisien juga menjadi perhatian pemerintah mengingat operasional pusat data membutuhkan infrastruktur pendukung dengan kapasitas besar.
Kebutuhan Kapasitas Pusat Data Diproyeksikan Capai 11,7 GW pada 2030
Direktur Utama Telkom NeutraDC, Rakhmad Tunggal Affirudin, menilai industri pusat data memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekosistem digital dan pengembangan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) di Indonesia.
Menurut Rakhmad, kapasitas pusat data yang saat ini telah beroperasi di Indonesia mencapai sekitar 600 megawatt (MW) atau setara 0,6 gigawatt (GW).
Sementara itu, kebutuhan kapasitas pusat data nasional diproyeksikan meningkat menjadi sekitar 3 GW hingga 11,7 GW pada 2030.
Jika dibandingkan dengan kapasitas operasional saat ini, proyeksi kebutuhan tersebut setara dengan peningkatan sekitar 5 hingga 19,5 kali lipat.
Peningkatan kebutuhan tersebut membuka peluang pengembangan infrastruktur komputasi dan penyimpanan data untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital nasional.
Keberadaan fasilitas pusat data di dalam negeri juga dinilai berpotensi memperkuat kedaulatan digital Indonesia sekaligus menunjang pengembangan teknologi kecerdasan buatan.
Investasi Pusat Data Diperkirakan Butuh hingga 9 Juta Dolar AS per MW
Dari sisi pembiayaan, Rakhmad memperkirakan kebutuhan belanja modal (capital expenditure/capex) untuk pembangunan pusat data di Indonesia mencapai 7 juta hingga 9 juta dolar AS per megawatt.
Besarnya kebutuhan investasi tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan strategi pengembangan industri pusat data nasional.
Selain pembiayaan, kesiapan pasokan listrik, ketersediaan air, teknologi, regulasi, dan tenaga kerja menjadi faktor penting untuk memastikan pembangunan fasilitas dapat berjalan sesuai kebutuhan.
Pemerintah bersama kementerian, lembaga, penyedia energi, dan pelaku industri akan melanjutkan pembahasan teknis untuk mencari solusi atas berbagai persoalan yang telah diidentifikasi dalam rapat perdana Timnas Data Center.
Hasil pembahasan lanjutan tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan langkah pengembangan industri pusat data di Indonesia, termasuk penentuan wilayah potensial dan kesiapan infrastruktur pendukung investasi.
- Penulis :
- Shila Glorya
