Pantau - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah bersifat final dan tidak dapat diajukan banding.
Yusril menyampaikan penegasan tersebut saat menjawab pertanyaan wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Menurut Yusril, putusan MA tersebut telah berkekuatan hukum final karena tidak ada pihak yang dapat mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK) atas putusan tersebut.
Ia juga menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memiliki sifat final dan mengikat sehingga tidak tersedia lagi upaya hukum untuk mengubahnya.
"Memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu," kata Menko Yusril.
MA Kabulkan Kasasi dan Batalkan Surat Penyetaraan Pendidikan Gibran
Yusril menjelaskan bahwa putusan tersebut berkaitan dengan perkara kasasi yang diajukan H.M. Subhan dalam sengketa tata usaha negara (TUN) melawan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Kementerian yang menjadi pihak dalam sengketa tersebut kini telah berubah menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan H.M. Subhan.
Dalam amar putusannya, MA membatalkan surat keterangan yang diterbitkan Kemendikbud dan digunakan sebagai dasar penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka.
Mahkamah Agung juga memerintahkan kementerian terkait untuk mencabut surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut.
Yusril menjelaskan bahwa putusan MA berlaku secara surut atau ex tunc, yang berarti pembatalan surat keterangan berlaku sejak dokumen tersebut pertama kali diterbitkan.
Surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran yang menjadi objek sengketa diketahui diterbitkan pada Agustus 2019.
"Artinya, batal dan tidak sah itu terhitung sejak dikeluarkan pada Agustus 2019, kalau saya tidak salah," ujarnya.
Yusril Ungkap Alasan MA Tetap Mengadili Perkara Meski Lewati Tenggat Waktu
Yusril mengungkapkan bahwa Mahkamah Agung tetap menyatakan dirinya berwenang mengadili perkara tersebut meskipun gugatan diajukan setelah melewati batas waktu yang ditentukan.
Menurut penjelasannya, pertimbangan MA didasarkan pada pandangan bahwa persoalan penyetaraan pendidikan Gibran tidak hanya berkaitan dengan kepentingan kontestan lain dalam pemilihan presiden.
Mahkamah Agung menilai persoalan tersebut juga menyangkut kepentingan seluruh bangsa Indonesia sehingga perkara tetap dapat diperiksa dan diputus.
Yusril turut menegaskan bahwa Gibran Rakabuming Raka tidak dapat mengajukan banding terhadap putusan MA karena bukan merupakan pihak tergugat dalam perkara kasasi tersebut.
Dalam perkara itu, pihak yang menjadi tergugat adalah Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, sedangkan Gibran tidak berkedudukan sebagai tergugat intervensi.
Dengan demikian, menurut Yusril, Gibran tidak memiliki kedudukan sebagai pihak yang dapat mengajukan upaya hukum terhadap putusan kasasi tersebut.
Kemendikdasmen Diperkirakan Segera Cabut Surat Penyetaraan Pendidikan Gibran
Yusril memperkirakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tidak akan mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung.
Sebaliknya, kementerian tersebut diperkirakan segera melaksanakan putusan MA setelah menerima salinan resmi dari lembaga peradilan tersebut.
"Nampaknya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga tidak akan mengajukan PK dan akan segera mengeksekusi putusan ini dalam waktu dekat setelah diterimanya salinan putusan resmi dari Mahkamah Agung," tuturnya.
Pelaksanaan putusan tersebut akan dilakukan melalui pencabutan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran yang sebelumnya diterbitkan pada Agustus 2019.
Yusril menjelaskan bahwa pencabutan dokumen tersebut juga dapat berdampak terhadap perkara lain yang saat ini masih berlangsung di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Apabila Kemendikdasmen telah mencabut surat keterangan penyetaraan pendidikan sesuai putusan MA, objek gugatan dalam perkara yang sedang diperiksa PTUN tidak lagi ada.
Berbeda dengan perkara kasasi di Mahkamah Agung, Gibran Rakabuming Raka berkedudukan sebagai pihak tergugat intervensi dalam perkara yang masih berjalan di PTUN tersebut.
Yusril menyatakan bahwa tindak lanjut terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung selanjutnya diserahkan kepada Gibran Rakabuming Raka.
- Penulis :
- Arian Mesa
