Pantau - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Rocky Gerung menegaskan bahwa integrasi data nasional harus diarahkan untuk memperkuat kedaulatan negara sekaligus memberikan kepastian masa depan bagi generasi muda, termasuk Generasi Z (Gen Z).
Rocky menyampaikan pandangan tersebut dalam sebuah forum nasional di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Menurutnya, integrasi data tidak boleh hanya berfokus pada penyatuan informasi dari berbagai kementerian dan lembaga, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan generasi mendatang.
"Arah dari integrasi data itu demi apa? Demi kedaulatan negara, demi keinginan untuk memudahkan anak-anak muda itu supaya mereka tidak cemas lagi dengan masa depan," kata Rocky.
Rocky menilai pengelolaan data nasional perlu diarahkan untuk membangun optimisme generasi muda terhadap masa depan Indonesia.
Ia mengingatkan bahwa pengumpulan dan pengintegrasian data tidak akan memberikan manfaat maksimal apabila generasi muda masih memandang masa depan negara tanpa harapan.
Rocky Gerung Ingatkan Integrasi Data Harus Disertai Tanggung Jawab
Rocky menjelaskan bahwa persoalan integrasi data tidak hanya berkaitan dengan perkembangan teknologi, tetapi juga menyangkut kewenangan dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Karena itu, sistem integrasi data nasional harus memiliki mekanisme yang memungkinkan setiap informasi diaudit, dikoreksi, dan dipertanggungjawabkan.
Menurut Rocky, pemerintah tidak cukup hanya menghubungkan sistem teknologi dan memperluas pertukaran informasi antarlembaga tanpa membangun mekanisme tanggung jawab bersama.
Ia menekankan pentingnya kejelasan otoritas dan penanggung jawab pada setiap sumber data agar tidak terjadi ketidakpastian dalam pengelolaannya.
Pemerintah juga perlu menetapkan definisi serta standar validasi data yang seragam sehingga informasi yang digunakan berbagai kementerian dan lembaga memiliki tingkat akurasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Selain itu, Rocky menyoroti pentingnya prosedur koreksi untuk memastikan setiap kesalahan informasi dapat segera diperbaiki melalui mekanisme yang jelas.
Sistem integrasi data juga perlu memiliki tenggat pembaruan agar informasi yang tersimpan tetap relevan dengan kondisi terbaru.
Rocky turut mendorong adanya jejak perubahan data sehingga setiap pembaruan maupun perbaikan informasi dapat ditelusuri dan diawasi.
"Yang harus terhubung bukan hanya server, tanggung jawab juga," ucap dia.
Integrasi Data Nasional Harus Berikan Manfaat Nyata bagi Gen Z
Rocky menilai keberhasilan integrasi data nasional tidak cukup diukur berdasarkan banyaknya informasi yang dikumpulkan atau jumlah sistem yang berhasil dihubungkan.
Menurutnya, keberhasilan tersebut harus terlihat dari dampak nyata terhadap kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
Sejumlah indikator yang perlu diperhatikan meliputi tingkat akurasi data, ketepatan sinkronisasi antarsistem, pengawasan akses, serta kualitas layanan kepada masyarakat.
Rocky berpandangan bahwa integrasi data dapat menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk menunjukkan kepada generasi muda bahwa Indonesia memiliki masa depan yang dapat diharapkan.
Ia menegaskan bahwa pembenahan tata kelola informasi harus berjalan seiring dengan upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Dengan demikian, integrasi data tidak hanya menghasilkan sistem administrasi yang lebih tertata, tetapi juga mendukung kepastian layanan bagi masyarakat.
Kementerian Hukum Catat 50,8 Juta Transaksi Pertukaran Data
Sementara itu, Kementerian Hukum mencatat sebanyak 50,8 juta transaksi pertukaran data administrasi hukum melalui sistem Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU).
Jumlah tersebut merupakan akumulasi transaksi yang berlangsung sejak 2023 hingga Oktober 2026.
Pertukaran data tersebut melibatkan lebih dari 35 kementerian dan lembaga yang telah terhubung melalui sistem Ditjen AHU Kementerian Hukum.
Berdasarkan catatan kementerian, transaksi pertukaran informasi administrasi hukum dilakukan melalui sistem API Hit yang digunakan untuk mendukung integrasi data antarlembaga.
Rocky menilai langkah integrasi yang dilakukan Ditjen AHU menjadi salah satu upaya pembenahan persoalan pengelolaan data yang selama ini menimbulkan kegelisahan di tengah masyarakat.
Menurutnya, kondisi data yang tidak tertata menjadi alasan pentingnya pemerintah melakukan pembersihan, pembenahan, dan integrasi informasi secara menyeluruh.
Ia pun mengapresiasi langkah Ditjen AHU dalam melakukan pembersihan dan pembenahan data melalui proses integrasi tersebut.
Rocky kembali menekankan bahwa integrasi data nasional harus disertai kejelasan kewenangan, akuntabilitas, mekanisme koreksi, serta peningkatan kualitas layanan publik.
Dengan langkah tersebut, pengelolaan data pemerintah diharapkan tidak hanya memperkuat sistem administrasi negara, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat dan generasi mendatang.
- Penulis :
- Shila Glorya
