Pantau - Enam kepala daerah dari PDI Perjuangan memaparkan berbagai strategi pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang mampu menekan anggaran pemerintah sekaligus menciptakan manfaat ekonomi bagi warga, mulai dari pengadaan gerobak sampah hingga pengolahan limbah yang menghasilkan pendapatan miliaran rupiah.
Berbagai inovasi tersebut disampaikan dalam acara talkshow Kepala Daerah dalam Pengelolaan Sampah pada Pekan Peduli Sampah Nasional (PPSN) 2026 bertema Merawat Pertiwi di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa.
Keenam kepala daerah tersebut adalah Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono, Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin, Gubernur Bali I Wayan Koster, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.
Mereka menekankan bahwa persoalan sampah tidak selalu harus diselesaikan melalui pembangunan fasilitas pengolahan beranggaran besar, tetapi dapat ditangani dengan melibatkan masyarakat sejak tingkat rumah tangga.
Dua aspek utama yang menjadi perhatian adalah keterlibatan langsung masyarakat dalam pengelolaan sampah serta pemanfaatan limbah sebagai sumber nilai ekonomi yang hasilnya dapat kembali kepada warga.
Wali Kota Yogyakarta Alihkan Anggaran Mobil Dinas Rp3 Miliar untuk Beli 600 Gerobak Sampah
Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengungkapkan bahwa salah satu langkah awal yang dilakukannya untuk memperkuat pengelolaan sampah adalah mengalihkan anggaran pembelian kendaraan dinas menjadi sarana pengangkutan sampah masyarakat.
Anggaran pembelian dua mobil dinas senilai hampir Rp3 miliar dialihkan untuk membeli sekitar 600 gerobak sampah yang digunakan mengangkut sampah langsung dari rumah-rumah warga.
"Anggaran beli mobil itu saya tidak belikan mobil, tapi saya belikan gerobak-gerobak untuk mengangkut sampah dari rumah-rumah warga," kata Hasto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.
Pengadaan gerobak tersebut menjadi bagian dari gerakan Mas Jos atau Masyarakat Jogja Olah Sampah yang mendorong keterlibatan warga dalam mengelola sampah sejak dari sumbernya.
Melalui program tersebut, masyarakat didorong memilah sampah rumah tangga dan mengumpulkan sisa makanan menggunakan ember khusus agar dapat dimanfaatkan kembali.
Sisa makanan yang terkumpul kemudian dijual untuk digunakan sebagai pakan ternak sehingga sampah organik memiliki nilai ekonomi.
Pemerintah Kota Yogyakarta juga memanfaatkan makanan layak konsumsi dari hotel dan restoran untuk disalurkan melalui program bank makanan atau food bank.
Untuk mendukung pengelolaan sampah berbasis masyarakat, Kota Yogyakarta kini memiliki hampir 600 bank sampah dan sekitar 1.000 teba sebagai fasilitas pengolahan sampah.
Banyumas Kelola Sampah Jadi Sumber Penghasilan, Libatkan 2.400 Pekerja
Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menerapkan pendekatan pengelolaan sampah dengan menjadikan kegiatan pengolahan limbah sebagai sumber pekerjaan dan penghasilan bagi masyarakat.
Di Kabupaten Banyumas, seluruh Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip Reuse, Reduce, Recycle (TPS 3R) dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dikelola kelompok swadaya masyarakat yang melibatkan warga sekitar.
Sadewo menjelaskan bahwa kegiatan pengolahan sampah membuka kesempatan kerja bagi masyarakat, termasuk ibu rumah tangga yang melakukan pemilahan sampah di sekitar mesin conveyor feeder.
Pada awal pelaksanaan program, para pekerja memperoleh upah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi kegiatan pengolahan sampah kini mampu membiayai operasional secara mandiri.
"Di kanan-kiri conveyor feeder berdiri emak-emak yang awalnya dibayar APBD, tapi sekarang sudah bisa membiayai dirinya sendiri. Kami sudah menghandle sekitar 2.400 karyawan," kata Sadewo.
Perubahan sistem pengelolaan sampah di Banyumas dimulai setelah tempat pembuangan akhir (TPA) ditutup secara paksa oleh masyarakat pada 2018.
Pemerintah Kabupaten Banyumas kemudian mengembangkan sistem pengolahan yang diarahkan untuk menghabiskan sampah tanpa bergantung pada keberadaan TPA.
Penerapan sistem tersebut berhasil menurunkan kebutuhan anggaran operasional pengelolaan sampah dari sebelumnya lebih dari Rp30 miliar menjadi Rp10,8 miliar per tahun.
Selain menghemat anggaran daerah, kegiatan pengolahan sampah di Banyumas kini menghasilkan pendapatan sekitar Rp2 miliar hingga Rp3 miliar setiap bulan.
Hasil pengolahan sampah juga dimanfaatkan untuk menghasilkan pupuk yang dibagikan secara cuma-cuma kepada para petani.
"Pupuknya kita bagikan ke petani gratis," ujar Sadewo.
Trenggalek Jadikan Sekolah Tempat Pengumpulan Sampah, Siswa Dapat Uang
Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin menerapkan sistem pengelolaan sampah yang memberikan manfaat ekonomi secara langsung kepada masyarakat, khususnya para pelajar.
Pemerintah Kabupaten Trenggalek menjadikan seluruh sekolah sebagai tempat pengumpulan sampah atau waste station sehingga siswa dapat menyetorkan sampah yang memiliki nilai jual.
Setiap jenis sampah yang dikumpulkan memperoleh nilai poin berbeda sesuai kategori, yakni botol plastik 4,17 poin, sampah kertas 2,5 poin, plastik lunak 1,25 poin, dan minyak jelantah 5 poin.
Poin yang dikumpulkan para siswa dapat dicairkan setiap tiga bulan setelah sampah yang terkumpul berhasil dijual.
Nur Arifin mengungkapkan bahwa penerapan sistem tersebut telah menghasilkan pengembalian dana bernilai miliaran rupiah yang disalurkan langsung ke rekening para siswa.
"Sekarang sudah miliaran yang sudah saya kembalikan ke rekening siswa," kata Nur Arifin.
Selain memberikan insentif kepada pelajar, bupati yang akrab disapa Gus Ipin tersebut juga menerapkan pendekatan kompetisi untuk meningkatkan kebersihan lingkungan kampung.
Ia memilih menyelenggarakan sayembara kebersihan dengan hadiah Rp200 juta dibandingkan mengalokasikan anggaran untuk menggaji petugas kebersihan secara langsung.
"Daripada saya bayarin orang buat bersih-bersih, saya kasih hadiah yang 200 juta. Bisa cukup sekabupaten," ujar Gus Ipin.
Melalui pendekatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Trenggalek berupaya mendorong masyarakat menjaga kebersihan lingkungan secara mandiri dengan memberikan penghargaan atas hasil yang dicapai.
Gus Ipin juga menyatakan belum bersedia membebankan iuran pengelolaan sampah kepada masyarakat selama sistem yang dikembangkan masih dapat berjalan.
"Selama sistem ini berjalan, saya pokoknya ngempet, nggak mau narik iuran sampah ke warga, meskipun ada konsep polluters must pay tax. Kasihan juga ke masyarakat saya kalau diminta-minta iuran," katanya.
Banyuwangi Tingkatkan Pengelolaan Sampah dari 24 Persen Menjadi Hampir 69 Persen
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengungkapkan bahwa daerahnya berhasil meningkatkan capaian pengelolaan sampah secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
Berdasarkan data yang disampaikan Ipuk, capaian pengelolaan sampah di Kabupaten Banyuwangi meningkat dari 24 persen pada 2021 menjadi hampir 69 persen pada 2025.
Peningkatan tersebut didukung keberadaan 33 fasilitas TPS 3R yang dikembangkan untuk memperkuat pengolahan sampah di berbagai wilayah Banyuwangi.
Meski demikian, Ipuk mengingatkan bahwa pembangunan fasilitas pengolahan tidak akan memberikan hasil maksimal apabila tidak disertai peningkatan kesadaran masyarakat.
Ia mencontohkan penumpukan sampah sebanyak 7,5 ton di kawasan Kali Mati, Muncar, yang kembali terjadi hanya dalam waktu dua pekan setelah lokasi tersebut dibersihkan.
Menurut Ipuk, kejadian tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah membutuhkan perubahan perilaku masyarakat, bukan hanya penyediaan fasilitas dan kegiatan pembersihan.
"Ketika kesadaran masyarakat tidak ada, semua itu akan menjadi percuma," ujar Ipuk.
Gubernur Bali Soroti Sampah Plastik dan Tanggung Jawab Produsen
Gubernur Bali I Wayan Koster menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Bali memilih pendekatan regulasi untuk mengendalikan timbulan sampah, khususnya sampah plastik sekali pakai.
Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 yang mengatur larangan penggunaan tas kresek, sedotan atau pipet plastik, serta styrofoam.
Pemerintah Provinsi Bali kemudian memperluas kebijakan pengurangan sampah plastik dengan melarang minuman dalam kemasan gelas berukuran di bawah satu liter sejak April 2022.
Koster menilai bahwa persoalan sampah juga berkaitan dengan tanggung jawab produsen yang memperoleh keuntungan dari penjualan produk, sementara pemerintah daerah harus menangani limbah kemasannya.
"Dia menjual satu produk, dia mendapat untung, tetapi yang dapat sampah itu kita di daerah," kata Koster.
Surabaya Libatkan 1.360 RW, Targetkan Kampung Bebas Sampah pada 2027
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menekankan bahwa kepala daerah harus mampu mengoordinasikan seluruh unsur masyarakat agar bergerak bersama dalam menjalankan program pengelolaan sampah.
Eri menggambarkan peran kepala daerah sebagai pemimpin orkestra yang menyatukan berbagai pihak untuk mencapai tujuan pengelolaan lingkungan.
Pemerintah Kota Surabaya telah melibatkan sebanyak 1.360 Rukun Warga (RW) dalam kegiatan pengelolaan sampah melalui pemanfaatan komposter dan teba.
Melalui program tersebut, Pemerintah Kota Surabaya menargetkan seluruh RW dapat berkembang menjadi kampung bebas sampah atau zero waste pada 2027.
Target tersebut diarahkan untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah secara menyeluruh di lingkungan tempat tinggal masing-masing.
Ahok Dorong Keberhasilan Pengelolaan Sampah Daerah Dibukukan
Ketua DPP PDI Perjuangan Basuki Tjahaja Purnama menilai berbagai praktik pengelolaan sampah yang telah berhasil diterapkan kepala daerah perlu didokumentasikan secara sistematis.
Basuki mendorong agar pengalaman dan keberhasilan tersebut disusun dalam bentuk buku sehingga dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah lain yang ingin menerapkan sistem serupa.
Menurutnya, berbagai keberhasilan yang dipaparkan menunjukkan bahwa pemerintah daerah harus menetapkan target yang jelas dalam pengelolaan sampah dan tidak terus berhenti pada tahap kajian.
"Ini sudah tidak perlu kajian-kajian lagi, sudah terbukti. Kita mau kelola sampah itu harus punya target," katanya.
Sementara itu, Ketua Panitia PPSN 2026 Patricia Hutapea menjelaskan bahwa gerakan pengelolaan sampah dalam kegiatan tersebut bertumpu pada kebiasaan sederhana yang dapat diterapkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Patricia menyebut semangat Merawat Pertiwi terinspirasi dari keteladanan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam menanamkan kepedulian terhadap lingkungan melalui tindakan sehari-hari.
"Semangat Merawat Pertiwi tumbuh dari keteladanan Ibu Megawati Soekarnoputri. Beliau mengajarkan kita melalui kebiasaan sehari-hari yang penuh kasih," kata Patricia.
Melalui PPSN 2026, enam kepala daerah PDI Perjuangan memperlihatkan beragam pendekatan pengelolaan sampah, mulai dari pengalihan anggaran kendaraan dinas, penciptaan lapangan kerja, pemberian insentif kepada siswa, penguatan fasilitas pengolahan, penerapan regulasi, hingga pemberdayaan masyarakat di tingkat RW.
Berbagai program tersebut menempatkan keterlibatan masyarakat dan pemanfaatan nilai ekonomi sampah sebagai bagian penting dalam upaya meningkatkan kebersihan lingkungan sekaligus memberikan manfaat langsung kepada warga.
- Penulis :
- Arian Mesa
