Pantau - Presidium Partisipasi Pengembangan Masyarakat (P2M) menilai penerapan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 93 Tahun 2021 tentang Zona Bebas Air Tanah belum berjalan optimal dalam mengendalikan penggunaan air tanah yang berkontribusi terhadap penurunan muka tanah di Jakarta.
Presidium P2M, Rio A Putra, memperingatkan bahwa kondisi daratan di pesisir utara Jakarta semakin mengkhawatirkan karena tinggi muka air laut telah melampaui ketinggian daratan.
"Kalau kita melihat daratan di pesisir utara Jakarta dengan wilayah daratan maka sesungguhnya alarm bahaya itu sudah berbunyi. Sebab, tinggi muka air laut sudah lebih tinggi dari daratan," kata Rio di Jakarta, Selasa.
Rio menjelaskan bahwa penggunaan air tanah secara berlebihan menjadi salah satu faktor penyebab penurunan muka tanah (land subsidence) yang terus mengancam wilayah Jakarta.
Menurutnya, kondisi tersebut membutuhkan langkah pengendalian yang lebih efektif serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan untuk mencegah penggunaan air tanah secara berlebihan.
Pemerintah Siapkan Pergub Baru, Pembatasan Air Tanah Dilakukan Bertahap
Dalam diskusi implementasi Pergub Nomor 93 Tahun 2021 di Sekretariat Lintas Generasi Aktivis (LIGA) Pro Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa, pemerintah menekankan pentingnya ketersediaan sumber air bersih alternatif sebelum memperluas pembatasan penggunaan air tanah.
Kepala Bidang Geologi, Konservasi Air Baku dan Penyediaan Air Bersih Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Nelson, mengatakan pemerintah harus memastikan masyarakat memperoleh akses air bersih yang memadai sebelum kebijakan pembatasan diterapkan lebih luas.
Nelson mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah menyiapkan rancangan peraturan gubernur baru yang saat ini masih menjalani proses harmonisasi bersama Biro Hukum.
Dalam rancangan aturan tersebut, pengendalian penggunaan air tanah tidak lagi mengandalkan sistem pembagian zona seperti ketentuan sebelumnya, tetapi diterapkan secara bertahap berdasarkan wilayah yang telah terjangkau jaringan perpipaan PAM JAYA.
"Pengaturannya dibuat secara bertahap, misalnya tahun ini area mana dan tahun berikutnya area mana," kata Nelson.
Menurut Nelson, pendekatan tersebut memungkinkan pemerintah menetapkan wilayah prioritas pembatasan penggunaan air tanah setiap tahun dengan mempertimbangkan kesiapan layanan air perpipaan.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan tersebut sangat bergantung pada komitmen PAM JAYA dalam memperluas jaringan perpipaan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Jakarta.
Selain memastikan ketersediaan infrastruktur, pemerintah juga membutuhkan regulasi yang jelas mengenai mekanisme penghargaan dan pemberian sanksi dalam pengendalian penggunaan air tanah.
Namun, Nelson menjelaskan bahwa kewenangan terkait mekanisme penghargaan dan sanksi tersebut saat ini berada di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
PAM JAYA Siapkan Laboratorium Bergerak untuk Edukasi Kualitas Air Tanah
Sementara itu, Senior Manager Customer Communication PAM JAYA, Gatra Vaganza, mengatakan pihaknya terus menggencarkan edukasi dan sosialisasi untuk mendorong masyarakat beralih dari penggunaan air tanah menuju layanan air perpipaan.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah menyediakan fasilitas laboratorium bergerak (mobile laboratory) yang memungkinkan masyarakat memeriksa kualitas air tanah yang selama ini digunakan.
Melalui fasilitas tersebut, masyarakat dapat mengetahui kondisi air tanah secara langsung sehingga memiliki informasi yang dapat menjadi pertimbangan untuk menggunakan layanan air perpipaan.
Gatra menjelaskan bahwa pendekatan edukasi berbasis kesehatan menjadi penting, terutama di wilayah yang masyarakatnya masih menganggap kualitas air tanah cukup baik untuk digunakan sehari-hari.
"Untuk wilayah yang dianggap kualitas air tanahnya masih baik, kita perlu melakukan sosialisasi dari sisi kesehatan. Melalui penggunaan mobile lab, masyarakat juga bisa mengecek bagaimana kualitas air tanahnya," kata Gatra.
Menurutnya, pemeriksaan kualitas air tanah dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya penggunaan sumber air bersih yang memenuhi standar kesehatan.
PAM JAYA Dorong Apartemen hingga Perkantoran Beralih ke Air Perpipaan
Selain menyasar pelanggan rumah tangga, PAM JAYA juga berupaya mendorong pelanggan korporasi, termasuk apartemen, pusat perbelanjaan, dan gedung perkantoran, untuk mengurangi ketergantungan terhadap air tanah.
Gatra mengatakan peralihan pelanggan korporasi membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai, terutama melalui peningkatan kapasitas produksi air bersih dan perluasan jaringan perpipaan.
Menurutnya, kesiapan layanan harus dibangun secara menyeluruh, mulai dari penambahan kapasitas produksi di bagian hulu hingga pengembangan jaringan distribusi di bagian hilir.
"Harapannya, dari hulu sampai hilir memang harus kita penuhi dulu. Dari hulunya melalui penambahan kapasitas produksi dan penambahan jaringan pipa. Ini yang nantinya membuat kami meyakini pelanggan korporat juga mau berpindah," ujar Gatra.
PAM JAYA meyakini bahwa peningkatan kapasitas produksi dan perluasan jaringan perpipaan menjadi faktor penting untuk mendorong pelanggan korporasi beralih menggunakan air perpipaan.
Upaya tersebut juga menjadi bagian dari dukungan terhadap kebijakan pengendalian penggunaan air tanah di Jakarta, yang pelaksanaannya membutuhkan kesiapan pasokan air bersih dan koordinasi antara pemerintah serta penyedia layanan.
- Penulis :
- Arian Mesa
