Pantau - Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) menggandeng Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Kalimantan Timur, untuk memperkuat pengawasan pemilu berbasis digital melalui program Bawaslu Campus Connect dengan melibatkan mahasiswa sebagai agen literasi dan pemantau potensi pelanggaran pemilu.
Kerja sama tersebut menjadi bagian dari agenda nasional Bawaslu dalam memperluas pengawasan pemilu partisipatif sekaligus meningkatkan literasi demokrasi di lingkungan perguruan tinggi.
Anggota Bawaslu RI sekaligus Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran serta Data dan Informasi, Puadi, mengatakan kolaborasi dengan kalangan akademisi merupakan langkah strategis untuk menghadapi perkembangan teknologi digital yang semakin memengaruhi penyelenggaraan pemilu.
Hal tersebut disampaikan Puadi dalam kegiatan Bawaslu Campus Connect yang berlangsung di Gedung Prof. Masjaya, Universitas Mulawarman, Samarinda, Selasa.
"Bawaslu tidak bisa berjalan sendiri. Kami memerlukan kolaborasi dengan perguruan tinggi. Kami ingin kampus tidak hanya menjadi tempat sosialisasi, tetapi mahasiswa juga harus bertindak sebagai produsen informasi, bukan sekadar konsumen," ujar Puadi.
Puadi menegaskan bahwa Bawaslu membutuhkan dukungan berbagai pihak karena pengawasan pemilu tidak dapat dilakukan secara mandiri oleh lembaga pengawas.
Universitas Mulawarman Jadi Kampus ke-16 dalam Program Bawaslu Campus Connect
Kegiatan Bawaslu Campus Connect di Universitas Mulawarman dibuka secara resmi oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Unmul, Prof. Moh. Bahzar.
Program tersebut diikuti mahasiswa dari berbagai jurusan sebagai bagian dari upaya meningkatkan keterlibatan generasi muda dalam pengawasan pemilu.
Universitas Mulawarman menjadi perguruan tinggi ke-16 yang dikunjungi Bawaslu RI dalam pelaksanaan program Bawaslu Campus Connect.
Secara nasional, Bawaslu telah menetapkan 25 perguruan tinggi sebagai target prioritas pelaksanaan program tersebut di berbagai wilayah Indonesia.
Puadi menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari transformasi digital Bawaslu untuk membangun lembaga pengawas pemilu yang semakin terpercaya dan mampu menghadapi perkembangan teknologi.
Melalui program tersebut, perguruan tinggi diharapkan tidak hanya menjadi tempat penyelenggaraan sosialisasi kepemiluan, tetapi juga berkontribusi dalam menghasilkan informasi, penelitian, dan inovasi yang mendukung pengawasan demokrasi.
Bawaslu Tetapkan Lima Fokus Transformasi Digital Pengawasan Pemilu
Dalam menghadapi tantangan penyelenggaraan pemilu pada era digital, Bawaslu menetapkan lima fokus utama sebagai dasar penguatan sistem pengawasan pada masa mendatang.
Fokus pertama adalah memperkuat regulasi digital agar pengawasan pemilu memiliki landasan hukum yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan aktivitas politik di ruang digital.
Fokus kedua adalah meningkatkan pengawasan berbasis digital melalui pemanfaatan teknologi untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan pemilu.
Fokus ketiga mencakup peningkatan pemantauan terhadap berbagai aktivitas di dunia maya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu.
Fokus keempat adalah memaksimalkan penggunaan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) untuk mendukung transformasi digital pengawasan pemilu.
Sementara itu, fokus kelima diarahkan pada penguatan kolaborasi dengan sivitas akademika agar perguruan tinggi dapat berkontribusi dalam pengembangan pengetahuan, teknologi, dan partisipasi masyarakat.
Kelima fokus tersebut menjadi bagian dari langkah Bawaslu dalam mengembangkan sistem pengawasan yang menggabungkan metode pengawasan langsung dengan pemanfaatan teknologi digital.
Bawaslu dan Unmul Siapkan Kerja Sama Pemetaan Risiko Pemilu
Kerja sama antara Bawaslu RI dan Universitas Mulawarman direncanakan akan dikukuhkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU).
Melalui kerja sama tersebut, kedua pihak akan mengembangkan pemetaan risiko yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan pengawasan pemilu.
Selain pemetaan risiko, kolaborasi tersebut juga diarahkan untuk memperkuat pendidikan literasi digital agar mahasiswa memiliki pemahaman lebih baik mengenai tantangan pengawasan pemilu di ruang digital.
Puadi mendorong perguruan tinggi agar berfungsi sebagai laboratorium demokrasi yang dapat digunakan untuk menguji kebijakan, mengembangkan gagasan, dan menghasilkan inovasi teknologi dalam mendukung pengawasan pemilu.
Menurutnya, kampus memiliki potensi untuk memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan sistem demokrasi melalui kegiatan akademik, penelitian, dan keterlibatan mahasiswa.
Bawaslu juga menargetkan peningkatan partisipasi mahasiswa dalam berbagai kegiatan pengawasan pemilu dengan memanfaatkan kemampuan dan pengetahuan digital yang dimiliki kalangan akademisi.
Mahasiswa Diminta Jadi Agen Digital dan Laporkan Dugaan Pelanggaran Pemilu
Puadi menilai mahasiswa memiliki potensi besar untuk menjadi agen literasi yang membantu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pengawasan pemilu.
Selain berperan dalam pendidikan demokrasi, mahasiswa juga diharapkan menjadi agen digital yang mampu memanfaatkan teknologi untuk memantau tahapan penyelenggaraan pemilu.
Keterlibatan mahasiswa dinilai penting untuk membantu Bawaslu memperoleh informasi awal apabila ditemukan indikasi atau dugaan pelanggaran dalam proses pemilu.
"Kami sangat membutuhkan partisipasi mahasiswa sebagai agen literasi dan agen digital. Mereka diharapkan dapat melakukan pemantauan dan memberikan informasi awal kepada Bawaslu manakala menemukan dugaan pelanggaran dalam tahapan penyelenggaraan pemilu ke depan," tambahnya.
Puadi menegaskan bahwa perkembangan teknologi dan meningkatnya aktivitas masyarakat di ruang digital membuat pengawasan pemilu tidak lagi dapat mengandalkan metode konvensional di ruang fisik.
Karena itu, Bawaslu menyiapkan sejumlah langkah antisipasi untuk memperkuat kemampuan lembaga dalam mendeteksi dan menangani potensi pelanggaran pemilu di ruang digital.
Langkah tersebut mencakup penguatan regulasi pengawasan aktivitas kepemiluan di dunia maya serta peningkatan kerja sama dengan berbagai platform media digital.
Bawaslu Bahas Penguatan Pengawasan Digital Bersama Komisi II DPR RI
Puadi mengungkapkan bahwa rencana penguatan pengawasan pemilu berbasis digital telah disampaikan Bawaslu RI dalam diskusi tematik bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
Pembahasan tersebut menjadi bagian dari persiapan dan pemberian masukan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu pada masa mendatang.
Menurut Puadi, penguatan aturan diperlukan agar pelaksanaan pengawasan pemilu dapat mengikuti perkembangan teknologi serta menghadapi berbagai tantangan baru di ruang digital.
Bawaslu juga memandang penting pengembangan kerja sama dengan platform digital untuk mendukung pengawasan terhadap aktivitas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu.
Diskusi Bawaslu Campus Connect Hadirkan Akademisi dan Mantan Ketua KPU
Selain menghadirkan Puadi sebagai pembicara utama, kegiatan Bawaslu Campus Connect di Universitas Mulawarman juga melibatkan sejumlah tokoh dan akademisi dari bidang politik, kepemiluan, hukum, serta pendidikan.
Salah satu narasumber yang hadir adalah Ketua Umum Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), Dr. Alfitra Salam.
Diskusi tersebut juga menghadirkan Arief Budiman yang pernah menjabat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) periode 2017–2022.
Dari lingkungan Universitas Mulawarman, kegiatan tersebut menghadirkan Dr. Saipul dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unmul.
Narasumber lainnya adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Samarinda, Dr. Isnawati.
Akademisi Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Sri Sukmana Damayanti, juga turut hadir sebagai narasumber dalam kegiatan diskusi tersebut.
Melalui program Bawaslu Campus Connect, Bawaslu RI berupaya memperluas keterlibatan perguruan tinggi dalam membangun sistem pengawasan pemilu yang lebih partisipatif dan mampu menghadapi perkembangan teknologi.
Kolaborasi dengan Universitas Mulawarman diharapkan dapat mendukung pemetaan risiko pemilu, peningkatan literasi digital, serta keterlibatan mahasiswa dalam memberikan informasi awal mengenai dugaan pelanggaran pemilu.
Program tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya Bawaslu memperkuat transformasi digital kelembagaan agar pengawasan pemilu pada masa mendatang dapat dilaksanakan secara lebih efektif, adaptif, dan terpercaya.
- Penulis :
- Leon Weldrick
