Pantau - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan membantah kabar bahwa Presiden Prabowo Subianto menyarankan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk melanjutkan perlawanan hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait persoalan dokumen pendidikannya.
Syahganda menyatakan pandangan hukum pemerintah mengacu pada penjelasan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra yang menegaskan bahwa putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait persoalan tersebut telah berkekuatan hukum final dan mengikat.
Pernyataan itu disampaikan Syahganda melalui keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (11/11/2026), untuk menanggapi pernyataan Gibran mengenai saran Presiden Prabowo dalam menghadapi persoalan hukum terkait ijazahnya.
Bakom Sebut Pandangan Hukum Presiden Diwakili Menko Yusril
Syahganda menjelaskan bahwa pernyataan Yusril mengenai tidak adanya kesempatan melanjutkan proses hukum melalui PTUN mencerminkan pembahasan hukum yang telah dilakukan dengan Presiden.
"Bahwa Yusril itu mengatakan bahwa tidak ada kesempatan untuk PTUN artinya itu yang dia diskusikan dengan Presiden dong. Itulah concern Presiden dong," kata Syahganda.
Menurutnya, penjelasan Yusril perlu menjadi rujukan dalam memahami sikap pemerintah terhadap proses hukum terkait surat keterangan pendidikan Wakil Presiden Gibran.
Syahganda menilai Presiden tidak mungkin memberikan anjuran untuk melanjutkan perlawanan hukum apabila putusan pengadilan yang berkaitan dengan persoalan tersebut telah dinyatakan final.
"Sehingga tidak mungkin Presiden menganjurkan Gibran untuk lagi melakukan perlawanan hukum. Karena Yusril kan Menko Hukumnya Presiden, artinya pandangan hukum Bapak Presiden, menurut saya, diwakili oleh Profesor Yusril," tuturnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menunjukkan adanya perbedaan penjelasan antara Kepala Bakom dan Wakil Presiden mengenai arahan Presiden dalam menyikapi persoalan hukum dokumen pendidikan Gibran.
Gibran Sebelumnya Mengaku Diminta Prabowo Tetap Berjuang di PTUN
Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah saran dan masukan terkait dinamika yang sedang dihadapinya.
Pernyataan itu disampaikan Gibran ketika ditemui di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Gibran mengatakan salah satu saran yang diterimanya adalah tetap memperjuangkan persoalan dokumen pendidikan melalui jalur PTUN.
"Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai dengan S1," kata Gibran.
Menurut Gibran, langkah tersebut berkaitan dengan upaya menghadirkan dokumen pendidikan secara lengkap mulai dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
Selain menyampaikan rencana tersebut, Gibran juga mengatakan akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Koordinasi itu disebut berkaitan dengan rencana pengajuan peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung.
Yusril Tegaskan Putusan MA dan MK Tidak Bisa Diajukan Upaya Hukum Lagi
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa putusan pengadilan terkait surat penyetaraan pendidikan Gibran telah bersifat final.
Yusril menyampaikan penjelasan tersebut ketika menjawab pertanyaan wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Menurutnya, putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum final dan mengikat sehingga tidak tersedia mekanisme upaya hukum lanjutan.
Ia juga menyebut putusan Mahkamah Agung mengenai persoalan tersebut telah final dan tidak dapat diajukan peninjauan kembali oleh pihak mana pun.
"Memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu," kata Yusril.
Penjelasan Yusril tersebut menjadi dasar bagi Syahganda untuk membantah anggapan bahwa Presiden Prabowo mendorong Gibran kembali menempuh perlawanan hukum.
Hingga pernyataan Syahganda disampaikan pada Rabu (11/11/2026), terdapat perbedaan keterangan antara Gibran dan Kepala Bakom mengenai saran Presiden terkait penyelesaian persoalan dokumen pendidikan melalui jalur pengadilan.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
