Pantau - Anggota Komisi XII DPR RI Ramson Siagian memastikan anggaran subsidi energi masih mencukupi hingga akhir 2026 di tengah kekhawatiran masyarakat terhadap potensi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di sejumlah daerah.
Ramson menyampaikan hal tersebut seusai Rapat Paripurna DPR RI Ke-11 Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Menurutnya, pemerintah memiliki fleksibilitas dalam mengelola dan menyesuaikan alokasi anggaran untuk memastikan kebutuhan subsidi energi tetap terpenuhi.
"Masih cukup. Artinya pemerintah kreatif untuk men-switch posisi-posisi anggaran, sehingga tetap terpenuhi untuk anggaran subsidi energi," kata Ramson.
Komisi XII DPR Akan Bahas Potensi Kelangkaan BBM
Ramson mengatakan Komisi XII DPR RI akan memprioritaskan pembahasan ketersediaan energi dan kesiapan pasokan BBM pada awal masa persidangan.
Langkah tersebut dilakukan menyusul pemberitaan mengenai potensi menipisnya stok BBM bersubsidi di sejumlah wilayah.
Komisi XII juga akan membahas persoalan distribusi BBM dan penyediaan energi listrik nasional bersama kementerian serta lembaga terkait.
Ramson menegaskan bahwa pengawasan diperlukan untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi.
"Ini baru selesai reses, nanti di rapat terawal untuk persidangan ini, kita akan mengajukan solusi-solusi, termasuk soal BBM, soal energi listrik, nanti kita akan bahas," pungkasnya.
Pemerintah Dinilai Mampu Menyesuaikan Alokasi Anggaran
Ramson menilai pemerintah telah melakukan penyesuaian dalam pengelolaan anggaran untuk menjaga keberlanjutan subsidi energi.
Menurutnya, fleksibilitas tersebut memungkinkan pemerintah mengalihkan alokasi anggaran sesuai kebutuhan tanpa mengabaikan pembiayaan subsidi.
Pernyataan itu disampaikan di tengah sorotan terhadap tekanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta potensi gangguan pasokan BBM bersubsidi.
Meski menyatakan anggaran masih mencukupi, Ramson tidak merinci besaran dana subsidi yang tersisa hingga akhir tahun.
Ia juga belum menyampaikan hasil evaluasi terbaru mengenai kondisi stok BBM bersubsidi di setiap daerah.
DPR Siapkan Pengawasan Distribusi BBM dan Listrik
Sebelumnya, pemberitaan Tempo pada awal November 2026 menyoroti potensi krisis BBM di daerah akibat tekanan defisit anggaran subsidi dan pembatasan kuota distribusi bulanan.
Persoalan tersebut menjadi salah satu perhatian Komisi XII DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap sektor energi.
DPR akan membahas langkah penanganan bersama pemerintah untuk mengantisipasi gangguan pasokan dan memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan sesuai kebutuhan.
Selain BBM, ketersediaan energi listrik nasional juga masuk dalam agenda pembahasan pada awal masa persidangan.
Ramson menegaskan bahwa Komisi XII akan mengajukan sejumlah solusi dalam rapat kerja mendatang guna menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat.
T
- Penulis :
- Aditya Yohan
