Pantau - Pemerintah Indonesia menargetkan 80 persen rumah sakit menjalankan Program Pengendalian Resistansi Antimikroba (AMR) pada 2029 sebagai langkah menghadapi ancaman mikroorganisme kebal obat yang telah menyebabkan jutaan kematian di dunia.
Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono menyampaikan target tersebut dalam Konferensi Regional Asia Pasifik tentang Resistansi Antimikroba di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Dante mengatakan resistansi antimikroba menjadi tantangan kesehatan yang memerlukan penanganan terpadu karena penyebarannya melibatkan sektor kesehatan manusia, peternakan, pertanian, dan lingkungan.
Menurut data yang disampaikannya, resistansi antimikroba secara langsung menyebabkan lebih dari 1,14 juta kematian di dunia pada 2021 dan berkaitan dengan 4,71 juta kematian lainnya.
"Untuk menghadapi tantangan tersebut, Indonesia telah menetapkan komitmen pengendalian AMR melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan Strategi Nasional Pengendalian AMR Sektor Kesehatan 2025–2029," kata Dante.
Kemenkes Wajibkan Pemetaan Kuman dalam Akreditasi Rumah Sakit
Dante menjelaskan bahwa resistansi antimikroba berkembang secara bertahap dan dapat terjadi di berbagai lingkungan, termasuk rumah sakit, peternakan, pertanian, serta sumber air.
Kondisi tersebut terjadi ketika mikroorganisme seperti bakteri menjadi kebal terhadap obat antimikroba sehingga pengobatan infeksi menjadi lebih sulit.
Menurutnya, penggunaan antibiotik harus mengikuti indikasi dan ketentuan yang telah ditetapkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Kementerian Kesehatan juga telah menyusun Petunjuk Nasional Praktik Klinik (PNPK) sebagai pedoman penggunaan antibiotik dalam pelayanan kesehatan.
Dante mengatakan pemetaan kuman di setiap rumah sakit kini menjadi salah satu kewajiban dalam proses akreditasi.
"Pada saat melakukan akreditasi, kita melakukan peta kuman yang ada di tiap rumah sakit. Kalau ini wajib dilakukan, sekarang sudah kita masukkan wajib dalam akreditasi rumah sakit, sehingga rumah sakit bisa konsisten menggunakan antibiotik secara tepat," kata Dante.
Kebijakan tersebut bertujuan membantu tenaga medis menentukan penggunaan antibiotik berdasarkan kondisi dan pola mikroorganisme yang ditemukan di rumah sakit.
Pemerintah Targetkan 60 Persen RS Negeri Patuh Standar Antibiotik
Selain menargetkan penerapan program pengendalian AMR di 80 persen rumah sakit pada 2029, pemerintah menetapkan sasaran kepatuhan terhadap standar peresepan antibiotik.
Sebanyak 60 persen rumah sakit pemerintah ditargetkan mematuhi standar pemberian antibiotik sistemik secara empiris.
Peresepan empiris merupakan pemberian antibiotik berdasarkan dugaan penyebab infeksi sebelum hasil pemeriksaan mikrobiologi tersedia.
Penerapan standar tersebut diperlukan untuk mengurangi penggunaan antibiotik yang tidak tepat dan menekan risiko berkembangnya mikroorganisme kebal obat.
Dante menekankan bahwa pengendalian AMR tidak dapat hanya mengandalkan kebijakan di fasilitas kesehatan karena ancamannya juga berkaitan dengan aktivitas masyarakat dan lingkungan.
Konferensi Asia Pasifik Bahas Ancaman Mikroorganisme Kebal Obat
Konferensi Regional Asia Pasifik ketiga tentang Resistansi Antimikroba diselenggarakan bersama ReAct Asia Pacific pada 9–10 November 2026.
Forum tersebut dihadiri sekitar 90 delegasi dari 28 negara untuk membahas upaya mempercepat pengendalian resistansi antimikroba.
Terdapat tujuh pokok bahasan utama, termasuk pelaksanaan Deklarasi Politik PBB 2024, akses terhadap antibiotik esensial, serta penerapan pendekatan One Health.
Pendekatan One Health menekankan kerja sama antara sektor kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan lingkungan dalam menangani ancaman penyakit.
Forum tersebut juga membahas antimicrobial stewardship, yakni tata kelola penggunaan antibiotik secara bijak dan bertanggung jawab.
Direktur ReAct Asia Pacific, Dr. S.S. Lal, menilai tantangan terbesar pengendalian AMR terletak pada pelaksanaan kebijakan di lapangan.
Menurutnya, masih terdapat kesenjangan antara komitmen yang tertuang dalam deklarasi internasional dan penerapannya, termasuk kesesuaian anggaran serta praktik peresepan antibiotik.
Hasil Konferensi Akan Jadi Bahan Evaluasi Menjelang Pertemuan PBB 2029
Hasil pembahasan konferensi akan dirangkum dalam dokumen Multi-Stakeholder Recommendations Brief yang memuat rekomendasi lintas pemangku kepentingan.
Dokumen tersebut direncanakan menjadi bahan evaluasi bersama menjelang pertemuan PBB pada 2029.
Dante berharap kerja sama internasional dapat mempercepat pelaksanaan program pengendalian AMR karena mikroorganisme kebal obat dapat menyebar melampaui batas negara.
“Resistansi antimikroba tidak mengenal batas negara maupun kewenangan satu kementerian. Bakteri dan mikroorganisme lainnya tidak akan menunggu kita, jangan sampai kita yang justru saling menunggu,” ujarnya.
- Penulis :
- Aditya Yohan
