Pantau - Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) mengecam tawaran imbalan hingga 20 juta dolar AS atau sekitar Rp362,8 miliar dari Amerika Serikat (AS) bagi pihak yang memberikan informasi mengenai program nuklir Iran.
Desakan tersebut disampaikan Araghchi melalui surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Presiden Dewan Keamanan PBB, dan Direktur Jenderal IAEA Rafael Grossi, sebagaimana dilaporkan kantor berita resmi Iran, IRNA, Selasa (10/11/2026).
Araghchi menyebut tawaran tersebut sebagai tindakan yang menjijikkan dan menuding Washington berupaya mendorong kegiatan spionase terhadap fasilitas serta personel nuklir Iran.
Menurutnya, langkah AS berpotensi mengancam keamanan ilmuwan, tenaga teknis, dan fasilitas nuklir yang berada di bawah pengawasan internasional.
AS Tawarkan Imbalan Rp362,8 Miliar untuk Informasi Nuklir Iran
Tawaran imbalan tersebut diumumkan melalui program Rewards for Justice milik Departemen Luar Negeri AS dan kemudian disebarluaskan oleh Komando Pusat AS (CENTCOM).
Program tersebut menawarkan imbalan finansial hingga 20 juta dolar AS bagi pihak yang memberikan informasi terkait program nuklir Iran.
Araghchi menyatakan bahwa informasi yang dicari mencakup fasilitas, peralatan, ilmuwan, dan personel yang terlibat dalam kegiatan nuklir Iran.
Menurutnya, tawaran tersebut juga mencakup kemungkinan relokasi bagi pihak yang bersedia memberikan informasi.
Pemerintah Iran menilai langkah tersebut sebagai upaya memperoleh informasi sensitif yang berkaitan dengan keamanan fasilitas nuklirnya.
Araghchi memperingatkan bahwa pengumpulan informasi tersebut dapat meningkatkan risiko pembunuhan, sabotase, dan ancaman keamanan terhadap ilmuwan maupun tenaga teknis Iran.
Iran Pertanyakan Keamanan Informasi dalam Pengawasan IAEA
Araghchi menyoroti potensi penyalahgunaan informasi rahasia mengenai fasilitas nuklir Iran yang berada di bawah pengawasan IAEA.
Ia menilai upaya memperoleh informasi sensitif tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kredibilitas dan integritas sistem pemantauan nuklir internasional.
Menurutnya, pelaksanaan kewajiban pengamanan nuklir dapat terganggu apabila fasilitas, personel, dan informasi rahasia terus menghadapi ancaman serangan atau sabotase.
Araghchi meminta Direktur Jenderal IAEA Rafael Grossi memastikan perlindungan terhadap informasi rahasia yang diperoleh selama kegiatan inspeksi.
Ia juga mendesak IAEA mencegah penyalahgunaan informasi tersebut untuk kepentingan intelijen.
Selain itu, Iran meminta persoalan tawaran imbalan AS dibawa ke hadapan Dewan Gubernur IAEA untuk mendapatkan perhatian lebih lanjut.
Iran Minta Dewan Keamanan PBB Bahas Tindakan AS
Araghchi menegaskan bahwa Pasal IV Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) mengakui hak negara-negara untuk mengembangkan dan memanfaatkan energi nuklir bagi tujuan damai.
Ia menilai tawaran imbalan AS dapat menimbulkan persoalan terhadap keamanan program nuklir Iran yang diklaim dijalankan berdasarkan hak tersebut.
Karena itu, Araghchi mendesak Dewan Keamanan PBB membahas kemungkinan dampak kebijakan Washington terhadap perdamaian dan keamanan internasional.
Pemerintah Iran juga meminta pertanggungjawaban AS atas tindakan yang dinilainya melanggar hukum.
Ketegangan Nuklir Iran dan AS Belum Mereda
Perselisihan terbaru tersebut terjadi di tengah ketegangan antara Iran dan AS setelah serangan militer AS-Israel terhadap Iran pada 28 Februari 2026.
Serangan tersebut memperburuk hubungan kedua negara dan meningkatkan perhatian internasional terhadap keamanan fasilitas nuklir Iran.
Meskipun berbagai upaya diplomatik telah dilakukan untuk mengakhiri konflik, Washington dan Teheran masih memiliki perbedaan pandangan mengenai aktivitas nuklir Iran.
Persoalan pelonggaran sanksi dan persyaratan penyelesaian konflik juga masih menjadi bagian dari perselisihan kedua negara.
Desakan Iran kepada PBB dan IAEA menjadi perkembangan terbaru dalam ketegangan tersebut, terutama terkait perlindungan informasi sensitif dan keselamatan personel nuklir.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
