Pantau - Anggota Komisi V DPR RI Mori Hanafi meminta layanan ojek online (ojol) diakomodasi dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) guna memberikan kepastian hukum terhadap perkembangan transportasi berbasis aplikasi.
Mori menyampaikan hal tersebut saat diwawancarai di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Politikus Fraksi Partai NasDem itu menilai perubahan pola transportasi selama 17 tahun terakhir membuat sejumlah ketentuan dalam UU LLAJ perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, layanan transportasi berbasis aplikasi seperti Gojek, Grab, dan Maxim belum berkembang ketika UU LLAJ disahkan pada 2009.
“Dari 2009 itu ojol belum ada. Bayangkan, belum ada Grab, belum ada Maxim, belum ada Gojek, belum ada pemesanan secara online dan sebagainya. Jadi, banyak sekali dalam perkembangan 17 tahun terakhir ini hal-hal baru di dalam dunia lalu lintas dan angkutan jalan yang perlu kita sempurnakan,” ujar Mori.
Ojol Dinilai Perlu Mendapat Kepastian Hukum
Mori menjelaskan bahwa perkembangan transportasi berbasis aplikasi telah mengubah cara masyarakat menggunakan layanan angkutan jalan.
Keberadaan ojol yang semakin luas dinilai perlu menjadi salah satu perhatian utama dalam pembahasan revisi UU LLAJ.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa penyempurnaan regulasi tidak harus dilakukan dengan mengubah seluruh ketentuan yang telah berlaku.
“Bukan kita ubah secara total. Karena memang bisa dibayangkan, ojek online ini bahkan sudah mendominasi, melebihi alat transportasi yang sebelumnya konvensional. Nah, kita bayangkan perkembangan 10 tahun lagi, akan seperti apa,” ungkap Politisi Fraksi Partai Nasdem itu.
Mori mengatakan revisi undang-undang perlu mempertimbangkan perkembangan teknologi dan kemungkinan perubahan sektor transportasi dalam beberapa tahun mendatang.
Ia juga menyampaikan bahwa Komisi V DPR RI akan menggelar rapat internal sebelum memulai pembahasan RUU LLAJ.
DPR Soroti Tonase dan Dimensi Kendaraan
Selain pengaturan ojol, Mori menyoroti pentingnya memperkuat ketentuan keselamatan kendaraan dalam revisi UU LLAJ.
Ia menyebut pengaturan mengenai berat kendaraan, tonase, panjang, dan dimensi kendaraan berpeluang masuk dalam materi pembahasan.
Ketentuan tersebut dinilai perlu diperjelas untuk mendukung keselamatan pengguna jalan dan penyelenggaraan transportasi.
“Kalau kecelakaan kan tidak bisa diatur. Tapi mungkin, misalnya, terkait dengan berat kendaraan itu akan kita atur. Tonasenya, panjangnya, dimensi dan sebagainya, ini kelihatannya akan masuk di dalam pembahasan RUU LLAJ,” jelasnya.
Menurut Mori, pengaturan teknis kendaraan menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam penyempurnaan regulasi lalu lintas dan angkutan jalan.
Revisi UU LLAJ Diharapkan Lindungi Masyarakat dan Pelaku Usaha
Mori menegaskan bahwa revisi UU LLAJ harus memberikan manfaat bagi masyarakat, pelaku usaha transportasi, pemerintah, dan aparat penegak hukum.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan perlindungan keselamatan dan biaya transportasi yang terjangkau, sedangkan pelaku usaha memerlukan kepastian dalam menghitung investasi serta biaya operasional.
“Dampak kepada masyarakat tentunya masyarakat lebih terlindungi, keselamatannya terjaga. Kemudian dari sisi pembiayaan juga ada yang lebih bersahabat. Dari sisi pengusahanya juga tentunya lebih aman dalam memperhitungkan nilai investasi yang mereka keluarkan. Jadi, semuanya saling kita jaga dalam pembahasan ini,” tuturnya.
Ia juga meminta agar revisi UU LLAJ memberikan dasar hukum yang jelas bagi pemerintah dan kepolisian dalam menjalankan pengawasan serta penindakan terhadap pelanggaran.
“Tentu kita berharap undang-undang ini betul-betul bermanfaat bagi semua pihak, tidak cuma satu pihak atau dua pihak. Pemerintah dan para pemangku kepentingan juga harus terakomodasi. Dari sisi kepolisian juga ada regulasi-regulasi sehingga mereka bisa melakukan penindakan apabila memang terjadi pelanggaran,” pungkas Legislator Dapil NTB I itu.
Pembahasan revisi UU LLAJ diharapkan mampu menyesuaikan regulasi transportasi dengan perkembangan teknologi sekaligus memperkuat keselamatan dan kepastian hukum bagi seluruh pengguna jalan.
- Penulis :
- Aditya Yohan
