Pantau - Wakil Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset Soedeson Tandra menilai mekanisme perampasan aset melalui jalur in rem tetap dapat dilakukan meskipun proses pidana terhadap tersangka terhenti akibat meninggal dunia, melarikan diri, atau mengalami sakit permanen.
Anggota Komisi III DPR RI tersebut menyampaikan pandangannya dalam Rapat Panja RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Menurut Soedeson, penghentian proses pidana terhadap seseorang karena kondisi tertentu tidak otomatis menghalangi negara untuk menempuh mekanisme hukum terhadap aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana.
"Ada kemungkinan setelah dilakukan penyidikan, kemudian yang bersangkutan itu meninggal dunia, melarikan diri atau sakit permanen. Terhadap tiga hal ini kemudian proses in rem berjalan," ujar Soedeson.
Mekanisme In Rem Dapat Berjalan Tanpa Kelanjutan Proses Pidana
Soedeson menjelaskan bahwa mekanisme in rem memungkinkan proses perampasan diarahkan terhadap aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana.
Pendekatan tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan RUU karena terdapat kondisi ketika proses pidana terhadap tersangka tidak dapat dilanjutkan.
Ia menyebut tiga kondisi yang perlu diantisipasi, yakni tersangka meninggal dunia, melarikan diri, atau mengalami sakit permanen.
Menurutnya, keadaan tersebut tidak seharusnya secara otomatis menghentikan proses hukum terhadap aset yang menjadi objek perampasan.
Pandangan itu disampaikan sebagai masukan dalam penyusunan ketentuan RUU Perampasan Aset yang masih dibahas di Komisi III DPR RI.
Soedeson Pertanyakan Urgensi Pasal 80A RUU Perampasan Aset
Selain membahas mekanisme in rem, Soedeson menyoroti ketentuan penyitaan aset yang dinilainya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Ia merujuk Pasal 39 KUHAP lama yang mengatur kemungkinan barang yang telah dikenakan sita perdata atau penyitaan lainnya untuk kemudian dikenakan sita pidana.
Menurut Soedeson, ketentuan tersebut telah memberikan dasar hukum bagi penyidik untuk melakukan penyitaan pidana terhadap aset yang sebelumnya berada dalam status sita perdata.
Karena itu, ia mempertanyakan perlunya pengaturan kembali mekanisme tersebut melalui Pasal 80A RUU Perampasan Aset.
"Jadi menurut saya pasal ini enggak perlu. Malah membuat tambah rumit, kalau di dalam KUHAP yang lama, itu (sudah diatur dalam) Pasal 39," tegas Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
DPR Ingatkan Risiko Tumpang Tindih Aturan Penyitaan
Soedeson menilai penyusunan RUU Perampasan Aset harus memperhatikan keterkaitan antara ketentuan yang sedang dibahas dengan peraturan hukum acara pidana yang berlaku.
Menurutnya, pengaturan yang terlalu terperinci tanpa mempertimbangkan ketentuan lain dapat menimbulkan tumpang tindih aturan.
Kondisi tersebut dikhawatirkan justru menyulitkan aparat penegak hukum ketika melaksanakan penyitaan maupun perampasan aset.
Ia meminta agar ketentuan dalam RUU diselaraskan dengan mekanisme hukum acara pidana untuk menghindari persoalan prosedural.
"Ketentuan tersebut sebenarnya sudah memberikan ruang bagi penyidik untuk melakukan penyitaan pidana terhadap aset yang sebelumnya dikenakan sita perdata. Karena itu, tidak perlu ada pengaturan tambahan yang justru berpotensi memperumit penerapannya," pungkas Soedeson.
Pembahasan RUU Perampasan Aset masih berlangsung dengan sejumlah ketentuan yang menjadi perhatian, termasuk keberlanjutan mekanisme in rem dan kesesuaian aturan penyitaan dengan KUHAP.
- Penulis :
- Aditya Yohan
