Pantau - Anggota Komisi III DPR RI Benny Utama meminta kejelasan mengenai ambang batas nilai aset yang dapat dirampas melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, menyusul munculnya usulan nilai mulai dari Rp100 juta hingga Rp1 miliar.
Benny menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI bersama pakar hukum Dr. Suhardi Sumomuljono dan Prof. Marjan Miharja di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Politikus Fraksi Partai Golkar itu menilai perbedaan usulan nilai aset perlu dikaji lebih mendalam agar mekanisme perampasan memiliki kriteria yang jelas.
“Berapa kira-kira yang bisa kita minta untuk melakukan perampasan ini? Nilai kerugian yang seperti berapa nilainya,” ujar Benny dalam rapat tersebut.
Usulan Ambang Batas Aset Berkisar Rp100 Juta hingga Rp1 Miliar
Benny mengungkapkan bahwa sejumlah narasumber dalam pembahasan sebelumnya telah menyampaikan pandangan berbeda mengenai batas nilai aset yang dapat menjadi objek perampasan.
Sebagian narasumber mengusulkan batas nilai Rp100 juta, sedangkan pihak lainnya mengajukan angka Rp1 miliar.
Perbedaan tersebut menjadi perhatian Komisi III DPR RI karena akan berkaitan dengan kriteria penerapan mekanisme perampasan aset.
“Karena juga sebelum-sebelumnya ada beberapa narasumber yang memberikan pendapatnya. Ada yang Rp100 juta, ada yang Rp1 miliar dan lain sebagainya. Ini tentu perlu juga kita ingin masukkan dari Bapak-bapak sekalian,” jelasnya.
Menurut Benny, pandangan para pakar hukum diperlukan untuk memberikan dasar pertimbangan dalam menentukan ketentuan yang akan dimasukkan ke dalam RUU.
Ia menekankan bahwa penetapan ambang batas nilai aset tidak boleh dilakukan tanpa kajian yang memadai.
Benny Ingatkan Perampasan Aset Harus Berdasarkan Bukti
Selain membahas besaran nilai, Benny menegaskan bahwa objek perampasan harus merupakan aset yang berasal dari tindak pidana.
Menurutnya, proses perampasan juga harus didukung bukti permulaan yang cukup agar tidak menimbulkan tindakan sewenang-wenang.
“Yang menjadi objek perampasan aset ini adalah hasil tindak pidana. Itu yang pertama. Kemudian juga, perlu kehati-hatian. Tidak semua aset itu secara sembrono atau secara serampangan bisa dirampas,” tegas Benny.
Ia mengingatkan bahwa tidak seluruh kekayaan seseorang dapat langsung dijadikan objek perampasan hanya karena berkaitan dengan suatu perkara pidana.
Karena itu, pembahasan RUU perlu memperjelas hubungan antara aset yang dirampas dan tindak pidana yang menjadi dasar penegakan hukum.
Komisi III DPR Dalami Kriteria Perampasan Aset
Benny berharap pembahasan bersama para pakar hukum dapat membantu Komisi III DPR RI merumuskan ketentuan mengenai nilai dan jenis aset yang dapat dirampas.
Kejelasan kriteria tersebut diperlukan untuk mendukung upaya pemulihan aset hasil tindak pidana sekaligus menjaga kepastian hukum.
Masukan para ahli juga menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan batas kewenangan perampasan agar pelaksanaannya tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.
Hingga pembahasan tersebut berlangsung, usulan ambang batas Rp100 juta hingga Rp1 miliar masih menjadi bahan pendalaman dan belum ditetapkan sebagai ketentuan dalam RUU.
- Penulis :
- Aditya Yohan
