Pantau - Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu Komisi II DPR RI mulai melibatkan akademisi dari sejumlah perguruan tinggi di Indonesia untuk membahas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, termasuk persoalan ambang batas parlemen, ambang batas pencalonan presiden, dan sistem pemilu.
Ketua Kelompok Komisi (Kapoksi) Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengatakan keterlibatan akademisi bertujuan menghimpun masukan sekaligus memperkaya materi pembahasan revisi UU Pemilu.
"Hari ini, Rabu, Panja RUU Pemilu memulai kerjanya dengan agenda perdana mengundang para pakar lintas perguruan tinggi di Indonesia. Panja ingin mendengar masukan dan catatan dari para akademisi terkait sejumlah isu dalam perubahan UU Pemilu," ujar Khozin dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Menurutnya, pandangan akademisi diperlukan untuk mengidentifikasi persoalan dalam regulasi pemilu sekaligus mempertajam pembahasan perubahan sejumlah ketentuan.
DPR Bahas Ambang Batas Parlemen dan Pencalonan Presiden
Khozin menjelaskan bahwa Panja RUU Pemilu telah mengidentifikasi sejumlah isu penting yang akan menjadi perhatian dalam proses pembahasan.
Salah satunya adalah ambang batas parlemen atau parliamentary threshold yang berkaitan dengan ketentuan perolehan suara partai politik untuk mendapatkan kursi di DPR.
Selain itu, pembahasan juga mencakup ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold.
Persoalan sistem pemilu turut menjadi bagian dari materi yang akan dikaji bersama para akademisi dan pakar.
Panja juga akan memperhatikan implikasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Menurut Khozin, berbagai persoalan tersebut memerlukan pembahasan yang mempertimbangkan pandangan dari beragam pihak.
"Sejumlah isu yang dipotret terkait persoalan yang menjadi perhatian publik," kata Khozin.
Akademisi Dilibatkan untuk Perkuat Partisipasi Publik
Khozin menegaskan bahwa pelibatan akademisi merupakan bagian dari upaya DPR mewujudkan partisipasi bermakna dalam proses pembentukan undang-undang.
Melalui forum bersama para pakar lintas perguruan tinggi, Panja RUU Pemilu ingin memperoleh masukan yang dapat digunakan untuk mengevaluasi ketentuan pemilu yang berlaku.
"Ini ikhtiar DPR untuk melibatkan pemangku kepentingan sebagai bentuk meaningful participation (partisipasi bermakna) dalam pembahasan UU," ujar dia.
Menurutnya, masukan dari akademisi dapat membantu memperjelas persoalan yang perlu mendapat perhatian dalam revisi UU Pemilu.
Pandangan tersebut juga diharapkan dapat memperkaya pembahasan terhadap berbagai isu yang menjadi perhatian masyarakat.
Komisi II DPR Sebelumnya Undang Pakar dan Masyarakat Sipil
Pelibatan akademisi dalam agenda perdana Panja RUU Pemilu merupakan kelanjutan dari upaya Komisi II DPR RI menghimpun pandangan berbagai pemangku kepentingan.
Sebelumnya, Komisi II DPR juga telah mengundang sejumlah pakar dan kelompok masyarakat sipil untuk memberikan masukan mengenai perubahan regulasi pemilu.
Rangkaian konsultasi tersebut dilakukan untuk memperoleh perspektif yang beragam sebelum perubahan undang-undang dirumuskan.
Masukan dari akademisi, pakar, dan masyarakat sipil selanjutnya diharapkan menjadi bahan pertimbangan Panja dalam menyusun perubahan ketentuan penyelenggaraan pemilu.
- Penulis :
- Aditya Yohan
