Pantau - Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah menyoroti ribuan anak di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, yang belum memperoleh akses pendidikan serta mendesak pemerintah daerah memperkuat alokasi anggaran dan pemerataan fasilitas sekolah, terutama untuk jenjang sekolah menengah atas (SMA).
Ledia menyampaikan hal tersebut kepada awak media menjelang Rapat Paripurna DPR RI Ke-11 Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Menurutnya, salah satu persoalan mendasar dalam tingginya angka anak tidak sekolah adalah keterbatasan akses ketika peserta didik beralih dari sekolah menengah pertama (SMP) menuju SMA.
Kondisi tersebut dipengaruhi keterbatasan jumlah sekolah lanjutan serta pembagian kewenangan pengelolaan pendidikan antara pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi.
Ledia Minta Pemda Alokasikan 20 Persen APBD untuk Pendidikan
Ledia menegaskan bahwa pemerintah daerah harus memenuhi ketentuan alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurutnya, pemenuhan anggaran pendidikan tidak seharusnya hanya bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ia menilai pemerintah daerah perlu menjadikan pendidikan sebagai prioritas dalam penyusunan kebijakan anggaran agar pembangunan fasilitas sekolah dan pemberian beasiswa dapat berjalan.
"Maka, pemerintah daerah juga harus mengalokasikan 20 persennya tanpa harus menunggu dapat berapa transfer ke daerahnya dari APBN. Jadi, concern-nya adalah ketika daerah-daerah yang memang memprioritaskan anggaran pendidikannya sesuai konstitusi, mereka bisa berkembang dengan baik karena bisa memberikan beasiswa, bisa membangun sekolah-sekolah, tidak harus menunggu APBN," ujar Ledia.
Politikus Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menekankan bahwa komitmen anggaran daerah menjadi salah satu faktor penting dalam memperluas kesempatan pendidikan.
Kerja Sama dengan Sekolah Swasta Jadi Alternatif
Ledia menawarkan kerja sama dengan sekolah swasta sebagai solusi bagi pemerintah provinsi yang memiliki keterbatasan anggaran untuk membangun sekolah baru.
Menurutnya, pemerintah dapat meningkatkan kualitas sekolah swasta sekaligus memberikan subsidi kepada peserta didik dari keluarga kurang mampu.
Skema tersebut diharapkan membantu anak-anak yang tidak tertampung di sekolah negeri agar tetap dapat melanjutkan pendidikan.
"Kalau pemerintah provinsi tidak punya anggaran yang cukup memadai untuk membangun sekolah baru, maka yang harus dilakukan adalah kerja sama dengan sekolah swasta. Caranya meningkatkan kualitas sekolah swastanya, memberikan subsidi kepada sekolah swasta ketika anak-anak yang tidak mampu masuk di sekolah swasta, sehingga support-nya dari pusat ada, dari provinsi ada," tegas politisi Fraksi PKS tersebut.
Ledia menilai dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat dan provinsi dapat digunakan secara bersama-sama untuk memperluas akses pendidikan melalui sekolah swasta.
BPS Catat Hampir 2,93 Juta Anak Indonesia Tidak Sekolah
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, jumlah anak tidak sekolah berusia 7–18 tahun di Indonesia mencapai 2.922.607 orang.
Dari jumlah tersebut, sekitar 68,8 persen merupakan anak berusia 16–18 tahun atau kelompok usia pendidikan menengah atas.
Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan anak tidak sekolah banyak terjadi pada kelompok usia yang seharusnya menempuh pendidikan SMA atau sederajat.
BPS mencatat sejumlah faktor yang menyebabkan anak tidak bersekolah, termasuk anggapan bahwa pendidikan yang ditempuh sudah cukup sebesar 21,78 persen.
Selain itu, sebanyak 20,35 persen terkendala biaya pendidikan, sedangkan 16,75 persen tidak bersekolah karena harus bekerja untuk membantu perekonomian keluarga.
Ledia menekankan perlunya perhatian pemerintah daerah terhadap ketersediaan sekolah, dukungan pembiayaan, dan pemerataan akses agar anak-anak memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan.
- Penulis :
- Aditya Yohan
