Pantau - Anggota Komisi III DPR RI Endang Agustina menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya harus berfokus pada pengaturan prosedur hukum, bukan jenis pemidanaan seperti hukuman mati yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Endang menyampaikan pandangan tersebut seusai mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI bersama pakar hukum Dr. Suhardi Sumomuljono dan Prof. Marjan Miharja di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Politikus Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai pembahasan RUU perlu membedakan secara tegas ketentuan hukum acara dengan hukum pidana materiil.
“Ini kan (pidana mati lebih terkait) hukum acara, bukan hukum (materil) seperti KUHP. Ini mengatur bagaimana kita melakukan penyitaan, kemudian pemblokiran dan sebagainya. Jadi, yang diatur adalah hukum acaranya, hukum formil, bukan hukum materil yang kita atur di sini,” ujar Endang.
Endang Tegaskan RUU Perampasan Aset Mengatur Hukum Acara
Endang menjelaskan bahwa RUU Perampasan Aset pada dasarnya mengatur mekanisme negara dalam menelusuri dan mengamankan kekayaan yang berkaitan dengan tindak pidana.
Pengaturan tersebut mencakup prosedur penelusuran, penyitaan, pemblokiran, hingga perampasan aset yang diduga berasal dari kegiatan melanggar hukum.
Menurutnya, setiap tindakan terhadap aset harus memiliki dasar hukum dan prosedur yang jelas agar tidak menimbulkan persoalan dalam pelaksanaannya.
Ia menekankan bahwa RUU Perampasan Aset perlu memberikan kepastian mengenai kewenangan aparat penegak hukum dalam menangani kekayaan yang berkaitan dengan tindak pidana.
Kejelasan prosedur juga diperlukan untuk memastikan proses perampasan aset tetap berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Hukuman Mati Dinilai Masuk Ranah Hukum Pidana Materiil
Endang menilai pengaturan mengenai jenis dan bentuk hukuman terhadap pelaku tindak pidana merupakan bagian dari hukum pidana materiil.
Ketentuan tersebut, termasuk mengenai hukuman mati, telah memiliki dasar pengaturan dalam KUHP.
Karena itu, pembahasan hukuman mati dinilai tidak seharusnya dicampuradukkan dengan mekanisme teknis perampasan aset.
“Kalau terkait hukuman, itu mungkin di hukum materil, karena sudah ada di KUHP kita,” jelasnya.
Menurut Endang, pemisahan tersebut diperlukan agar RUU Perampasan Aset tetap memiliki fokus pengaturan yang jelas.
RUU Perampasan Aset Diharapkan Memperkuat Pemulihan Hasil Kejahatan
Endang menambahkan bahwa tujuan utama pengaturan perampasan aset adalah memastikan kekayaan yang berasal dari tindak pidana dapat ditelusuri dan dipulihkan melalui mekanisme hukum.
Ia berharap regulasi tersebut dapat menjadi instrumen untuk mengembalikan aset hasil tindak pidana korupsi maupun kejahatan lainnya.
Pengaturan prosedur yang jelas juga diharapkan mencegah timbulnya persoalan hukum ketika aparat melakukan penyitaan atau perampasan aset.
Menurutnya, pemulihan aset diperlukan agar hasil tindak pidana tidak terus dinikmati oleh pelaku.
Melalui pembahasan RUU tersebut, Endang berharap negara memiliki mekanisme yang lebih jelas untuk memulihkan aset hasil kejahatan dan mengembalikannya bagi kepentingan yang semestinya.
- Penulis :
- Aditya Yohan
