Pantau - Anggota Komisi III DPR RI I Nyoman Parta mendesak pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan segera dimulai untuk memberikan kepastian hukum mengenai kewenangan, prosedur, dan batasan penyadapan di tengah perkembangan teknologi digital serta meningkatnya kekhawatiran masyarakat.
Nyoman menyampaikan desakan tersebut saat ditemui Parlementaria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Politikus Fraksi PDI Perjuangan itu menilai aturan penyadapan perlu diperjelas agar setiap tindakan memiliki dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, regulasi harus mengatur pihak yang berwenang melakukan penyadapan, tujuan pelaksanaan, penggunaan hasil sadapan, hingga asal perangkat yang digunakan.
“Saya sudah pernah menyampaikan, di zaman digital yang serba canggih ini memang penting sekali kita mengaturnya. Baik mengatur siapa saja yang boleh menyadap, dalam rangka apa penyadapan dilakukan, untuk apa hasil sadapan digunakan, sampai alat yang dipakai untuk menyadap berasal dari mana,” ujar Nyoman.
Nyoman Minta Alat Penyadapan Dibiayai APBN agar Bisa Diaudit
Nyoman menegaskan bahwa pengaturan penyadapan tidak boleh hanya berfokus pada kewenangan aparat, tetapi juga harus mencakup perangkat yang digunakan.
Ia mengusulkan agar alat penyadapan milik aparat negara dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurutnya, pembiayaan melalui APBN diperlukan agar pengadaan dan penggunaan perangkat penyadapan dapat diawasi serta diaudit.
“Alatnya harus dari APBN sehingga bisa diaudit, baik kualitas, kapasitas, maupun penggunaannya. Dengan begitu semuanya menjadi terang dan akuntabel,” tegas legislator dari Daerah Pemilihan Bali tersebut.
Nyoman menilai transparansi pengadaan perangkat menjadi bagian penting dalam memastikan praktik penyadapan tidak dilakukan tanpa pengawasan.
RUU Penyadapan Masuk Prolegnas Prioritas 2026
Nyoman mengungkapkan bahwa RUU Penyadapan telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026.
Karena itu, ia meminta agar pembahasan rancangan undang-undang tersebut tidak terus ditunda.
Ia berharap pembahasan dapat dimulai pada masa sidang berjalan atau paling lambat pada masa sidang berikutnya.
“Menurut saya, kalau tidak dalam masa sidang ini, minimal masa sidang berikutnya sudah mulai dibahas. Yang jelas harus dibahas,” katanya.
Menurutnya, perkembangan teknologi komunikasi membuat kebutuhan terhadap aturan penyadapan semakin mendesak.
Isu Dugaan Penyadapan Presiden Jadi Perhatian DPR
Nyoman juga menyoroti mencuatnya isu dugaan penyadapan terhadap Presiden yang dinilainya memperkuat urgensi pembahasan RUU Penyadapan.
Ia menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan individu yang menjabat sebagai Presiden, tetapi juga menyangkut keamanan institusi kepala negara.
“Ini bukan persoalan Pak Prabowo. Persoalannya adalah kepala negara yang memegang kendali pemerintahan dan menjadi panglima tertinggi. Kalau kepala negara bisa disadap, tentu ini persoalan serius,” ujarnya.
Meski demikian, pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks isu dugaan penyadapan, bukan sebagai konfirmasi bahwa penyadapan terhadap Presiden telah terjadi.
Nyoman menilai pengaturan yang jelas diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dan melindungi kepentingan negara.
DPR Dorong Kepastian Hukum agar Masyarakat Tidak Takut Disadap
Nyoman mengatakan kekhawatiran terhadap praktik penyadapan telah muncul di berbagai kalangan, termasuk pejabat negara, politisi, pelaku usaha, jurnalis, dan masyarakat sipil.
Menurutnya, ketidakjelasan aturan dapat menimbulkan keresahan karena masyarakat tidak mengetahui kapan penyadapan dapat dilakukan dan siapa yang berwenang melaksanakannya.
Ia berharap RUU Penyadapan memberikan batasan yang tegas mengenai prosedur, tujuan, serta pihak yang dapat menjadi objek penyadapan.
“Justru karena itu undang-undang ini penting, supaya ada prosedur yang jelas, kapan penyadapan boleh dilakukan, dalam rangka apa, dan siapa yang dapat menjadi objek penyadapan. Jangan sampai masyarakat terus hidup dalam kekhawatiran merasa disadap,” pungkasnya.
Pembahasan RUU Penyadapan diharapkan dapat menghadirkan kepastian hukum sekaligus memperkuat akuntabilitas aparat dalam penggunaan teknologi penyadapan.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
