Pantau - Akademisi Universitas Komputer Indonesia (Unikom), Wim Tohari Danealdi, menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset menjadi momentum strategis untuk mempertemukan visi Presiden dengan aspirasi masyarakat dalam memperkuat pemberantasan kejahatan keuangan dan melindungi kekayaan negara.
Pernyataan tersebut disampaikan Wim dalam rapat bersama Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu, 11 November 2026.
Menurutnya, pembentukan RUU Perampasan Aset merupakan kesempatan penting bagi Indonesia untuk memperkuat kemampuan negara menghadapi kejahatan keuangan yang semakin kompleks, termasuk kejahatan lintas negara dan berbasis teknologi digital.
"Momentumnya ketemu, aspirasi masyarakat datang, visi Presiden ada. Undang-undang ini bisa menjadi jembatan artikulasi terhadap apa yang diharapkan oleh kedua level strategis ini, rakyat dan Presiden," kata Wim.
Ia menegaskan bahwa aturan tersebut perlu dirancang sebagai bagian dari strategi nasional untuk melindungi kedaulatan ekonomi, menjaga integritas sistem keuangan, serta memutus jaringan kekuatan ekonomi ilegal.
RUU Perampasan Aset Diharapkan Sesuai Kebutuhan Indonesia
Wim mendorong agar penyusunan RUU Perampasan Aset dilakukan secara mandiri dengan mempertimbangkan persoalan hukum, ekonomi, dan karakteristik kejahatan yang dihadapi Indonesia.
Menurutnya, Indonesia memiliki tantangan tersendiri dalam menangani korupsi dan kejahatan keuangan sehingga membutuhkan aturan yang sesuai dengan kepentingan nasional.
Ia menilai pembentukan undang-undang tersebut tidak seharusnya hanya mengikuti ketentuan hukum internasional tanpa mempertimbangkan kondisi dalam negeri.
"Kalau Presiden bilang ada ribuan triliun kekayaan negara ini keluar, entah ke mana kita enggak tahu. Kita punya definisi sendiri," kata dia.
Wim menjelaskan bahwa berbagai ketentuan hukum internasional tetap dapat digunakan sebagai bahan rujukan dalam penyusunan regulasi.
Namun, menurutnya, Indonesia tidak perlu mengadopsi seluruh aturan dari luar negeri, terlebih jika hanya menyalin tanpa menyesuaikannya dengan kebutuhan nasional.
Ia menekankan bahwa Indonesia telah memiliki landasan konstitusional melalui Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang dapat menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan perlindungan kekayaan negara.
"Saya berharap kita bisa membangun sebuah konstruksi undang-undang yang benar-benar orisinal buatan anak bangsa sendiri karena kita memiliki usaha masyarakat kita sendiri," kata dia.
Perampasan Aset Dinilai Penting untuk Melindungi Kedaulatan Ekonomi
Wim menilai kemampuan negara dalam memulihkan aset hasil kejahatan merupakan bagian penting dari upaya menjaga kedaulatan ekonomi nasional.
Dari perspektif hubungan internasional dan geoekonomi, pemulihan aset juga berkaitan dengan kemampuan negara mengelola hubungan ekonomi yang saling bergantung di tingkat global.
Menurutnya, perkembangan kejahatan keuangan lintas negara menuntut Indonesia memiliki perangkat hukum yang kuat untuk menghadapi berbagai bentuk penyalahgunaan aset.
RUU Perampasan Aset diharapkan dapat memperkuat kapasitas negara dalam menangani kekayaan yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi ilegal.
Selain itu, aturan tersebut dinilai perlu mendukung upaya menjaga integritas sistem keuangan dan memperkuat ketahanan nasional dari ancaman kejahatan ekonomi.
Akademisi Tekankan Pentingnya Aturan yang Kuat dan Siap Diterapkan
Wim mengingatkan bahwa pembentukan RUU Perampasan Aset tidak cukup hanya menghasilkan ketentuan hukum yang kuat secara normatif.
Menurutnya, regulasi tersebut juga harus didukung kesiapan pelaksanaan, koordinasi antarlembaga, serta integritas institusi yang bertanggung jawab menjalankannya.
Ia menilai legitimasi menjadi salah satu unsur terpenting agar pelaksanaan aturan perampasan aset dapat berjalan sesuai tujuan pembentukannya.
"Oleh sebab itu undang-undang ini harus kuat dalam hal norma, siap dalam pelaksanaan, dan kokoh dalam kapasitas koordinasi, integritas, serta paling penting adalah legitimasi," kata dia.
Pembahasan RUU Perampasan Aset di DPR RI menjadi salah satu kesempatan untuk merumuskan kebijakan hukum yang dapat menjawab kebutuhan nasional dalam menghadapi kejahatan keuangan.
Wim berharap regulasi yang dihasilkan nantinya mampu mempertemukan kepentingan negara dan aspirasi masyarakat sekaligus memperkuat perlindungan terhadap kekayaan nasional.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
