Pantau - Anggota DPR RI Arif Rahman menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memiliki pilihan selain mengundurkan diri atau diberhentikan melalui mekanisme konstitusional menyusul polemik keabsahan ijazah SMA yang kembali menjadi perhatian publik.
Arif menyampaikan desakan tersebut setelah Gibran menyatakan keinginannya menempuh jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk membuktikan keabsahan ijazahnya.
Dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 11 November 2026, Arif menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang bersifat mengikat harus menjadi pertimbangan dalam menyikapi kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden.
Menurut Arif, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan keabsahan dokumen pendidikan, tetapi juga menyangkut penghormatan terhadap konstitusi.
"Karena keputusan MK dan MA bersifat mengikat, berarti posisi Wapres saat ini cacat konstitusi. Jadi, secara moral sudah tidak layak lagi di sebut sebagai Wakil Presiden dan ini harus segera dilakukan langkah untuk menjaga muruah konstitusi,” kata Arif.
Arif Rahman Minta DPR Gunakan Hak Menyatakan Pendapat
Arif mendesak DPR RI segera mengambil langkah konstitusional untuk menindaklanjuti persoalan yang berkaitan dengan status Wakil Presiden Gibran.
Menurutnya, parlemen memiliki mekanisme yang dapat digunakan untuk menyampaikan sikap terhadap persoalan tersebut.
Ia secara khusus meminta DPR mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) sebagai langkah politik yang tersedia dalam sistem ketatanegaraan.
"DPR sebagai wadah salurannya harus segera mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP),” katanya.
Desakan tersebut merupakan pandangan Arif dan belum menjadi keputusan resmi DPR RI.
Penggunaan Hak Menyatakan Pendapat juga harus melalui mekanisme dan persyaratan konstitusional yang berlaku.
Gibran Sebelumnya Berencana Tempuh Jalur PTUN
Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan rencana untuk memperjuangkan persoalan ijazahnya melalui PTUN.
Saat memberikan keterangan di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa sore, 10 November 2026, Gibran mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan sejumlah saran dan masukan terkait dinamika yang berkembang.
Gibran menyebut salah satu saran tersebut berkaitan dengan upaya memperjuangkan persoalan ijazah melalui jalur hukum.
Pernyataan itu kemudian mendapat tanggapan dari sejumlah pihak, termasuk anggota DPR yang menyoroti kedudukan putusan MK dan MA.
Meski demikian, penilaian mengenai konsekuensi konstitusional dari putusan tersebut tetap menjadi bagian dari perdebatan yang berkembang.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bantah Kabar Saran Prabowo
Di sisi lain, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Syahganda Nainggolan, membantah kabar bahwa Presiden Prabowo Subianto menyarankan Gibran membuktikan keabsahan ijazahnya melalui PTUN.
Dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Rabu, Syahganda merujuk pada penjelasan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.
Menurut Syahganda, Yusril telah menyampaikan bahwa putusan MA dan MK terkait surat keterangan ijazah Gibran bersifat final dan mengikat.
Ia juga menyinggung pandangan Yusril mengenai tidak adanya kesempatan untuk menempuh jalur PTUN dalam persoalan tersebut.
"Bahwa Yusril itu mengatakan bahwa tidak ada kesempatan untuk PTUN artinya itu yang dia diskusikan dengan Presiden dong. Itulah concern Presiden dong," kata Syahganda.
Pernyataan Syahganda menunjukkan adanya perbedaan keterangan mengenai saran Presiden Prabowo terkait langkah hukum yang akan ditempuh Gibran.
Sementara itu, desakan Arif agar Gibran mengundurkan diri atau diberhentikan masih berupa sikap politik seorang anggota DPR dan belum merupakan keputusan lembaga negara yang berwenang.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
