Pantau - Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah sehingga polemik tersebut perlu diselesaikan secara konstitusional.
Herman menyampaikan pandangan tersebut saat memberikan keterangan kepada wartawan di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu, 11 November 2026.
Menurutnya, Partai Demokrat telah melakukan kajian dan pembahasan terhadap kedua putusan lembaga peradilan tersebut.
Meski demikian, Herman mengakui bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk membela diri melalui jalur hukum, termasuk Gibran yang berencana membawa persoalan ijazahnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
"Saya kira pembicaraan di DPR sekarang memang fokus dalam proses politik," kata Herman.
Demokrat Tegaskan Pentingnya Supremasi Hukum
Herman mengatakan Partai Demokrat tetap berpegang pada prinsip supremasi hukum dalam menyikapi persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran.
Menurutnya, penyelesaian persoalan tersebut harus dilakukan berdasarkan mekanisme konstitusional yang berlaku di Indonesia.
Ia menilai proses hukum dan proses politik memiliki mekanisme masing-masing yang perlu dihormati.
Herman juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas nasional di tengah perkembangan persoalan yang menjadi perhatian publik tersebut.
Sebagai negara hukum, Indonesia harus memastikan setiap persoalan diselesaikan dengan menjunjung ketentuan konstitusi.
Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa dinamika politik tidak boleh mengganggu jalannya pemerintahan dan pembangunan nasional.
Demokrat Khawatir Polemik Ijazah Ganggu Pembangunan Prabowo
Herman menilai polemik ijazah Wakil Presiden Gibran berpotensi mengganggu konsentrasi pemerintah dalam menjalankan agenda pembangunan nasional.
Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto saat ini sedang berupaya memperkuat kedaulatan bangsa melalui sejumlah program strategis.
Program tersebut mencakup upaya mewujudkan swasembada pangan, energi, dan air.
Herman menegaskan bahwa keberhasilan agenda pembangunan tersebut membutuhkan kondisi politik dan ekonomi yang stabil.
"APBN-nya harus kuat, fiskalnya harus kuat, dan proses pembangunan jangan terganggu dengan instabilitas dalam bidang apa pun, termasuk instabilitas dalam bidang politik," katanya.
Ia menilai stabilitas nasional menjadi faktor penting agar pemerintah dapat menjalankan berbagai kebijakan pembangunan secara optimal.
Karena itu, Herman berharap polemik yang berkembang tidak terus berlarut-larut dan mengalihkan perhatian dari agenda pemerintahan.
Herman Minta Persoalan Ijazah Gibran Diselesaikan Cepat dan Transparan
Herman mendorong agar persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran segera mendapatkan penyelesaian yang tepat melalui pembahasan bersama.
Menurutnya, keputusan yang diambil harus mempertimbangkan kepastian hukum, stabilitas politik, serta kepentingan masyarakat.
"Tentu ini harus didiskusikan secara saksama, secara bersama, dan tentu untuk menghasilkan keputusan-keputusan yang tepat. Sehingga kemudian bisa ke depan membangun dengan nyaman, warga negara juga merasa nyaman," kata dia.
Ia menekankan bahwa proses penyelesaian persoalan tersebut harus berlangsung secara konstitusional dan transparan.
"Hal-hal seperti ini ya harus dituntaskan cepat, secara konstitusional, transparan, dan tentu apa ending-nya ya kita tunggu saja proses-proses itu yang berada di DPR," tambahnya.
Herman menyatakan bahwa perkembangan lebih lanjut mengenai persoalan tersebut masih perlu menunggu proses politik yang berlangsung di DPR RI.
Gibran Berencana Tempuh Jalur PTUN atas Saran Prabowo
Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menyarankan dirinya untuk terus memperjuangkan persoalan ijazah melalui PTUN.
Rencana tersebut menjadi bagian dari upaya hukum yang hendak ditempuh Gibran terkait persoalan ijazahnya.
Herman menegaskan bahwa hak Gibran untuk menempuh jalur hukum tetap harus dihormati sebagai bagian dari hak setiap warga negara.
Sementara itu, Partai Demokrat akan terus mencermati perkembangan proses politik di DPR dengan mempertimbangkan kepastian hukum dan stabilitas nasional.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
