Pantau - Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, menegaskan proses politik di DPR RI akan tetap berjalan meskipun Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berencana menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait persoalan ijazahnya.
Herman menyampaikan bahwa setiap fraksi partai politik di DPR RI memiliki pertimbangan masing-masing dalam menyikapi dinamika politik yang berkembang.
Pernyataan tersebut disampaikan Herman saat memberikan keterangan kepada wartawan di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu, 11 November 2026.
Menurutnya, masyarakat perlu menunggu perkembangan proses politik hingga terdapat langkah konkret yang dapat disampaikan secara terbuka kepada publik.
"Kalau dalam kacamata kami, saya kira proses politik tetap berjalan ya," kata Herman Khaeron.
Demokrat Soroti Proses Hak Menyatakan Pendapat di DPR
Herman menjelaskan bahwa Partai Demokrat pada waktunya akan menyampaikan sikap kepada publik terkait legislator yang mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR RI.
Menurutnya, proses politik tersebut tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri karena menyangkut persoalan yang dinilai memiliki dampak strategis terhadap bangsa dan negara.
Ia menekankan pentingnya koordinasi dan pertimbangan bersama dalam mengambil keputusan politik yang berkaitan dengan kepentingan nasional.
"Tidak bisa sendiri-sendiri dalam hal mengusung sesuatu yang sangat serius dan tentu sangat strategis bagi bangsa dan negara ke depan," kata dia.
Herman menilai setiap langkah politik harus mempertimbangkan berbagai aspek sebelum diputuskan dan disampaikan kepada masyarakat.
Karena itu, Demokrat meminta publik menunggu perkembangan lebih lanjut mengenai proses politik yang berlangsung di parlemen.
Ia juga belum menyampaikan secara terperinci sikap akhir Partai Demokrat terkait kemungkinan pengajuan Hak Menyatakan Pendapat tersebut.
Demokrat Ingatkan Pentingnya Menjaga Stabilitas Nasional
Selain menanggapi persoalan politik yang berkaitan dengan Wakil Presiden Gibran, Herman menekankan pentingnya menjaga stabilitas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, pemerintah saat ini menghadapi berbagai tantangan yang membutuhkan perhatian serius, terutama dalam bidang politik, ekonomi, dan keamanan.
Herman menilai stabilitas nasional perlu dijaga agar agenda pembangunan pemerintah dapat berjalan tanpa terganggu oleh dinamika politik yang berkepanjangan.
Ia turut menyoroti kondisi ekonomi Indonesia yang masih menghadapi fluktuasi nilai tukar rupiah serta pergerakan harga saham.
Situasi tersebut, menurutnya, menjadi bagian dari tantangan yang perlu ditangani pemerintah di tengah berbagai persoalan nasional.
Herman berharap perdebatan mengenai persoalan ijazah tidak terus mengganggu fokus pemerintah dalam menjalankan program pembangunan.
"Banyak pekerjaan rumah yang Pak Prabowo sedang fokus untuk memperbaiki negara ini. Nah oleh karenanya, jangan terganggu oleh hal-hal yang kemudian kita terus memperdebatkannya. Persoalan ijazah, persoalan apa, tentu ini hal yang sedikit banyaknya ya mengganggu terhadap proses pembangunan," kata dia.
Gibran Sebut Prabowo Sarankan Tempuh Jalur PTUN
Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan saran agar dirinya terus memperjuangkan persoalan ijazah melalui jalur hukum.
Pernyataan tersebut disampaikan Gibran saat memberikan keterangan di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa sore, 10 November 2026.
Gibran mengatakan Presiden Prabowo telah memberikan sejumlah saran dan masukan terkait dinamika yang berkembang mengenai persoalan tersebut.
Salah satu langkah yang disampaikan adalah menempuh upaya hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.
Rencana tersebut muncul di tengah perhatian publik terhadap persoalan ijazah Wakil Presiden dan perkembangan proses politik di DPR RI.
Sementara itu, Herman menegaskan bahwa proses politik di parlemen tetap memiliki mekanisme tersendiri yang akan berjalan berdasarkan pertimbangan masing-masing fraksi.
Partai Demokrat juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas nasional agar pemerintah dapat terus berfokus pada penyelesaian berbagai persoalan pembangunan dan ekonomi.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
