Pantau - Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alfath, menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait dengan Tindak Pidana harus menjamin pengembalian uang dan aset kepada masyarakat yang menjadi korban penipuan, investasi ilegal, serta kejahatan keuangan lainnya.
Rano menilai aturan tersebut tidak boleh hanya berfokus pada penyitaan kekayaan pelaku kejahatan, tetapi juga harus memastikan kerugian korban dapat dipulihkan secara nyata.
Pernyataan itu disampaikan Rano melalui keterangan di Jakarta, Rabu, 11 November 2026, di tengah pembahasan RUU Perampasan Aset yang terus dilakukan Komisi III DPR RI.
Menurutnya, kepastian pengembalian aset kepada korban harus menjadi perhatian sejak proses penelusuran harta hasil kejahatan hingga pelaksanaan putusan pengadilan.
"Kalau dana yang diambil berasal dari masyarakat yang menjadi korban penipuan, arah pemulihannya harus jelas, yaitu dikembalikan kepada korban yang berhak. Jangan sampai masyarakat kehilangan uangnya, aset pelaku berhasil dirampas, tetapi hasilnya masuk ke kas negara sementara kerugian korban tidak dipulihkan," ucapnya.
Komisi III DPR Minta RUU Perampasan Aset Prioritaskan Hak Korban
Rano menjelaskan bahwa RUU Perampasan Aset perlu ditempatkan sebagai instrumen pelengkap dalam sistem penegakan hukum yang sudah berlaku di Indonesia.
Menurutnya, penguatan aturan tersebut terutama diperlukan untuk menjangkau dan memulihkan aset hasil tindak pidana ketika mekanisme hukum yang tersedia menghadapi hambatan.
Ia menekankan agar pembahasan regulasi tetap berfokus pada hukum acara dan prosedur pemulihan aset tanpa mengesampingkan proses pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku.
"Yang kita perkuat adalah mekanisme hukumnya agar aset hasil kejahatan dapat dijangkau dan dipulihkan. Proses terhadap pelaku tetap diutamakan, sementara instrumen perampasan aset melengkapi upaya pemulihan yang belum dapat diselesaikan melalui mekanisme yang ada," katanya.
Rano menilai keberhasilan penanganan perkara kejahatan ekonomi tidak cukup hanya diukur dari keberhasilan aparat penegak hukum merampas aset pelaku.
Pemulihan kerugian masyarakat yang menjadi korban juga harus menjadi bagian penting dalam proses penegakan hukum.
Karena itu, mekanisme pengembalian aset perlu dirumuskan secara jelas agar masyarakat yang memiliki hak dapat memperoleh kembali dana atau kekayaannya.
Perampasan Aset Tanpa Putusan Pidana Harus Dibatasi Ketat
Rano juga menyoroti mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana terhadap pelaku atau non-conviction based asset forfeiture (NCB) yang menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan RUU tersebut.
Menurutnya, penerapan mekanisme itu harus memiliki batasan yang ketat agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan dalam proses penegakan hukum.
Ia menegaskan bahwa kondisi subjek hukum, jenis tindak pidana, kategori aset, serta batas nilai aset harus diatur secara terperinci.
Rano menjelaskan bahwa mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana seharusnya digunakan dalam keadaan tertentu ketika proses hukum terhadap pelaku menghadapi hambatan.
Kondisi tersebut antara lain ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, tidak diketahui identitasnya, atau tidak diketahui keberadaannya.
Ia mengingatkan bahwa mekanisme tersebut tidak boleh dijadikan jalan untuk menghindari proses pertanggungjawaban pidana apabila penuntutan terhadap pelaku masih memungkinkan secara hukum.
Dengan demikian, proses pidana tetap menjadi prioritas, sementara mekanisme perampasan aset digunakan untuk melengkapi upaya pemulihan kekayaan hasil kejahatan.
DPR Tekankan Pengawasan Pengadilan dan Perlindungan Pihak Ketiga
Selain mengatur batas penerapan, Rano menekankan pentingnya pengawasan pengadilan terhadap tindakan pemblokiran dan penyitaan aset.
Menurutnya, pengawasan tersebut diperlukan untuk memastikan seluruh proses perampasan aset berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Ia juga meminta agar RUU Perampasan Aset memberikan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik dan memiliki hak sah atas aset tertentu.
Akses terhadap upaya hukum bagi korban maupun pihak lain yang berhak juga harus dijamin agar proses pemulihan tidak menimbulkan kerugian atau sengketa baru.
"Tujuan kita adalah memulihkan hak korban melalui prosedur yang sah. Karena itu, pengawasan pengadilan, perlindungan pihak ketiga yang beriktikad baik, dan kepastian upaya hukum harus menjadi bagian dari pengaturannya," ucapnya.
Rano menilai kepastian prosedur hukum menjadi unsur penting agar penerapan aturan perampasan aset tidak merugikan masyarakat yang tidak terlibat dalam tindak pidana.
Komisi III DPR Intensifkan Pembahasan RUU Perampasan Aset
Rano menyampaikan bahwa Komisi III DPR RI terus mengintensifkan pembahasan RUU Perampasan Aset dengan melibatkan berbagai pihak.
Masukan dari akademisi, praktisi hukum, organisasi masyarakat, serta berbagai kalangan terus dihimpun untuk memperkuat substansi regulasi.
Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak diperlukan agar aturan yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan penegakan hukum sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat.
Ia menegaskan bahwa RUU Perampasan Aset telah lama dinantikan masyarakat, terutama mereka yang berharap adanya mekanisme lebih efektif untuk memulihkan kerugian akibat kejahatan ekonomi.
"RUU tentang Perampasan Aset terkait dengan Tindak Pidana sudah dinantikan masyarakat. Kita ingin memastikan kehadirannya memberikan mekanisme yang efektif, terukur, dan sesuai prinsip negara hukum untuk memulihkan aset serta mengembalikannya kepada pihak yang berhak. Bagi masyarakat korban kejahatan ekonomi, pemulihan hak itulah yang harus kita perjuangkan," ucapnya.
Komisi III DPR RI menempatkan penguatan mekanisme pemulihan aset dan perlindungan hak korban sebagai bagian penting dalam pembahasan rancangan undang-undang tersebut.
- Penulis :
- Aditya Yohan
