
Pantau - Pemerintah mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi belanja negara sekaligus memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui penguatan sistem transaksi elektronik.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo, mengatakan transformasi digital harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan efisiensi pengeluaran pemerintah dan memperluas akses layanan keuangan.
Pernyataan tersebut disampaikan Dradjad dalam Seminar Nasional Perbanas Institute (SNAP) 2026 di Jakarta, Selasa, 10 November 2026, sebagaimana dikutip dari keterangan resmi pada Rabu, 11 November 2026.
"Transformasi digital ini harus lebih tepat sasaran, lebih efisien, aksesnya lebih luas," kata Dradjad.
Menurutnya, penerapan teknologi digital perlu diarahkan untuk memastikan manfaat pembangunan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Pemerintah Terapkan Kartu Kredit Indonesia untuk Efisiensi Belanja Negara
Dradjad menjelaskan bahwa salah satu langkah pemerintah dalam meningkatkan efisiensi belanja adalah mendorong penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) dengan fitur pembayaran daring atau online payment melalui sistem katalog elektronik atau e-katalog.
Penerapan fitur pembayaran tersebut telah dimulai sejak Oktober 2026 sebagai bagian dari pengembangan sistem transaksi pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Melalui sistem tersebut, pemerintah berupaya meningkatkan efisiensi proses pembayaran sekaligus memperluas pemanfaatan teknologi digital dalam kegiatan belanja negara.
Implementasi KKI juga akan diperluas melalui kerja sama dengan sistem katalog elektronik yang terhubung langsung dengan lokapasar dan pelaku UMKM.
Integrasi tersebut diarahkan untuk memperluas keterlibatan pelaku usaha dalam ekosistem pengadaan pemerintah berbasis digital.
Pemerintah menempatkan digitalisasi transaksi sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan belanja sekaligus memperluas akses pasar bagi dunia usaha.
Transformasi Digital Didorong Perluas Pembiayaan UMKM
Selain meningkatkan efisiensi belanja pemerintah, transformasi digital juga diarahkan untuk memperluas inklusi keuangan dan akses pembiayaan masyarakat.
Dradjad menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi agar pelaku UMKM memiliki kesempatan lebih besar memperoleh layanan keuangan yang mendukung pengembangan usaha.
Menurutnya, akses pembiayaan menjadi salah satu kebutuhan penting bagi pelaku usaha kecil untuk meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas kegiatan bisnis.
Pemerintah berharap pengembangan layanan digital dapat membantu UMKM mengatasi keterbatasan akses terhadap sumber permodalan.
Dengan dukungan pembiayaan yang lebih luas, pelaku UMKM diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan pendapatan usahanya.
Penguatan ekosistem digital juga menjadi bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi.
Dradjad Ungkap Tiga Manfaat Utama Digitalisasi Ekonomi
Dradjad menjelaskan bahwa manfaat transformasi digital bagi masyarakat dapat dibagi menjadi tiga lapisan utama.
Lapisan pertama adalah perlindungan dasar yang bertujuan menjaga daya beli masyarakat sekaligus membantu memitigasi berbagai risiko ekonomi.
Pada lapisan ini, pemanfaatan teknologi digital diarahkan untuk mendukung perlindungan ekonomi masyarakat agar lebih tepat sasaran.
Lapisan kedua mencakup perluasan inklusi keuangan dan pembiayaan dasar sehingga semakin banyak masyarakat dapat mengakses layanan keuangan.
Peningkatan akses tersebut diharapkan dapat membuka kesempatan bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya menghadapi keterbatasan dalam memperoleh layanan pembiayaan.
Sementara itu, lapisan ketiga berfokus pada peningkatan produktivitas, terutama bagi pelaku UMKM agar dapat mengembangkan usaha dan meningkatkan skala bisnis.
Pada tahap tersebut, teknologi digital diharapkan membantu pelaku UMKM memperoleh akses permodalan yang dibutuhkan untuk memperluas kegiatan usaha.
Digitalisasi Jadi Instrumen Penguatan Ekonomi Nasional
Pemerintah terus mendorong transformasi digital sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan negara dan memperluas kesempatan ekonomi masyarakat.
Penggunaan KKI dalam sistem katalog elektronik menjadi salah satu langkah konkret untuk memperkuat penerapan transaksi digital dalam belanja pemerintah.
Sementara itu, perluasan akses pembiayaan bagi UMKM diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas dan kemampuan usaha dalam menghadapi perkembangan ekonomi.
Dradjad menegaskan bahwa transformasi digital harus dilaksanakan dengan memperhatikan ketepatan sasaran, efisiensi, dan pemerataan akses bagi masyarakat.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berharap manfaat digitalisasi tidak hanya dirasakan dalam pengelolaan belanja negara, tetapi juga mampu mendukung pertumbuhan UMKM dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Penulis :
- Aditya Yohan




