Pantau - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) mendapat mandat baru untuk mengelola perizinan program pemagangan luar negeri menyusul pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Christina Aryani, mengatakan pengalihan kewenangan tersebut bertujuan memperkuat tata kelola pemagangan luar negeri sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap peserta program.
Pernyataan tersebut disampaikan Christina melalui keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu, 11 November 2026.
Menurutnya, kewenangan baru KP2MI diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 yang menetapkan bahwa pemberian izin pemagangan di luar wilayah Indonesia menjadi tanggung jawab kementeriannya.
“Ini merupakan mandat baru yang perlu kami persiapkan dan jalankan dengan baik, terutama untuk memastikan penyelenggaraan pemagangan di luar negeri berlangsung secara tertib, aman, dan memberikan pelindungan bagi pesertanya,” katanya.
KP2MI Ambil Alih Kewenangan Pemagangan Luar Negeri dari Kemnaker
Christina menjelaskan bahwa pengalihan kewenangan pengelolaan pemagangan luar negeri akan dilaksanakan secara bertahap melalui masa transisi selama satu tahun.
Selama periode tersebut, pelayanan dan pengelolaan program pemagangan luar negeri masih menjadi tanggung jawab Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Sementara itu, KP2MI akan mempersiapkan berbagai kebutuhan terkait pengalihan tugas, termasuk koordinasi antarkementerian dan proses serah terima kewenangan.
Menurut Christina, tahapan tersebut diperlukan untuk memastikan perubahan kewenangan tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat yang mengikuti program pemagangan di luar negeri.
Ia menegaskan bahwa proses pengalihan harus dilaksanakan secara terencana agar seluruh layanan tetap berjalan sesuai ketentuan.
Penguatan sistem perizinan dan perlindungan peserta menjadi salah satu perhatian utama dalam pelaksanaan mandat baru tersebut.
Pengalihan Kewenangan Ditargetkan Selesai 28 Oktober 2027
Christina menyampaikan bahwa masa transisi pengelolaan pemagangan luar negeri ditargetkan selesai paling lambat pada 28 Oktober 2027.
Dalam periode tersebut, KP2MI dan Kemnaker akan terus berkoordinasi untuk memastikan proses peralihan kewenangan berlangsung tanpa mengganggu pelayanan publik.
“Proses transisi itu ditargetkan rampung paling lambat pada 28 Oktober 2027. Dengan demikian, kedua kementerian akan melakukan koordinasi agar proses peralihan berjalan lancar dan tidak mengganggu pelayanan maupun kepastian bagi masyarakat yang mengikuti program pemagangan di luar negeri,” ucapnya.
Menurutnya, kepastian layanan menjadi hal penting karena program pemagangan luar negeri melibatkan masyarakat yang sedang mempersiapkan keberangkatan maupun mengikuti tahapan administrasi.
Karena itu, selama masa transisi, masyarakat tetap dapat memperoleh pelayanan melalui mekanisme yang saat ini dijalankan Kementerian Ketenagakerjaan.
KP2MI akan melakukan persiapan secara bertahap sebelum kewenangan pengelolaan pemagangan luar negeri sepenuhnya dialihkan.
Perlindungan Peserta Magang Luar Negeri Jadi Prioritas KP2MI
Christina menegaskan bahwa mandat baru tersebut tidak hanya berkaitan dengan perubahan kewenangan administrasi, tetapi juga penguatan perlindungan bagi peserta pemagangan di luar negeri.
Menurutnya, tata kelola program perlu memastikan peserta mendapatkan perlindungan sejak tahap persiapan hingga pelaksanaan pemagangan.
Pengaturan perizinan yang lebih kuat diharapkan dapat mendukung penyelenggaraan program pemagangan secara tertib dan aman.
KP2MI juga akan memperhatikan kesinambungan pelayanan agar masyarakat tidak mengalami ketidakpastian akibat perubahan kewenangan antarkementerian.
“Ke depan, kami ingin tata kelola pemagangan luar negeri semakin kuat, dengan pelindungan peserta yang menjadi perhatian utama sejak proses persiapan hingga pelaksanaan pemagangan,” kata dia.
Dengan adanya mandat dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026, KP2MI akan mempersiapkan pengelolaan perizinan pemagangan luar negeri melalui koordinasi bersama Kemnaker hingga proses transisi selesai pada Oktober 2027.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
