Pantau - Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) RI mengajak mitra pembangunan, badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), organisasi internasional, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga riset mendukung pelaksanaan empat program strategis hak asasi manusia (HAM) pada 2027.
Wakil Menteri HAM Mugiyanto mengatakan kerja sama tersebut diperlukan untuk memperkuat penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia (P5HAM) di Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan Mugiyanto dalam Forum Kemitraan Strategis Hak Asasi Manusia 2026 yang berlangsung di The Westin Jakarta, Selasa, 10 November 2026, sebagaimana dikutip dari keterangannya pada Rabu, 11 November 2026.
Menurutnya, keterlibatan mitra pembangunan bertujuan mendukung pelaksanaan program pemerintah tanpa mengalihkan tanggung jawab negara dalam pemenuhan HAM.
“Kemitraan strategis yang ingin kami bangun adalah untuk mendukung pelaksanaan P5HAM, bukan untuk memindahkan mandat negara kepada mitra,” ujar Mugiyanto.
KemenHAM Siapkan Empat Program Strategis HAM pada 2027
Mugiyanto menjelaskan bahwa KemenHAM menawarkan empat program utama kepada mitra pembangunan untuk diperkuat melalui kerja sama pada 2027.
Keempat program tersebut meliputi Desa Berdaya HAM, Ekosistem Berbasis HAM, Command Center HAM, serta Bisnis dan HAM.
Program Desa Berdaya HAM diarahkan untuk meningkatkan kesadaran dan penerapan nilai-nilai hak asasi manusia hingga tingkat desa.
Melalui program tersebut, KemenHAM menargetkan pengembangan Desa Sadar HAM dengan sasaran 2.000 desa sebagaimana tercantum dalam rencana strategis kementerian.
Penguatan kesadaran HAM di tingkat masyarakat menjadi salah satu pendekatan pemerintah untuk memperluas penerapan prinsip-prinsip HAM dari tingkat akar rumput.
Sementara itu, program Ekosistem Berbasis HAM akan difokuskan pada pengembangan petunjuk teknis, penilaian kepatuhan HAM, serta penguatan penerapan ketentuan hukum terkait hak asasi manusia.
KemenHAM juga merencanakan internalisasi undang-undang HAM yang diproyeksikan menggantikan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Layanan Pengaduan HAM Akan Diperkuat Melalui Pusat Komando
Program Command Center HAM dirancang untuk memperkuat sistem pelayanan pengaduan masyarakat serta pemantauan situasi yang berkaitan dengan hak asasi manusia.
Salah satu layanan yang menjadi perhatian adalah pusat panggilan pengaduan HAM melalui nomor 150145.
Selain itu, KemenHAM akan mengembangkan kemampuan pemantauan situasi konflik untuk mendukung penanganan persoalan HAM.
Penguatan Sistem Informasi HAM (SIHAM) juga menjadi bagian dari agenda pengembangan layanan berbasis data.
KemenHAM turut memasukkan pengembangan KemenHAM Creative Lab sebagai salah satu komponen program tersebut.
Melalui penguatan sistem layanan dan informasi, kementerian berupaya meningkatkan dukungan terhadap pelaksanaan tugas di bidang HAM.
Dunia Usaha Disiapkan Hadapi Kewajiban Pelaporan HAM pada 2028
Program Bisnis dan HAM menjadi salah satu fokus strategis KemenHAM untuk meningkatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia di lingkungan dunia usaha.
Program tersebut diarahkan untuk mendorong perusahaan memperhatikan prinsip-prinsip HAM dalam menjalankan kegiatan bisnis.
KemenHAM juga mempersiapkan penerapan kewajiban pelaporan uji tuntas HAM yang direncanakan berlaku pada 2028.
Persiapan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat tanggung jawab dunia usaha terhadap penghormatan HAM.
Melalui kerja sama dengan berbagai mitra, KemenHAM membuka peluang dukungan berupa bantuan teknis, keahlian, kajian kebijakan, serta pertukaran pengetahuan.
Bentuk kontribusi lainnya meliputi penguatan sistem dan data, pengembangan kurikulum, pelatihan, pendampingan, serta penyelenggaraan kegiatan bersama.
KemenHAM Pastikan Kerja Sama Tidak Menggantikan Tanggung Jawab Negara
Mugiyanto menegaskan bahwa dukungan mitra harus dilaksanakan dengan tetap menjaga independensi dan integritas setiap pihak yang terlibat.
Menurutnya, kerja sama dapat melengkapi dukungan pembiayaan pemerintah sepanjang mengikuti ketentuan yang berlaku.
KemenHAM juga menekankan bahwa kontribusi mitra tidak boleh menduplikasi pembiayaan yang telah dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Kerja sama di bidang hak asasi manusia harus berorientasi pada manusia, bukan semata-mata pada lembaga atau program,” kata Mugiyanto.
Ia menilai keberhasilan kemitraan perlu dilihat dari manfaat yang diberikan kepada masyarakat dalam pelaksanaan penghormatan dan perlindungan HAM.
Hasil Survei Mitra Akan Disusun dalam Matriks Kemitraan HAM 2027
Sebagai tindak lanjut forum tersebut, KemenHAM meminta seluruh peserta mengisi survei minat kemitraan.
Survei tersebut bertujuan memetakan program yang diminati, bentuk dukungan yang dapat diberikan, serta wilayah sasaran pelaksanaan kerja sama.
Hasil pengumpulan data akan disusun menjadi Matriks Kemitraan HAM 2027 sebagai dasar koordinasi lanjutan.
Matriks tersebut selanjutnya digunakan untuk menyelenggarakan pertemuan teknis bersama masing-masing mitra pembangunan.
KemenHAM juga berkomitmen menjadikan Forum Kemitraan Strategis HAM sebagai agenda tahunan.
Forum yang berlangsung di The Westin Jakarta tersebut dihadiri perwakilan kedutaan besar negara sahabat, badan PBB, organisasi internasional, lembaga kerja sama pembangunan, organisasi masyarakat sipil, serta lembaga riset.
Melalui forum tersebut, KemenHAM berharap dukungan lintas lembaga dapat memperkuat pelaksanaan empat program strategis HAM yang telah direncanakan untuk 2027.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
