Pantau - Pemerintah Kota Jakarta Timur menertibkan sekitar 20 lapak pedagang kaki lima (PKL) yang berdiri di atas fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum) di kawasan Terminal Pulogadung, Rabu, 11 November 2026, setelah menerima aduan masyarakat terkait kemacetan dan gangguan ketertiban.
Penertiban dilakukan dengan melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai bagian dari penegakan peraturan daerah sekaligus penataan kawasan terminal.
Wakil Wali Kota Jakarta Timur Kusmanto mengatakan keberadaan lapak PKL di lokasi tersebut telah mengganggu fungsi fasilitas umum dan kelancaran aktivitas masyarakat.
"Hari ini kami melaksanakan penegakan peraturan daerah (Perda) di wilayah Pulogadung, khususnya di terminal. Karena adanya aduan dari masyarakat tentang aktivitas kegiatan PKL yang di atas fasos-fasum," kata Kusmanto di Terminal Pulogadung, Jakarta Timur, Rabu.
Menurutnya, aktivitas perdagangan di kawasan tersebut juga berdampak pada kepadatan lalu lintas, terutama saat masyarakat beraktivitas pada pagi hari.
Lapak PKL Dinilai Picu Kemacetan di Terminal Pulogadung
Kusmanto menjelaskan bahwa penertiban dilakukan untuk mengembalikan fungsi fasilitas umum yang selama ini digunakan sebagai tempat berjualan.
Keberadaan lapak pedagang di area tersebut dinilai menghambat akses jalan dan aktivitas masyarakat di sekitar terminal.
Selain persoalan lalu lintas, pemerintah juga menerima keluhan mengenai gangguan ketertiban akibat aktivitas PKL.
"Keberadaan PKL sangat mengganggu, terutama kemacetan di pagi hari, kemudian juga gangguan ketertiban lainnya. Penertiban ini sekaligus upaya penataan kawasan terminal," ujar Kusmanto.
Pemerintah Kota Jakarta Timur kemudian mengerahkan Satpol PP bersama jajaran terkait untuk menertibkan bangunan yang dinilai melanggar ketentuan.
Penertiban tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah menata kawasan Terminal Pulogadung agar fasilitas publik dapat digunakan sesuai peruntukannya.
Satpol PP Berikan Peringatan Bertahap Sebelum Penertiban
Kusmanto menegaskan bahwa pelaksanaan penertiban tetap mengedepankan pendekatan humanis terhadap para pedagang yang terdampak.
Menurutnya, pemerintah telah memberikan imbauan dan surat peringatan secara bertahap sebelum melakukan penegakan aturan.
Tahapan tersebut meliputi Surat Peringatan (SP) 1, SP 2, hingga SP 3 agar pedagang mengetahui proses penertiban yang akan dilaksanakan.
"Kami minta bantuan Satpol PP dan jajaran untuk melakukan penegakan. Namun demikian, tetap didahului dengan humanisme, dengan memberikan imbauan mulai dari SP 1, 2, dan 3 supaya masyarakat atau pihak yang terdampak lebih tahu," jelas Kusmanto.
Pemberian peringatan dilakukan agar pihak yang terdampak memahami alasan penertiban dan memiliki kesempatan untuk menindaklanjuti imbauan pemerintah.
Pemerintah Kota Jakarta Timur menyatakan penegakan peraturan daerah tetap harus dilaksanakan untuk menjaga ketertiban kawasan.
Pedagang Ber-KTP DKI Jakarta Diarahkan ke Pasar dan Lokasi UMKM
Pemerintah Kota Jakarta Timur juga menyiapkan arahan bagi pedagang yang terdampak penertiban agar dapat melanjutkan kegiatan usahanya di lokasi yang sesuai ketentuan.
Kusmanto mengatakan pedagang yang memiliki KTP DKI Jakarta dapat mengajukan penempatan di pasar yang dikelola Perumda Pasar Jaya.
Selain itu, pedagang juga dapat mengajukan tempat usaha di lokasi penampungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) binaan Jakarta Timur.
Penempatan tersebut dilakukan dengan mengikuti persyaratan yang berlaku pada masing-masing lokasi usaha.
"Kita imbau kepada pedagang untuk masuk ke dalam tempat penampungan UMKM atau pasar," ujarnya.
Melalui langkah tersebut, pemerintah berupaya menata aktivitas perdagangan tanpa mengabaikan kebutuhan pedagang untuk menjalankan usaha.
Pemkot Jaktim Siapkan Pengawasan Setelah Penertiban
Kusmanto berharap penertiban sekitar 20 lapak PKL dapat mengembalikan fungsi fasilitas sosial dan fasilitas umum di kawasan Terminal Pulogadung.
Penataan tersebut juga ditujukan untuk menciptakan lingkungan terminal yang lebih tertib serta mengurangi gangguan terhadap aktivitas masyarakat.
Pemerintah Kota Jakarta Timur akan melakukan pengawasan setelah proses penertiban selesai.
Pengawasan dilakukan untuk mencegah lapak yang telah dibersihkan kembali digunakan sebagai tempat berjualan secara tidak sesuai ketentuan.
Dengan penertiban dan pengawasan lanjutan, pemerintah berharap kawasan Terminal Pulogadung dapat kembali berfungsi sebagaimana mestinya.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
