Pantau - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memfasilitasi 13 produsen Indonesia untuk menjalin kerja sama dengan importir Arab Saudi dan dua perusahaan penyedia layanan haji guna membuka peluang pemasokan produk dalam negeri bagi kebutuhan jamaah di Tanah Suci.
Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk memperluas keterlibatan produsen nasional dalam rantai pasok penyelenggaraan ibadah haji.
Menurutnya, pemerintah berupaya mempertemukan pelaku usaha Indonesia dengan mitra bisnis di Arab Saudi melalui skema kerja sama yang melibatkan perusahaan penyedia layanan haji atau syarikah.
“Tahun ini, dengan skema kerja sama melalui syarikah, kami ingin mempertemukan produsen dalam negeri dengan importir di Arab Saudi agar produk-produk Indonesia dapat masuk ke dalam rantai pasok kebutuhan jamaah haji,” ujar Irfan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 11 November 2026.
Kerja sama tersebut diharapkan dapat membuka akses pasar bagi produk Indonesia sekaligus mendukung pemenuhan kebutuhan jamaah selama menjalankan ibadah haji.
Kemenhaj Ubah Skema Kerja Sama Pemasokan Produk Haji
Irfan Yusuf menjelaskan bahwa mekanisme kerja sama pemasokan produk untuk kebutuhan jamaah haji tahun ini berbeda dibandingkan tahun sebelumnya.
Pada penyelenggaraan sebelumnya, pemerintah masih memiliki kesempatan untuk melakukan kontrak secara langsung dengan dapur penyedia konsumsi jamaah.
Sementara itu, skema kerja sama tahun ini dilakukan melalui kemitraan dengan syarikah yang menyediakan layanan bagi jamaah haji.
Melalui pendekatan tersebut, Kemenhaj mempertemukan produsen dalam negeri dengan importir Arab Saudi dan dua syarikah.
Pertemuan itu diarahkan untuk membuka peluang kerja sama bisnis yang lebih konkret antara pelaku usaha dari kedua negara.
Menurut Irfan, keterlibatan produsen Indonesia dalam rantai pasok kebutuhan haji perlu didukung kesiapan produk dan kemampuan memenuhi permintaan pasar Arab Saudi.
Produk Indonesia Wajib Penuhi Standar Keamanan Arab Saudi
Irfan menegaskan bahwa upaya memasukkan produk Indonesia ke pasar Arab Saudi tidak cukup hanya dilakukan melalui kegiatan promosi dan pertemuan bisnis.
Produsen harus memastikan seluruh produk yang ditawarkan memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku di negara tujuan.
Persyaratan tersebut mencakup ketentuan dari Otoritas Pangan dan Obat Arab Saudi atau Saudi Food and Drug Authority (SFDA).
Selain itu, produsen juga harus memperhatikan ketentuan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Indonesia.
Menurut Irfan, pemenuhan standar keamanan dan kualitas produk menjadi bagian penting dalam membangun hubungan usaha dengan importir Arab Saudi.
Ia juga mengingatkan produsen untuk menjaga kesinambungan pasokan agar kebutuhan mitra usaha dapat dipenuhi secara konsisten.
Menhaj Ingatkan Produsen Jaga Kualitas Setiap Pengiriman
Menteri yang akrab disapa Gus Irfan itu mengatakan kepercayaan mitra usaha merupakan faktor penting dalam keberlanjutan kerja sama perdagangan.
Ia menyinggung pengalaman kerja sama sebelumnya yang menunjukkan adanya persoalan konsistensi kualitas produk dalam pengiriman.
Menurutnya, kualitas produk yang baik pada pengiriman pertama harus tetap dipertahankan dalam pengiriman berikutnya.
“Yang perlu kita bangun bukan hanya kesepakatan untuk menggunakan produk Indonesia, tetapi juga kepercayaan. Kami mendengar ada pengalaman ketika pengiriman pertama berjalan baik, tetapi kualitas pada pengiriman berikutnya tidak konsisten. Hal seperti ini harus menjadi perhatian kita bersama,” katanya.
Irfan menekankan bahwa produsen harus menjaga mutu produk dan kemampuan pasokan untuk mempertahankan kepercayaan importir serta penyedia layanan haji.
Ia berharap pertemuan antara 13 produsen Indonesia, importir Arab Saudi, dan dua syarikah dapat ditindaklanjuti melalui kerja sama yang berkelanjutan.
Arab Saudi Terima Sejumlah Usulan Indonesia untuk Haji 2027
Selain memfasilitasi kerja sama perdagangan, Irfan Yusuf juga membahas persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1448 Hijriah atau 2027 Masehi dalam kunjungan kerjanya ke Arab Saudi.
Ia mengungkapkan bahwa Pemerintah Arab Saudi telah menerima sejumlah usulan yang disampaikan Indonesia.
Usulan tersebut berkaitan dengan upaya memperlancar persiapan dan pelaksanaan ibadah haji pada tahun mendatang.
Meski demikian, Irfan belum menjelaskan secara terperinci isi usulan yang telah diterima pihak Arab Saudi.
“Alhamdulillah, beberapa poin usulan yang kami sampaikan dalam MoU tersebut dapat diterima oleh Pemerintah Arab Saudi. Ini tentu menjadi bagian penting dari upaya kita mempersiapkan penyelenggaraan haji 2027 agar dapat berjalan lebih baik,” ujarnya.
Kemenhaj berharap hasil pembahasan dengan Pemerintah Arab Saudi dapat mendukung kesiapan penyelenggaraan haji 2027 sekaligus memperluas peluang bagi produsen Indonesia untuk memasok kebutuhan jamaah di Tanah Suci.
- Penulis :
- Aditya Yohan
