Pantau - Lebih dari 50 anggota DPR RI telah mengajukan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan meminta agar usulan tersebut diproses dalam rapat paripurna DPR RI terdekat.
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengungkapkan bahwa usulan tersebut telah disampaikan oleh sejumlah anggota parlemen.
Mardani berharap pimpinan DPR RI membacakan surat pengajuan HMP dalam rapat paripurna yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 12 November 2026.
"Paripurna besok kami berharap dibacakan oleh pimpinan bahwa sudah masuk surat dari anggota. Ini kan masih usulan anggota," kata Mardani di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu, 11 November 2026.
Menurutnya, usulan HMP masih berada pada tahap pengajuan anggota dan belum menjadi keputusan resmi DPR RI.
PKS Dorong Fraksi Lain Ikut Bahas HMP Terkait Ijazah Gibran
Mardani mengatakan PKS telah menentukan sikap terkait pengajuan Hak Menyatakan Pendapat mengenai persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa PKS tidak ingin proses tersebut hanya berjalan melalui satu kelompok atau fraksi.
Menurutnya, keterlibatan berbagai fraksi diperlukan agar pembahasan HMP dapat berlangsung melalui mekanisme resmi DPR RI.
Mardani berharap fraksi-fraksi lain turut mengambil bagian dalam proses politik tersebut.
Ia juga menekankan bahwa usulan yang telah diajukan oleh lebih dari 50 anggota DPR masih harus melalui tahapan sesuai ketentuan yang berlaku.
Karena itu, pembacaan surat pengajuan dalam rapat paripurna menjadi langkah awal yang diharapkan dapat segera dilakukan pimpinan DPR.
Mardani Jelaskan Tahapan Pengajuan HMP di DPR
Mardani menjelaskan bahwa pengajuan Hak Menyatakan Pendapat dilakukan melalui surat yang disampaikan kepada pimpinan DPR RI.
Setelah surat diterima, pimpinan DPR diharapkan membacakan usulan tersebut dalam rapat paripurna.
Menurut penjelasannya, proses selanjutnya melibatkan pengambilan keputusan dengan meminta persetujuan anggota DPR secara keseluruhan.
Mardani juga menyebut adanya tahapan yang melibatkan Mahkamah Konstitusi sebelum proses kembali dibahas di lembaga legislatif.
"Sesudah kita menerima, baru prosesnya diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Nanti sesudah Mahkamah Konstitusi lihat, oke, balik lagi ke DPR baru perhitungan dan pengambilan keputusan, DPR dan MPR," kata dia.
Pernyataan tersebut disampaikan Mardani untuk menjelaskan mekanisme yang menurutnya harus dilalui dalam pengajuan HMP.
Hingga saat ini, pengajuan tersebut masih berupa usulan anggota DPR dan belum menghasilkan keputusan dalam rapat paripurna.
Istana Hormati Proses Politik DPR Terkait Usulan HMP
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa Istana menghormati proses politik yang berlangsung di DPR RI terkait penggunaan Hak Menyatakan Pendapat.
Pernyataan tersebut disampaikan Prasetyo saat memberikan keterangan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 10 November 2026.
Menurutnya, pembahasan mengenai penggunaan HMP merupakan bagian dari mekanisme politik yang berlangsung di lembaga legislatif.
"Kalau berkenaan dengan proses yang terjadi di DPR itu tentunya adalah proses politik yang juga harus sama-sama kita hormati," kata Prasetyo.
Ia menegaskan bahwa DPR RI dan para anggotanya memiliki hak yang dapat digunakan dalam menjalankan tugas serta fungsi konstitusionalnya.
"Bagaimanapun memang ada hak-hak yang dimiliki oleh DPR maupun oleh anggota DPR," kata Prasetyo.
Pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara menyatakan penghormatan terhadap mekanisme politik yang sedang berlangsung di parlemen.
Sementara itu, PKS berharap surat pengajuan HMP dari lebih dari 50 anggota DPR dapat dibacakan dalam rapat paripurna terdekat sebagai bagian dari proses pembahasan resmi.
- Penulis :
- Aditya Yohan
