Pantau - Pimpinan DPR RI menggelar rapat untuk menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan menghadirkan perwakilan seluruh delapan fraksi partai politik di DPR.
Rapat tersebut berlangsung di ruang rapat Komisi VIII DPR RI, kompleks parlemen, Jakarta, Rabu, 11 November 2026.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa membuka pertemuan tersebut sekaligus mempersilakan anggota DPR yang mengajukan HMP untuk menyampaikan usulan mereka.
Pertemuan ini menjadi forum bagi pimpinan DPR untuk mendengarkan pengajuan HMP yang berkaitan dengan persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Saan Mustopa Jelaskan Dasar Hukum Hak Menyatakan Pendapat
Dalam pembukaan rapat, Saan Mustopa menjelaskan bahwa DPR RI memiliki sejumlah hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Menurutnya, Pasal 20A Ayat (2) UUD 1945 memberikan kewenangan kepada DPR untuk menggunakan hak angket, hak interpelasi, dan hak menyatakan pendapat.
Ketiga hak tersebut merupakan bagian dari kewenangan DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan.
"Hak Menyatakan Pendapat selanjutnya diatur dalam Pasal 79 Ayat 4 Undang-Undang MD3 (MPR, DPR, DPD, DPRD)," kata Saan saat membuka rapat.
Saan menjelaskan bahwa salah satu ketentuan dalam pasal tersebut memungkinkan penggunaan HMP untuk merespons dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden atau Wakil Presiden.
Selain itu, HMP dapat digunakan dalam konteks dugaan bahwa Presiden atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatannya.
Penjelasan tersebut disampaikan sebagai dasar hukum dalam pembahasan usulan HMP yang diajukan sejumlah anggota DPR.
Delapan Fraksi DPR Hadiri Rapat Pembahasan HMP
Rapat yang dipimpin Saan Mustopa dihadiri perwakilan seluruh delapan fraksi partai politik di DPR RI.
Fraksi PDI Perjuangan diwakili oleh Dolfie OFP dan Lasarus.
Sementara itu, Fraksi Partai Golkar menghadirkan Ahmad Doli Kurnia dan Abraham Sridjadja.
Dari Fraksi Partai Gerindra, hadir Budisatrio Djiwandono dan Bahtra Banong.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) diwakili Muhammad Khozin dan Cucun Ahmad Syamsurijal.
Adapun Fraksi Partai NasDem menghadirkan Fauzi Amro dan Martin Manurung.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengirimkan Yanuar Prihatin, Mardani Ali Sera, dan Rahmat Saleh.
Selanjutnya, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) diwakili Sarifudin Sudding.
Sementara itu, Fraksi Partai Demokrat menghadirkan Benny K Harman.
Kehadiran para anggota dan pimpinan fraksi tersebut menjadi bagian dari agenda penerimaan usulan HMP oleh pimpinan DPR RI.
Usulan HMP Berkaitan dengan Persoalan Ijazah Wakil Presiden Gibran
Usulan Hak Menyatakan Pendapat yang diterima pimpinan DPR berkaitan dengan persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam rapat tersebut, pimpinan DPR memberikan kesempatan kepada para pengusul untuk menyampaikan alasan dan materi pengajuan HMP.
Saan Mustopa menjelaskan mekanisme hak menyatakan pendapat berdasarkan ketentuan konstitusi dan Undang-Undang MD3.
Meski berkaitan dengan persoalan Wakil Presiden, pengajuan HMP tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran hukum maupun ketidakpenuhan syarat jabatan.
Informasi yang disampaikan dalam rapat tersebut masih berfokus pada penerimaan usulan dan penjelasan dasar hukum penggunaan HMP.
Rapat Digelar di Ruang Komisi VIII DPR RI
Pimpinan DPR RI memilih ruang rapat Komisi VIII sebagai lokasi pertemuan dengan para pengusul HMP.
Rapat tersebut diikuti anggota maupun pimpinan fraksi dari delapan partai politik yang memiliki kursi di DPR RI.
Hingga informasi ini disampaikan, belum terdapat keterangan mengenai keputusan akhir DPR terhadap usulan HMP tersebut.
Pertemuan pada Rabu itu merupakan agenda penerimaan usulan dari anggota DPR terkait persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
- Penulis :
- Aditya Yohan
