Pantau - DPRD DKI Jakarta mendorong Peraturan Daerah (Perda) tentang Pembangunan Keluarga menjadi instrumen aktif untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan keluarga, bukan sekadar aturan perlindungan sosial yang bersifat pasif.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengatakan regulasi tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan sosial dan ekonomi di wilayah perkotaan.
Menurutnya, pembangunan keluarga perlu diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan material dan nonmaterial sekaligus memperluas kesempatan masyarakat memperoleh kehidupan yang lebih baik.
"Sehingga, setiap kepala keluarga memiliki kapasitas ekonomi yang kokoh, aksesibilitas terhadap peluang peningkatan taraf hidup yang luas, serta perlindungan nyata dari guncangan sosial ekonomi perkotaan," kata Aziz dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu, 11 November 2026.
Raperda Pembangunan Keluarga Disempurnakan Menjadi 13 Bab dan 31 Pasal
Abdul Aziz menjelaskan bahwa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembangunan Keluarga telah melalui proses harmonisasi dan penyelarasan materi.
Hasil pembahasan tersebut menyempurnakan rancangan regulasi menjadi 13 bab dan 31 pasal.
Salah satu substansi utama yang disepakati adalah penguatan kerangka hukum mengenai pembangunan dan ketahanan keluarga.
Penyusunan regulasi tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Selain itu, materi aturan diselaraskan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga.
Raperda tersebut juga memperjelas sejumlah konsep, antara lain keluarga berkualitas, keluarga rentan, fungsi keluarga, ketahanan keluarga, dan bimbingan perkawinan.
Perda Pembangunan Keluarga Atur Pencegahan Stunting hingga Beasiswa
DPRD DKI Jakarta memasukkan strategi peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pendekatan yang melibatkan berbagai sektor.
Program yang diintegrasikan dalam regulasi tersebut mencakup pencegahan tengkes atau stunting untuk mendukung kesehatan dan pertumbuhan anak.
Selain itu, terdapat penguatan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta perluasan akses permodalan bagi keluarga.
Penyediaan beasiswa pendidikan juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesempatan belajar bagi anggota keluarga.
Dalam bidang kesehatan, regulasi tersebut memuat penguatan layanan kesehatan mental masyarakat.
DPRD DKI Jakarta turut memasukkan program bimbingan pranikah sebagai bagian dari pembinaan dan penguatan ketahanan keluarga.
Sementara itu, peningkatan literasi digital diarahkan untuk memperkuat perlindungan anak di tengah perkembangan teknologi informasi.
DPRD DKI Dorong Perlindungan Pekerja dan Pencegahan Perkawinan Siri
Aspek ketenagakerjaan dan perlindungan hukum turut menjadi perhatian dalam penyusunan Perda Pembangunan Keluarga.
Regulasi tersebut mencakup dukungan terhadap mekanisme internal di tempat kerja yang memperhatikan kebutuhan keluarga.
Bentuk dukungan yang dimaksud antara lain kesempatan pendampingan persalinan dan penyediaan bimbingan perkawinan.
Selain itu, pemerintah daerah didorong memberikan edukasi serta pendampingan terkait legalitas perkawinan.
Langkah tersebut ditujukan untuk mengurangi praktik perkawinan yang tidak tercatat secara resmi atau dikenal sebagai perkawinan siri.
Melalui pendekatan tersebut, pembangunan keluarga tidak hanya diarahkan pada peningkatan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga penguatan perlindungan hukum.
Perda Tidak Membebankan Sanksi Pidana kepada Keluarga
Aziz menjelaskan bahwa regulasi pembangunan keluarga menggunakan pendekatan promotif dan preventif yang tidak bersifat menghukum.
Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ditempatkan sebagai penyedia layanan publik untuk mendukung perubahan perilaku masyarakat.
Pendekatan tersebut dirancang tanpa membebankan sanksi pidana maupun administratif kepada keluarga.
Dengan demikian, pelaksanaan regulasi lebih menitikberatkan pada pembinaan, pendampingan, dan penyediaan layanan yang dibutuhkan masyarakat.
Pemprov DKI Didorong Perkuat Pengawasan dan Kemitraan
Substansi lainnya dalam Perda Pembangunan Keluarga mencakup penguatan tata kelola, kelembagaan, dan kerja sama lintas sektor.
Regulasi tersebut mempertegas peran perangkat daerah yang menangani pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam kegiatan pembinaan serta pengawasan.
Pemerintah provinsi juga diberikan ruang untuk mengembangkan kerja sama antardaerah guna mendukung pelaksanaan program pembangunan keluarga.
Selain itu, peluang kemitraan internasional turut dibuka dengan tetap memperhatikan prinsip akuntabilitas.
DPRD DKI Jakarta berharap pelaksanaan Perda Pembangunan Keluarga dapat memperkuat kapasitas ekonomi keluarga, meningkatkan akses layanan dasar, serta memberikan perlindungan terhadap berbagai risiko sosial dan ekonomi di perkotaan.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
