Pantau - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kepulauan Riau mendesak pemerintah segera menyusun regulasi larangan penggunaan rokok elektrik atau vape setelah MUI Pusat menetapkan fatwa haram pada 6 November 2026.
Wakil Ketua Umum MUI Kepulauan Riau Bambang Maryono mengatakan fatwa tersebut perlu diperkuat dengan aturan pemerintah agar penerapannya dapat berjalan lebih efektif di masyarakat.
Menurutnya, keberadaan fatwa keagamaan saja belum cukup untuk mengatur penggunaan rokok elektrik tanpa didukung kebijakan yang memiliki kekuatan hukum.
"MUI sudah mengeluarkan fatwa haram menggunakan vape, tapi kalau tidak diundangkan, kemungkinan tidak diikuti orang. Kita ingin setelah fatwa dibuat, pemerintah juga buat regulasinya, baru disebarkan," kata Bambang di Tanjungpinang, Rabu, 11 November 2026.
MUI Kepri Minta DPR dan Pemerintah Bahas Larangan Vape
Bambang meminta pemerintah pusat melalui kementerian terkait, DPR RI, serta aparat penegak hukum segera membahas pembentukan regulasi mengenai penggunaan rokok elektrik.
Menurutnya, aturan tersebut diperlukan untuk memperkuat pelaksanaan fatwa haram yang telah ditetapkan MUI Pusat.
MUI Kepri juga mengusulkan adanya ketentuan sanksi bagi pengguna, produsen, hingga penjual rokok elektrik.
Usulan tersebut disampaikan karena penggunaan vape dinilai telah menjangkau berbagai kelompok masyarakat, termasuk kalangan pelajar.
Bambang mencontohkan adanya siswa yang membawa rokok elektrik ke lingkungan sekolah.
Menurutnya, ketiadaan aturan larangan yang dimaksud membuat guru menghadapi kesulitan dalam melakukan penindakan terhadap penggunaan vape.
"Walaupun secara agama, MUI sudah mengharamkan vape, harus didukung dengan regulasi pelarangan vape dari pemerintah," ujar Bambang.
MUI Tetapkan Fatwa Haram Vape pada 6 November 2026
Bambang menjelaskan bahwa MUI Pusat telah menetapkan fatwa haram penggunaan rokok elektrik pada 6 November 2026.
Keputusan tersebut didasarkan pada penilaian MUI bahwa penggunaan vape lebih banyak menimbulkan mudarat dibandingkan manfaat.
Menurutnya, rokok elektrik memiliki risiko penyalahgunaan karena cairan atau perangkatnya dapat dicampur dengan narkotika, zat adiktif, maupun bahan berbahaya lainnya.
MUI juga mempertimbangkan dampak penggunaan rokok elektrik terhadap kesehatan dan lingkungan.
Bambang menegaskan bahwa fatwa tersebut tidak diputuskan secara sepihak.
Ia mengatakan proses pembahasannya dilakukan secara kolektif dengan melibatkan ulama, ahli agama, dokter, pakar, dan ahli biologi.
MUI Soroti Risiko Penyalahgunaan Vape untuk Narkotika
Bambang menyebut potensi penyalahgunaan rokok elektrik untuk mengonsumsi zat terlarang menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan fatwa.
Kekhawatiran tersebut muncul seiring adanya temuan perangkat vape yang diduga mengandung narkotika.
Sebelumnya, Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Riau mengamankan 429 kartrid rokok elektrik yang diduga mengandung narkotika di Batam pada Selasa, 3 November 2026.
Temuan tersebut menjadi salah satu gambaran risiko penyalahgunaan rokok elektrik yang menjadi perhatian aparat penegak hukum.
Meski demikian, dugaan kandungan narkotika pada barang bukti tersebut tetap memerlukan pembuktian melalui proses pemeriksaan yang berwenang.
Menurut Bambang, selain mengandung nikotin, perangkat rokok elektrik berpotensi disalahgunakan dengan penambahan zat berbahaya lainnya.
Fatwa Haram Vape Didasarkan pada Pertimbangan Perlindungan Umat
Bambang menjelaskan bahwa keputusan MUI mengenai rokok elektrik juga mempertimbangkan prinsip perlindungan dalam ajaran Islam.
Ia menyebut fatwa tersebut bertujuan menjaga kemaslahatan masyarakat dari risiko yang dinilai dapat membahayakan kesehatan maupun kehidupan sosial.
"Dasar hukumnya jelas, salah satunya dalil Al Quran Surat An-Nisa Ayat 29, yaitu jangan menjatuhkan dirimu pada kebinasaan," ungkap Bambang.
Menurutnya, ajaran Islam menekankan pentingnya menjaga lima hal utama, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
Bambang menilai penggunaan rokok elektrik dapat bertentangan dengan prinsip tersebut apabila menimbulkan gangguan kesehatan atau disalahgunakan untuk mengonsumsi zat berbahaya.
Karena itu, MUI Kepri berharap pemerintah segera menindaklanjuti fatwa haram tersebut melalui pembahasan regulasi dan penyampaian informasi kepada masyarakat.
Hingga pernyataan tersebut disampaikan, aturan larangan menyeluruh sebagaimana diusulkan MUI Kepri belum dinyatakan telah diterbitkan pemerintah.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
