Pantau - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) memperkuat sistem pelayanan berbasis digital dan mekanisme pelaporan untuk mencegah praktik gratifikasi serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
Sekretaris Jenderal Kemendes PDT Taufik Madjid mengatakan penguatan sistem pelayanan menjadi salah satu langkah penting untuk mempersempit peluang terjadinya gratifikasi dalam pelaksanaan tugas aparatur kementerian.
Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital memungkinkan proses pelayanan dilakukan melalui sistem yang lebih terstruktur sehingga dapat mengurangi potensi penyalahgunaan kewenangan.
"Semua server online, kita bisa men-setup, men-develop sistem dalam pelayanan-pelayanan kita, yang harusnya tidak memberikan ruang terjadinya praktik-praktik gratifikasi," kata Taufik dalam seminar daring bertajuk "Pengendalian Gratifikasi bagi ASN Kemendes PDT" yang diikuti dari Jakarta, Rabu, 11 November 2026.
Kemendes Dorong Digitalisasi Pelayanan untuk Cegah Gratifikasi
Taufik menjelaskan bahwa pengembangan sistem pelayanan berbasis teknologi perlu menjadi bagian dari upaya pencegahan gratifikasi di lingkungan Kemendes PDT.
Digitalisasi dinilai dapat membantu kementerian membangun mekanisme pelayanan yang mengurangi peluang terjadinya praktik pemberian imbalan kepada aparatur.
Menurutnya, penguatan sistem tersebut harus berjalan bersama dengan mekanisme pencegahan dan pelaporan gratifikasi yang telah dikembangkan di lingkungan kementerian.
Langkah ini juga diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas aparatur sipil negara (ASN) sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Kemendes PDT berupaya memastikan sistem pelayanan yang digunakan tidak membuka ruang bagi praktik gratifikasi yang berpotensi memengaruhi keputusan aparatur.
Taufik Madjid Tegaskan Penolakan Gratifikasi Bagian dari Pencegahan Korupsi
Taufik menegaskan bahwa sikap menolak gratifikasi merupakan bagian penting dari upaya mencegah tindak pidana korupsi.
Menurutnya, penerimaan gratifikasi berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang dapat memengaruhi objektivitas aparatur dalam menjalankan tugas.
"Jadi, gratifikasi, menolak gratifikasi, anti-gratifikasi berarti kita menolak korupsi," ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa penerimaan gratifikasi dapat menciptakan hubungan timbal balik antara pemberi dan penerima.
Hubungan tersebut berpotensi menimbulkan kewajiban tidak langsung untuk memberikan perlakuan tertentu kepada pihak yang telah memberikan sesuatu.
"Karena pasti, kalau kita terima gratifikasi, pasti kita ada konflik kepentingan di dalamnya. Kita akan pasti ada balas budi, balas jasa, dan lain sebagainya," kata Taufik.
Karena itu, ia menekankan pentingnya membangun kesadaran aparatur untuk menolak pemberian yang dapat memengaruhi pelaksanaan tugas dan kewenangan.
Kemendes Perkuat Mekanisme Pelaporan Pelanggaran
Selain meningkatkan kualitas sistem pelayanan, Kemendes PDT juga mendorong penguatan mekanisme pelaporan pelanggaran atau whistleblower.
Taufik mengatakan mekanisme tersebut diperlukan untuk mendukung upaya pencegahan sekaligus pengungkapan praktik gratifikasi di lingkungan kementerian.
Penguatan sistem pelaporan diharapkan dapat menjadi bagian dari pengawasan terhadap pelaksanaan tugas aparatur.
Menurutnya, pencegahan gratifikasi tidak cukup hanya mengandalkan perubahan sistem pelayanan, tetapi juga membutuhkan mekanisme yang memungkinkan dugaan pelanggaran dilaporkan.
Oleh karena itu, pengembangan layanan digital dan penguatan sistem pelaporan perlu dilakukan secara bersamaan.
Kemendes Dorong Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih
Taufik menekankan bahwa upaya pencegahan gratifikasi harus menjadi bagian dari pelaksanaan tugas sehari-hari aparatur Kemendes PDT.
Penguatan sistem pelayanan, mekanisme pencegahan, dan pelaporan dinilai penting untuk mengurangi potensi konflik kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Melalui langkah tersebut, Kemendes PDT berupaya memperkuat tata kelola kementerian sekaligus mendukung pencegahan praktik korupsi.
Kegiatan pengendalian gratifikasi bagi ASN tersebut juga menjadi sarana untuk menegaskan pentingnya integritas aparatur dalam memberikan pelayanan.
Kemendes PDT menempatkan penguatan sistem dan pengawasan sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan kerja yang lebih transparan serta bebas dari praktik gratifikasi.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
