Pantau - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menegaskan bahwa pemerintah tidak memberlakukan moratorium atau penghentian sementara penerbitan izin baru bagi usaha ritel di seluruh wilayah Indonesia.
Penegasan tersebut disampaikan Zulhas dalam acara puncak Hari Ritel Nasional (HRN) 2026 yang diselenggarakan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) di Kota Bandung, Jawa Barat, pada Rabu.
Zulhas memastikan pemerintah tetap mendukung pertumbuhan industri ritel nasional, termasuk pembukaan gerai baru, perluasan jaringan bisnis, dan pengembangan kegiatan usaha di berbagai daerah.
Ia meminta para pengusaha ritel tidak khawatir terhadap isu moratorium perizinan yang belakangan menjadi perhatian kalangan industri.
"Saya tegaskan lagi, tidak ada moratorium izin baru untuk ritel di mana pun berada," kata Zulhas dalam acara puncak Hari Ritel Nasional 2026 di Bandung, Jawa Barat.
Menurut Zulhas, pemerintah tidak memiliki kebijakan yang bertujuan menghambat, menyalahkan, ataupun menutup kegiatan usaha ritel yang telah beroperasi di Indonesia.
Ia menilai berbagai pandangan mengenai kemungkinan penghentian izin baru perlu diluruskan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di kalangan pelaku usaha.
Zulhas Ingatkan Ritel Besar Tidak Menutup Peluang Produsen Kecil
Meski mendukung pengembangan industri ritel, Zulhas mengingatkan perusahaan-perusahaan besar agar tetap memberikan ruang bagi produsen kecil untuk memasarkan dan mengembangkan produknya.
Menurutnya, pertumbuhan perusahaan ritel berskala besar harus berjalan beriringan dengan peningkatan kesempatan usaha bagi pelaku ekonomi kecil.
Zulhas secara khusus menyoroti perusahaan ritel yang telah memiliki kemampuan memproduksi barang sendiri agar tidak menguasai seluruh jenis produk yang dijual di gerainya.
"Jika usaha ritel sudah berkembang dan memiliki kemampuan untuk memproduksi barang sendiri, jangan sampai seluruh produk yang dijual justru diproduksi sendiri sehingga menutup kesempatan bagi produsen kecil," ujarnya.
Ia menekankan bahwa perusahaan ritel dan produsen kecil harus memiliki kesempatan untuk tumbuh bersama dalam ekosistem perdagangan nasional.
Keseimbangan tersebut dinilai penting untuk mencegah kecemburuan sosial sekaligus memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan berbagai kelompok pelaku usaha.
Pemerintah berharap perusahaan ritel tidak hanya berfokus pada peningkatan penjualan dan perluasan jaringan bisnis, tetapi juga memberikan akses pasar yang lebih luas bagi produk usaha kecil.
Dengan demikian, perkembangan industri ritel diharapkan dapat mendorong pertumbuhan usaha besar sekaligus memperkuat keberlangsungan produsen kecil.
APRINDO Minta Kepastian Regulasi dan Kemudahan Perizinan
Sementara itu, Ketua Umum APRINDO Solihin menyampaikan bahwa industri ritel nasional memiliki keinginan kuat untuk terus berkembang melalui peningkatan investasi, perluasan jaringan usaha, dan penciptaan lapangan pekerjaan.
Solihin menegaskan bahwa pengusaha ritel tidak meminta perlakuan khusus dari pemerintah, melainkan membutuhkan kepastian aturan dan kesempatan usaha yang setara.
"Kami tidak meminta keistimewaan. Kami berharap kepastian, kesetaraan, dan iklim usaha yang sehat agar seluruh pelaku usaha dapat berkembang," ujar Solihin.
Menurutnya, kepastian regulasi menjadi salah satu faktor penting bagi perusahaan dalam menyusun rencana investasi dan pengembangan bisnis di berbagai wilayah Indonesia.
APRINDO juga berharap pemerintah memperkuat harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar aturan yang berlaku tidak menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku industri.
Selain keselarasan regulasi, kemudahan proses perizinan usaha dan konsistensi kebijakan pemerintah turut menjadi perhatian asosiasi tersebut.
Solihin menilai dukungan terhadap kemudahan berusaha dapat membantu perusahaan ritel mempercepat pembukaan gerai baru sekaligus memperluas penyerapan tenaga kerja.
Pengusaha Ritel Ingin Dilibatkan dalam Penyusunan Kebijakan
APRINDO turut mendorong pemerintah agar melibatkan asosiasi dan pelaku industri dalam proses pembahasan maupun penyusunan kebijakan yang berdampak langsung terhadap kegiatan usaha ritel.
Keterlibatan tersebut dinilai penting agar pemerintah dapat mempertimbangkan kebutuhan dunia usaha serta kondisi perdagangan sebelum menetapkan aturan baru.
Melalui komunikasi antara pemerintah dan pelaku industri, kebijakan yang dihasilkan diharapkan dapat mendukung pertumbuhan usaha tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat maupun produsen kecil.
"Kami ingin ritel menjadi mitra pembangunan ekonomi daerah, bukan sekadar pelaku perdagangan," kata Solihin.
APRINDO berharap sektor ritel dapat memberikan kontribusi lebih luas terhadap pembangunan ekonomi daerah melalui investasi, pembukaan jaringan usaha, dan penciptaan kesempatan kerja.
Di sisi lain, pemerintah menegaskan dukungannya terhadap pertumbuhan industri ritel dengan tetap mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara perusahaan besar dan produsen kecil.
Dengan tidak adanya kebijakan moratorium izin baru secara nasional, pelaku usaha ritel tetap memiliki kesempatan mengembangkan jaringan bisnis sesuai ketentuan perizinan yang berlaku.
- Penulis :
- Arian Mesa
