Pantau - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI (Ka Bakom) Syahganda Nainggolan menegaskan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka tidak lagi memiliki ruang untuk mengajukan upaya hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait polemik ijazahnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Syahganda di Jakarta, Rabu (11/11/2026), sekaligus membantah anggapan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan restu atau rekomendasi kepada Gibran untuk melanjutkan persoalan tersebut melalui jalur hukum.
Syahganda merujuk pada penjelasan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengenai kedudukan hukum perkara yang berkaitan dengan ijazah Wapres Gibran.
Menurut Syahganda, putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan polemik tersebut telah bersifat final sehingga tidak tersedia lagi upaya hukum lanjutan untuk perkara yang sama.
Ia menilai pernyataan Gibran yang dianggap menyiratkan adanya dukungan pribadi Presiden Prabowo terhadap langkah hukum tersebut tidak sejalan dengan penjelasan Yusril.
Syahganda Bantah Kesan Prabowo Restui Gibran Melawan Lewat PTUN
Syahganda menyoroti munculnya kesan bahwa Gibran memperoleh perlakuan khusus dari Presiden Prabowo dalam menghadapi persoalan hukum terkait ijazahnya.
Ia juga menyinggung anggapan bahwa Presiden memberikan arahan langsung kepada Gibran untuk melanjutkan perlawanan melalui pengadilan.
Menurutnya, penjelasan Yusril mengenai tidak adanya ruang untuk melanjutkan upaya hukum merupakan pandangan yang tepat dalam memahami persoalan tersebut.
"Seolah-olah Pak Gibran itu disayang sama Presiden seperti ayahnya apa segala. Nah, dan kemudian dia mengklaim bahwa dia disuruh melawan. Nah, kemudian, Pak Yusril membantah bahwa dia, Gibran, tidak punya waktu, tidak punya lagi, alasan untuk melawan. Jadi, itu yang benar," kata Syahganda di Jakarta, Rabu.
Syahganda menegaskan bahwa penyelesaian persoalan hukum harus mengacu pada ketentuan yang berlaku dan putusan lembaga peradilan, bukan pada anggapan mengenai adanya dukungan pribadi dari Presiden.
Ia berpandangan bahwa pernyataan Yusril telah memberikan penjelasan mengenai batas upaya hukum yang dapat ditempuh dalam perkara tersebut.
Syahganda Ungkap Pertemuan Dua Jam dengan Presiden Prabowo
Dalam keterangannya, Syahganda juga mengungkapkan bahwa dirinya telah bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto di kediaman Presiden.
Pertemuan tersebut berlangsung selama sekitar dua jam dan turut membahas persoalan yang berkaitan dengan polemik ijazah Wakil Presiden Gibran.
Syahganda mengaitkan penilaiannya terhadap pernyataan Yusril dengan kesan yang diperolehnya selama pertemuan bersama Presiden Prabowo.
Ia menegaskan bahwa penjelasan Yusril mengenai kedudukan hukum perkara tersebut merupakan pandangan yang benar menurut penilaiannya.
"Itu juga berdasarkan apa yang saya rasakan ketika Bapak Presiden panggil saya selama 2 jam di kediamannya. Jadi, saya memberi penegasan saja bahwa Pak Yusril yang benar pernyataannya," kata Syahganda.
Meski mengungkapkan adanya pertemuan dengan Presiden, Syahganda tidak memerinci arahan langsung Prabowo mengenai langkah hukum yang harus diambil Gibran.
Penegasan Syahganda tersebut disampaikan di tengah munculnya perbedaan pernyataan mengenai kemungkinan kelanjutan proses hukum terkait polemik ijazah Wapres Gibran.
Yusril Sebut Putusan MA Tutup Peluang Upaya Hukum Lanjutan
Dalam kesempatan terpisah, Menko Yusril Ihza Mahendra memberikan penjelasan mengenai konsekuensi hukum dari putusan Mahkamah Agung terhadap perkara yang dipersoalkan.
Yusril menilai putusan MA telah menutup peluang pengajuan upaya hukum lanjutan untuk perkara yang sama.
Menurutnya, putusan tersebut harus dipahami secara cermat dengan memperhatikan pertimbangan hukum yang menjadi dasar keputusan majelis hakim.
Ia menyebut terdapat pertimbangan mengenai pelanggaran serius yang dinilai dapat membahayakan kehidupan demokrasi.
Yusril menjelaskan bahwa dampak persoalan yang disoroti dalam pertimbangan hukum tersebut tidak hanya menyangkut kontestan pemilihan presiden dan wakil presiden, tetapi juga kehidupan masyarakat secara luas.
Karena itu, ia berpandangan bahwa pengajuan upaya hukum lebih lanjut untuk perkara yang sama tidak lagi memberikan manfaat.
"Putusan MA perlu dibaca dengan cermat dalam pertimbangan hukum yang dibacakan, disebutkan, ada pelanggaran serius yang membahayakan kehidupan demokrasi. Tidak hanya bagi kontestan capres/cawapres yang terlibat dalam pemilu, tetapi juga bagi kehidupan masyarakat sehingga pengajuan hukum lebih lanjut tidak ada gunanya lagi," kata Yusril.
Pernyataan tersebut disampaikan Yusril ketika menjawab pertanyaan wartawan di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Penjelasan Yusril kemudian menjadi rujukan Syahganda dalam menyampaikan pandangannya bahwa Gibran tidak lagi memiliki alasan untuk melanjutkan upaya hukum melalui PTUN terkait polemik ijazahnya.
Syahganda Pastikan Kabinet Prabowo Tetap Solid
Di tengah polemik yang berkembang, Syahganda memastikan kondisi internal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tetap solid.
Ia menegaskan bahwa jajaran kabinet masih berfokus menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai agenda pemerintahan.
Menurut Syahganda, persoalan yang berkaitan dengan hukum harus diselesaikan melalui mekanisme yang berlaku serta berpedoman pada ketentuan konstitusi.
Ia juga menekankan bahwa dinamika hukum tidak boleh mengganggu konsentrasi pemerintah dalam menjalankan berbagai program prioritas nasional.
Syahganda menyatakan pemerintah tetap berkomitmen melaksanakan agenda pembangunan dan program yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan demikian, menurutnya, persoalan hukum terkait polemik ijazah Wapres Gibran harus ditempatkan dalam mekanisme penyelesaian hukum, sementara kabinet tetap menjalankan program pemerintahan Presiden Prabowo.
- Penulis :
- Shila Glorya
