Pantau - Polda Metro Jaya menggandeng sejumlah lembaga terkait untuk memastikan 30 korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dari tujuh perkara yang melibatkan 19 tersangka mendapatkan perlindungan, pendampingan, dan layanan pemulihan secara optimal.
Koordinasi lintas lembaga tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh korban memperoleh layanan sesuai kebutuhan masing-masing, baik selama proses hukum berlangsung maupun setelah penanganan perkara.
Penanganan tujuh perkara TPPO tersebut dipaparkan dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu.
Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PPA-PPO) Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Rita Wulandari Wibowo, menegaskan bahwa penanganan TPPO tidak hanya berfokus pada penyidikan dan penegakan hukum terhadap pelaku.
Menurut Rita, kepolisian juga memberikan perhatian terhadap kondisi korban dengan memastikan tersedianya perlindungan dan layanan pemulihan secara berkelanjutan.
"Koordinasi kami lakukan dengan lembaga terkait agar korban mendapatkan layanan yang diperlukan, baik selama proses hukum berjalan maupun pascapenanganan," kata Rita.
Korban TPPO Mendapat Pendampingan Hukum hingga Rumah Aman
Perwakilan Unit Pelaksana Teknis Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT P3A) DKI Jakarta, Nurhayati, menjelaskan bahwa layanan perlindungan bagi korban TPPO diberikan berdasarkan hasil asesmen atau penilaian kebutuhan setiap individu.
Asesmen tersebut menjadi dasar untuk menentukan bentuk pendampingan dan pemulihan yang paling sesuai dengan kondisi masing-masing korban.
Layanan yang disediakan UPT P3A DKI Jakarta meliputi pendampingan hukum, pendampingan psikologis, rujukan layanan medis, hingga penempatan korban di rumah aman atau safe house.
Nurhayati memastikan seluruh layanan tersebut dapat diakses oleh korban kapan saja, termasuk dalam kondisi darurat yang membutuhkan penanganan segera.
"Layanan tersebut tersedia dan dapat diakses selama 24 jam penuh dalam seminggu," ujar Nurhayati.
Sementara itu, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Wawan Fahrudin, menyatakan kesiapan lembaganya untuk memberikan perlindungan secara menyeluruh kepada para korban perdagangan orang.
Perlindungan tersebut mencakup bantuan medis, rehabilitasi psikologis, rehabilitasi psikososial, serta fasilitasi pemenuhan hak restitusi atau ganti kerugian bagi korban.
Wawan menilai keterlibatan berbagai lembaga dalam penanganan TPPO menjadi langkah penting untuk memastikan kebutuhan korban dapat ditangani secara maksimal.
"Ini merupakan bentuk kolaborasi lintas lembaga yang sangat positif. Keterlibatan bersama ini sangat diperlukan untuk memastikan perlindungan korban berjalan maksimal," tutur Wawan.
Polisi Tegaskan Penegakan Hukum Harus Sejalan dengan Pemulihan Korban
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Budi Hermanto, menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku TPPO harus berjalan beriringan dengan perlindungan dan pemulihan korban.
Budi menjelaskan bahwa kepolisian bertanggung jawab terhadap penyidikan dan proses hukum para pelaku, sementara layanan pemulihan korban ditangani lembaga yang memiliki kewenangan serta kompetensi di bidang tersebut.
Pembagian tugas antarlembaga dilakukan agar penanganan perkara berlangsung secara profesional tanpa mengabaikan hak-hak korban.
"Penanganan perkara dilakukan secara profesional dengan tetap memprioritaskan pemenuhan hak dan menjaga privasi korban," ungkap Budi.
Polda Metro Jaya juga mengingatkan masyarakat agar tidak memberikan stigma negatif kepada korban perdagangan orang karena dapat berdampak terhadap kondisi psikologis dan proses pemulihan mereka.
Selain itu, masyarakat diminta tidak menyebarluaskan identitas maupun informasi pribadi korban sebagai bentuk penghormatan terhadap hak privasi dan perlindungan mereka.
Polda Metro Jaya Ajak Masyarakat Laporkan Dugaan Perdagangan Orang
Polda Metro Jaya mengajak masyarakat berperan aktif dalam pemberantasan perdagangan orang dengan segera melaporkan setiap dugaan TPPO yang ditemukan.
Partisipasi masyarakat dinilai penting untuk membantu kepolisian mengungkap praktik perdagangan orang sekaligus memastikan korban memperoleh perlindungan yang diperlukan.
Masyarakat yang mengetahui adanya dugaan perdagangan orang atau menjadi korban TPPO dapat menyampaikan laporan melalui kantor kepolisian terdekat.
Selain mendatangi kantor polisi, masyarakat juga dapat menghubungi Layanan Polisi 110 untuk melaporkan dugaan tindak pidana perdagangan orang.
- Penulis :
- Shila Glorya
