Pantau - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dijadwalkan menggelar rapat paripurna pada Kamis (12/11/2026) pukul 14.00 WIB di Kompleks Parlemen, Jakarta, dengan salah satu agenda pengumuman usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Agenda tersebut menyusul pengajuan HMP oleh 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi pada Rabu (11/11/2026).
Pengajuan hak menyatakan pendapat itu berkaitan dengan polemik ijazah yang menyeret nama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Berdasarkan jadwal yang dibagikan pada Kamis pagi, rapat paripurna akan membahas sejumlah agenda legislatif selain pengumuman usulan penggunaan hak anggota DPR.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa sebelumnya memastikan bahwa pengajuan HMP telah ditandatangani oleh 120 anggota DPR dari delapan fraksi partai politik.
Sebanyak 120 Anggota DPR dari Delapan Fraksi Ajukan HMP
Saan Mustopa menjelaskan bahwa usulan Hak Menyatakan Pendapat telah diajukan secara resmi oleh anggota DPR RI pada Rabu (11/11/2026).
Pengajuan tersebut dilakukan melalui perwakilan masing-masing fraksi partai politik di DPR.
Menurut Saan, seluruh anggota DPR yang terlibat telah membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk dukungan terhadap pengajuan HMP.
"Total 120 anggota dari delapan fraksi mengusulkan untuk menyatakan hak menyatakan pendapat," kata Saan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Saan menyampaikan bahwa usulan tersebut akan dibawa ke rapat paripurna DPR pada Kamis.
Pengumuman usulan penggunaan hak anggota DPR menjadi salah satu agenda yang tercantum dalam jadwal resmi rapat.
HMP yang diajukan berkaitan dengan usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyusul polemik ijazah.
Meski demikian, agenda yang dijadwalkan pada Kamis adalah pengumuman usulan penggunaan hak anggota DPR, bukan keputusan akhir mengenai pemakzulan Wakil Presiden.
Rapat Paripurna DPR Dijadwalkan Dimulai Pukul 14.00 WIB
Berdasarkan jadwal kegiatan DPR yang dibagikan pada Kamis pagi, rapat paripurna direncanakan berlangsung mulai pukul 14.00 WIB.
Rapat tersebut akan diselenggarakan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Selain pengumuman usulan HMP, DPR juga menjadwalkan pembahasan sejumlah rancangan undang-undang.
Salah satu agenda adalah penyampaian pandangan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang.
Rancangan undang-undang tersebut merupakan usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI.
Setelah penyampaian pandangan fraksi, agenda dilanjutkan dengan pengambilan keputusan mengenai penetapan rancangan tersebut menjadi RUU usul DPR RI.
DPR juga akan membahas perpanjangan waktu pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Statistik.
Pembahasan tersebut dijadwalkan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna.
Komisi III DPR Panggil Kapolri Bahas Dugaan Penyadapan Ilegal Presiden
Selain rapat paripurna, DPR RI juga menjadwalkan rapat kerja antara Komisi III DPR dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).
Rapat kerja tersebut akan membahas penegakan hukum terhadap dugaan tindakan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Republik Indonesia.
Komisi III DPR dijadwalkan meminta penjelasan Kapolri mengenai langkah penegakan hukum dalam perkara tersebut.
Pembahasan juga mencakup tindakan atau kegiatan lain yang diduga dilakukan maupun dikendalikan oleh para tersangka penyadapan ilegal.
Permintaan penjelasan tersebut menjadi bagian dari agenda pengawasan Komisi III DPR terhadap proses penegakan hukum.
Dengan demikian, DPR memiliki dua agenda penting pada Kamis, yakni rapat paripurna yang memuat pengumuman usulan HMP dan rapat kerja Komisi III bersama Kapolri.
Pengajuan HMP Gibran Masuki Agenda Resmi DPR
Pengajuan Hak Menyatakan Pendapat oleh 120 anggota DPR pada Rabu menjadi dasar masuknya usulan tersebut ke dalam agenda rapat paripurna Kamis.
Saan Mustopa sebelumnya menyampaikan bahwa dukungan terhadap pengajuan HMP berasal dari delapan fraksi di DPR RI.
Seluruh anggota yang mengajukan usulan tersebut telah menandatangani dokumen pengajuan melalui mekanisme perwakilan fraksi.
Rapat paripurna pada Kamis dijadwalkan menjadi forum resmi untuk mengumumkan usulan penggunaan hak anggota DPR tersebut.
Hingga jadwal rapat diumumkan, agenda yang tercantum masih berupa pengumuman usulan HMP terkait pemakzulan Gibran Rakabuming Raka.
- Penulis :
- Aditya Yohan
