Pantau - Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meninjau Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, untuk mengidentifikasi persoalan perbatasan Indonesia-Malaysia, termasuk penyelarasan garis batas negara dan percepatan operasionalisasi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sebatik.
Kunjungan kerja yang berlangsung pada Rabu (11/11/2026) tersebut juga bertujuan memetakan kebutuhan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan.
Maruli mengunjungi sejumlah lokasi strategis, mulai dari pos pengamanan perbatasan hingga fasilitas pelabuhan yang mendukung aktivitas masyarakat.
Berdasarkan hasil peninjauan sementara, ia menemukan sejumlah persoalan yang dinilai dapat diselesaikan melalui koordinasi pemerintah dan diharapkan mulai ditangani pada awal 2027.
Maruli Tinjau Patok Batas RI-Malaysia dan PLBN Sebatik
Dalam kunjungannya, Maruli mendatangi Pos Pengamanan Perbatasan (Pos Pamtas) Aji Kuning dan sejumlah patok batas negara Indonesia-Malaysia.
Ia juga meninjau PLBN Sebatik, pelabuhan laut, serta Dermaga Sei Pancang.
Selain fasilitas tersebut, Maruli memeriksa lahan yang terdampak persoalan batas wilayah atau outstanding boundary problems (OBP).
Peninjauan langsung dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi lapangan dan berbagai kendala yang masih dihadapi masyarakat perbatasan.
Menurut Maruli, pengelolaan kawasan perbatasan tidak hanya berkaitan dengan pengamanan wilayah negara, tetapi juga mencakup pembangunan daerah terpencil.
"Petunjuk dari Presiden bahwa badan ini juga ikut mengelola kesejahteraan masyarakat di sekitarnya," ujar Maruli dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Ia menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan bagian penting dari upaya memperkuat kawasan perbatasan.
Maruli Tekankan Hubungan Kesejahteraan dan Pertahanan Negara
Maruli menjelaskan bahwa kondisi sosial dan ekonomi masyarakat memiliki hubungan erat dengan ketahanan wilayah perbatasan.
Menurutnya, perhatian pemerintah terhadap kebutuhan warga dapat memperkuat rasa kebangsaan dan nasionalisme masyarakat yang tinggal di wilayah terluar Indonesia.
"Jelas sangat berhubungan antara bagaimana pertahanan suatu wilayah dengan kesejahteraan masyarakatnya sehingga jiwa-jiwa nasional dari masyarakat di daerah tersebut akan muncul dengan adanya perhatian dari pemerintah," katanya.
Karena itu, BNPPDT akan memperhatikan kebutuhan masyarakat selain menjalankan tugas pengelolaan batas negara.
Maruli menilai berbagai persoalan yang ditemukan selama kunjungan dapat menjadi bahan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.
Ia berharap penyelesaian persoalan tersebut dapat mulai dilaksanakan pada awal tahun depan.
"Saya bersyukur karena melihat banyak juga persoalan-persoalan yang sebetulnya bisa kita atasi. Mudah-mudahan bisa segera kita mulai di awal-awal tahun depan," ungkapnya.
Penyelarasan Garis Batas Indonesia-Malaysia Masih Berproses
Maruli mengungkapkan bahwa sejumlah persoalan teknis mengenai batas wilayah Indonesia-Malaysia masih memerlukan penyelesaian.
Persoalan tersebut berkaitan dengan penyelarasan garis batas yang telah ditetapkan sejak ratusan tahun lalu.
Meski demikian, ia menilai hubungan dan komunikasi antara Indonesia dan Malaysia dalam menangani persoalan perbatasan berjalan baik.
"Ada saja permasalahan tentang garis-garis yang sudah dibuat ratusan tahun yang lalu yang sekarang kita coba sinkronkan. Kita sudah menyimpulkan beberapa titik, jadi saya kira itu hanya perlu proses saja," ucapnya.
Menurut Maruli, penyelesaian persoalan batas negara membutuhkan verifikasi langsung di lapangan.
Proses tersebut juga memerlukan keterlibatan sejumlah kementerian dan lembaga sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Koordinasi lintas sektor dinilai penting agar penyelesaian masalah batas wilayah dapat dilakukan secara tepat.
Operasional PLBN Sebatik Didorong Segera Terwujud
Selain persoalan garis batas, Maruli menyoroti proses operasionalisasi PLBN Sebatik yang masih membutuhkan koordinasi lebih lanjut.
Ia berharap kebijakan Presiden mengenai pengelolaan perbatasan dapat mempercepat penyelesaian tahapan yang diperlukan.
"Dengan adanya kebijakan Presiden ini, koordinasi kementerian mudah-mudahan menjadi lebih mudah sehingga bisa lebih cepat proses operasional PLBN Sebatik," kata dia.
Maruli menilai koordinasi antarkementerian menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat pengoperasian fasilitas perbatasan tersebut.
Peninjauan ke Sebatik merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja Kepala BNPPDT ke sejumlah wilayah perbatasan Indonesia.
Sebelumnya, Maruli telah mengunjungi Miangas, Pulau Rote, dan Krayan untuk mengidentifikasi kebutuhan pembangunan serta persoalan yang dihadapi masyarakat.
Kunjungan berikutnya dijadwalkan berlangsung di Pulau Laut dan Sabang.
Hasil peninjauan di berbagai wilayah tersebut akan menjadi bahan koordinasi pemerintah dalam menentukan langkah penanganan persoalan perbatasan dan pembangunan daerah terpencil.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
