Pantau - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia mengusut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional dengan mempertimbangkan penerapan pasal tindak pidana makar.
Desakan tersebut disampaikan Habiburokhman dalam rapat kerja bersama Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Habiburokhman menilai dugaan penyadapan yang melibatkan perwira tinggi Polri tersebut tidak dapat dipandang hanya sebagai pelanggaran hukum terkait intersepsi komunikasi elektronik.
“Ini bukan sekadar delik intersepsi transmisi elektronik biasa. Tindakan ini harus diusut tuntas hingga ke pasal-pasal makar. Sebab, yang disasar dan dimata-matai secara ilegal adalah kepala negara beserta begitu banyak tokoh bangsa,” ucap dia.
Ia meminta penyidik mendalami kemungkinan adanya tujuan lain di balik dugaan penyadapan tersebut, termasuk motif politik yang dapat mengancam keamanan negara.
Habiburokhman Sebut Dugaan Penyadapan Presiden sebagai Pengkhianatan
Dalam rapat kerja tersebut, Habiburokhman menyebut tindakan yang diduga dilakukan sejumlah perwira tinggi kepolisian sebagai “perbuatan menikam dari belakang”.
Menurutnya, dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden dan tokoh nasional merupakan persoalan serius karena menyangkut keamanan kepala negara serta perlindungan hak warga negara.
Ia menilai tindakan tersebut berpotensi menjadi pelanggaran hak asasi manusia, pengkhianatan terhadap konstitusi, dan ancaman terhadap kedaulatan nasional.
Habiburokhman juga mempertanyakan dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat yang seharusnya menjalankan tugas perlindungan masyarakat dan penegakan hukum.
“Bagaimana mungkin, para petinggi institusi kepolisian yang dimandatkan oleh undang-undang untuk mengayomi, melindungi, dan menegakkan hukum, justru menyalahgunakan kewenangan dan instrumen negara untuk memata-matai kepala negara, tokoh-tokoh bangsa, dan lembaga pengawasannya sendiri?” kata dia.
Ia menegaskan bahwa dugaan keterlibatan pejabat kepolisian harus diperiksa secara menyeluruh melalui proses hukum.
Komisi III DPR Minta Polisi Dalami Dugaan Motif Politik
Habiburokhman menduga operasi penyadapan ilegal tersebut memiliki tujuan yang lebih luas daripada sekadar memperoleh informasi komunikasi.
Ia menyebut kemungkinan adanya “target politik kotor berskala amat besar” di balik tindakan yang sedang diusut.
Menurutnya, dugaan tersebut perlu didalami karena berpotensi berkaitan dengan keselamatan kepala negara dan keamanan nasional.
Atas dasar itu, Komisi III DPR meminta pengembangan penyidikan tidak berhenti pada dugaan pelanggaran ketentuan penyadapan elektronik.
Habiburokhman mendorong kepolisian memeriksa kemungkinan terpenuhinya unsur tindak pidana makar berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan penyidik.
Meski demikian, dugaan motif politik dan penerapan pasal makar masih memerlukan pembuktian dalam proses hukum.
DPR Desak Seluruh Pihak yang Terlibat Diproses Hukum
Selain meminta pengembangan penyidikan, Komisi III DPR mendesak Polri menghentikan seluruh operasi ilegal yang berpotensi melanggar hukum.
Habiburokhman menegaskan bahwa tidak boleh ada pihak yang memperoleh perlindungan dari proses hukum apabila terbukti terlibat.
Ia meminta kepolisian menelusuri seluruh pihak yang diduga memiliki peran dalam pelaksanaan maupun pengendalian operasi penyadapan.
Pemeriksaan juga diminta mencakup kemungkinan keterlibatan pihak yang memberikan perintah atau memperoleh keuntungan dari tindakan tersebut.
“Siapa pun yang terlibat, mulai dari pelaksanaan lapangan, pemberi perintah, pihak yang mengambil manfaat baik berstatus sebagai orang pribadi, partai politik, tokoh politik, kelompok politik harus diproses pidana secara tegas,” katanya.
Habiburokhman menekankan bahwa penegakan hukum harus berlaku terhadap seluruh pihak tanpa memandang jabatan maupun latar belakang politik.
Komisi III DPR meminta kepolisian mengusut perkara tersebut hingga tuntas untuk memastikan pertanggungjawaban hukum atas dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden dan sejumlah tokoh nasional.
- Penulis :
- Aditya Yohan
