Pantau - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menilai pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagai salah satu sektor dengan risiko kecurangan yang tinggi sehingga diperlukan penguatan pengawasan, transparansi, dan deteksi dini untuk mencegah penyimpangan anggaran.
Inspektur Provinsi DKI Jakarta Dhany Sukma mengatakan langkah pencegahan harus dilakukan sebelum proses pengadaan dimulai agar potensi kecurangan dapat diantisipasi sejak tahap perencanaan.
“Karena itu, langkah pencegahan harus dilakukan sejak awal, bahkan sebelum proses pengadaan berikutnya dilaksanakan,” kata Dhany di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Menurutnya, pengadaan barang dan jasa tidak boleh hanya dipandang sebagai kegiatan administratif atau upaya menghabiskan anggaran pemerintah.
Dhany menegaskan proses pengadaan merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk menghasilkan pembangunan berkualitas dan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.
Pemprov DKI Perkuat Deteksi Dini Kecurangan Pengadaan
Dhany mengatakan penguatan tata kelola pengadaan perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah meningkatkan pemahaman aparatur melalui sosialisasi dan bimbingan teknis mengenai pencegahan kecurangan atau fraud.
Kegiatan tersebut bertujuan memperkuat komitmen aparatur dalam menggunakan anggaran pemerintah secara bijak sesuai kebutuhan masyarakat.
Menurut Dhany, peningkatan kemampuan aparatur juga diperlukan untuk mengidentifikasi risiko penyimpangan sebelum menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan pengadaan.
Ia menilai pengawasan tidak cukup hanya dilakukan setelah kegiatan selesai, tetapi perlu menjadi bagian dari keseluruhan proses pengadaan barang dan jasa.
Inspektur DKI Ingatkan ASN Jaga Integritas
Dhany turut mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.
Ia mengatakan pemerintah daerah telah memberikan berbagai bentuk dukungan dan penghargaan kepada ASN melalui tunjangan.
“Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memberikan dukungan dan penghargaan melalui berbagai tunjangan kepada ASN. Karena itu, sudah selayaknya hal tersebut diimbangi dengan tanggung jawab, integritas, dan komitmen dalam menjalankan tugas,” kata dia.
Menurutnya, integritas aparatur menjadi bagian penting dalam mewujudkan pengadaan pemerintah yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dhany juga menilai kegiatan peningkatan kapasitas harus dimanfaatkan untuk mengevaluasi serta memperbaiki kelemahan dalam tata kelola pengadaan.
Pemkot Jakarta Utara Gelar Bimbingan Teknis Pencegahan Korupsi
Sebagai bagian dari upaya pencegahan, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara menggelar Bimbingan Teknis Penguatan Tata Kelola dan Deteksi Dini Pencegahan Fraud dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
Kegiatan yang diselenggarakan Inspektorat Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara tersebut berlangsung pada 11–12 November 2026 di Ruang Bahari, Kantor Wali Kota Jakarta Utara.
Wali Kota Jakarta Utara Hendra Hidayat mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan yang bertujuan memperkuat pengawasan dan meningkatkan integritas aparatur pemerintah.
“Kami mengapresiasi kepada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, khususnya Inspektorat Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara, atas inisiatif penyelenggaraan kegiatan tersebut,” kata Hendra.
Ia menilai tata kelola pengadaan barang dan jasa memiliki peran strategis karena berkaitan langsung dengan keberhasilan pembangunan daerah dan kualitas pelayanan publik.
Penggunaan Anggaran Harus Memberikan Manfaat bagi Masyarakat
Hendra menegaskan keberhasilan pengadaan pemerintah tidak cukup dinilai dari penyelesaian administrasi atau tingginya penyerapan anggaran.
“Keberhasilan pengadaan barang dan jasa tidak cukup hanya dilihat dari tuntasnya administrasi maupun tingginya serapan anggaran. Lebih dari itu, setiap tahapan harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, efisien, serta berlandaskan integritas,” kata Hendra.
Menurutnya, setiap rupiah anggaran pemerintah harus dikelola secara bertanggung jawab dan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Ia berharap penguatan kapasitas aparatur dan pengawasan berkelanjutan dapat menciptakan sistem pengadaan yang lebih profesional.
“Melalui penguatan kapasitas, peningkatan kewaspadaan, dan pengawasan yang berkelanjutan, Pemerintah Kota Jakarta Utara berharap tercipta ekosistem pengadaan barang dan jasa yang semakin profesional dan berintegritas,” kata dia.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
