Pantau - Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkap dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan empat perwira tinggi Polri berinisial LSP, AS, EH, dan SU dengan sasaran tidak hanya Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga internal kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, hingga sejumlah pejabat negara.
Pengungkapan tersebut disampaikan Kapolri dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Menurut Suyudi, hasil penyidikan menunjukkan bahwa dugaan penyadapan menyasar berbagai kalangan dari unsur pemerintahan, lembaga penegak hukum, politik, hingga masyarakat sipil.
“Berdasarkan hasil penyidikan, sasaran penyadapan diduga mencakup berbagai kalangan, antara lain Presiden RI, lingkar istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR RI dan partai politik, tokoh politik, gubernur dan kapolda, KPK, Kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis serta mahasiswa,” kata Kapolri merinci.
Empat Perwira Tinggi Polri Jadi Tersangka Penyadapan Ilegal
Kapolri menjelaskan bahwa empat tersangka dalam perkara tersebut diduga memiliki peran berbeda dalam pelaksanaan penyadapan.
Tersangka LSP diduga menjadi pihak yang memberikan perintah sekaligus menentukan target penyadapan.
Perintah tersebut disebut disampaikan secara lisan maupun melalui aplikasi perpesanan WhatsApp.
Menurut Kapolri, LSP merupakan pejabat yang menjabat sebagai Kapolri pada periode ketika dugaan penyadapan berlangsung.
Selain diduga menentukan sasaran, LSP juga disebut menjadi penerima akhir laporan hasil penyadapan.
Penyidik mendalami keterlibatan masing-masing tersangka berdasarkan peran yang diduga dijalankan dalam rangkaian kegiatan tersebut.
Tersangka SU dan EH Diduga Menyetujui Penyadapan
Kapolri menyebut tersangka SU diduga memiliki peran dalam memberikan persetujuan terhadap pelaksanaan penyadapan.
SU juga diduga meneruskan laporan hasil penyadapan kepada LSP.
Laporan yang disampaikan disebut mencakup laporan harian dan analisis dari kegiatan penyadapan.
Sementara itu, tersangka EH diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari SU.
Menurut keterangan Kapolri, perintah yang diterima EH disebut berasal dari LSP.
EH kemudian diduga memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa adanya surat permohonan resmi dari penyidik.
Mekanisme persetujuan tanpa dokumen permohonan penyidik tersebut menjadi salah satu hal yang diungkap dalam proses penyidikan.
Tersangka AS Diduga Perintahkan Penghapusan Data Penyadapan
Kapolri juga memaparkan dugaan keterlibatan tersangka AS dalam meneruskan perintah penyadapan kepada operator.
AS disebut menerima perintah langsung dari LSP untuk melaksanakan penyadapan terhadap sejumlah sasaran.
Perintah tersebut kemudian diduga diteruskan kepada operator tanpa didahului permohonan resmi dari penyidik.
Selain meneruskan instruksi, AS disebut melaporkan hasil penyadapan kepada LSP.
Kapolri mengungkap bahwa AS juga diduga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan.
Tersangka tersebut turut diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang digunakan dalam rangkaian komunikasi terkait penyadapan.
Komisi III DPR Bahas Dugaan Penyadapan Presiden
Pengungkapan kasus tersebut menjadi pembahasan dalam rapat kerja Komisi III DPR bersama Kapolri pada Kamis.
Rapat tersebut membahas dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya.
Dalam perkembangan perkara, laporan kepolisian terkait dugaan makar dalam kasus penyadapan Presiden juga disebut telah dibuat.
Komisi III DPR sebelumnya meminta agar dugaan penyadapan terhadap Presiden diusut dengan mempertimbangkan ketentuan hukum mengenai makar.
Meski demikian, seluruh keterlibatan dan peran yang disampaikan Kapolri masih merupakan dugaan dalam proses penyidikan.
- Penulis :
- Aditya Yohan
