Pantau - Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkap bahwa Jenderal LSP diduga menjadi pihak yang memerintahkan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto hingga mahasiswa, dengan tiga perwira tinggi Polri lainnya turut ditetapkan sebagai tersangka.
Keempat tersangka dalam kasus tersebut masing-masing berinisial LSP, AS, EH, dan SU yang diduga terlibat dalam penyadapan ilegal, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik.
Kapolri menyampaikan perkembangan penyidikan tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Menurut Suyudi, penyidik telah mengidentifikasi dugaan peran masing-masing tersangka dalam rangkaian pelaksanaan penyadapan.
Jenderal LSP Diduga Menentukan Target Penyadapan
Kapolri menjelaskan Jenderal LSP merupakan pejabat yang menjabat sebagai Kapolri pada periode ketika dugaan penyadapan berlangsung.
Dalam perkara tersebut, LSP diduga memberikan instruksi sekaligus menentukan sasaran penyadapan secara langsung maupun melalui aplikasi WhatsApp.
“Jenderal LSP yang menjabat sebagai kapolri pada periode kejadian, diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabag Mon (Kepala Bagian Monitoring Bareskrim Polri, red.) AS,” katanya.
Selain memberikan perintah, LSP diduga menjadi penerima akhir hasil penyadapan yang dilakukan terhadap sejumlah target.
Kapolri menyebut peran tersebut menjadi salah satu bagian yang didalami penyidik untuk menentukan pertanggungjawaban pidana.
“Peran tersebut dalam materi penyidikan dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana,” katanya.
Tiga Perwira Tinggi Polri Diduga Memiliki Peran Berbeda
Selain LSP, penyidik menetapkan SU sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut.
SU diketahui menjabat sebagai Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Polri pada periode 2021 hingga Oktober 2026.
Menurut Kapolri, SU diduga berperan sebagai Dewan Penasihat Monitoring Center Bareskrim Polri yang memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan.
SU juga diduga meneruskan laporan harian dan analisis hasil penyadapan dari Kepala Bagian Monitoring kepada Jenderal LSP.
Sementara itu, tersangka EH yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring pada 5 Desember 2024 hingga 7 Oktober 2025 diduga menerima perintah penyadapan dari SU.
Perintah tersebut disebut berasal dari Jenderal LSP dan ditujukan kepada sasaran tertentu.
EH kemudian diduga memberikan persetujuan penyadapan melalui WhatsApp tanpa dilengkapi surat permohonan dari penyidik.
Tersangka AS Diduga Perintahkan Penghapusan Rekaman
Kapolri juga mengungkap dugaan peran tersangka AS yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring pada 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026.
AS diduga menerima instruksi dari Jenderal LSP dan meneruskannya kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan resmi penyidik.
Selain itu, AS diduga melaporkan hasil penyadapan kepada LSP serta memerintahkan seseorang berinisial TK untuk melakukan pengawasan atau surveillance.
“Selain itu, AS juga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan atau voice dan log serta pembubaran grup WhatsApp,” kata Suyudi.
Dugaan penghapusan rekaman suara dan catatan aktivitas elektronik tersebut turut menjadi bagian dari perkara yang ditangani penyidik.
Empat Tersangka Terancam Hukuman Penjara hingga 10 Tahun
Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menerapkan sejumlah pasal terhadap para tersangka berdasarkan dugaan perbuatan masing-masing.
Untuk dugaan penyadapan ilegal, penyidik menerapkan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Pasal tersebut memiliki ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun.
Sementara itu, dugaan penghilangan data elektronik dijerat menggunakan Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Ancaman hukuman untuk dugaan penghilangan data elektronik tersebut mencapai delapan tahun penjara.
Adapun dugaan akses ilegal dikenakan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman penjara paling lama enam atau tujuh tahun sesuai ketentuan yang dipersangkakan.
Penyidik juga mencantumkan Pasal 20 huruf c dan/atau huruf d KUHP terkait dugaan turut serta melakukan tindak pidana atau menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana melalui penyalahgunaan kekuasaan.
Kapolri Tegaskan Penerapan Pasal Berdasarkan Alat Bukti
Kapolri menegaskan bahwa penerapan pasal terhadap keempat tersangka harus didasarkan pada hasil penyidikan dan bukti yang sah.
“Penerapan seluruh pasal tersebut tetap didasarkan pada pemenuhan unsur tindak pidana, alat bukti yang sah, dan pertanggungjawaban masing-masing tersangka sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” kata Suyudi.
Dengan demikian, penetapan tersangka dan dugaan peran masing-masing pihak masih menjadi bagian dari proses hukum yang harus dibuktikan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
- Editor :
- Ahmad Yusuf
