Pantau - Komisi III DPR RI menyatakan dukungan penuh terhadap keputusan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada Irjen Pol Ahrie Sonta terkait skandal penyadapan yang dinilai mencederai integritas institusi kepolisian.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai keputusan tersebut merupakan langkah tegas yang sebanding dengan bobot pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang dalam perkara tersebut.
Menurutnya, tindakan penyalahgunaan kewenangan kepolisian dapat berdampak langsung terhadap kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum.
“Tindakan penyelewengan semacam itu jelas mencederai kehormatan Korps Bhayangkara dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum,” jelas Habiburokhman dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Komisi III DPR Nilai Pemecatan Ahrie Sonta Sudah Tepat
Habiburokhman mengatakan pemberian sanksi PTDH terhadap Irjen Pol Ahrie Sonta merupakan keputusan yang tepat, adil, dan terukur.
Ia menilai sanksi tersebut mencerminkan keseriusan Polri dalam menangani dugaan pelanggaran berat yang melibatkan anggotanya.
Politisi Fraksi Partai Gerindra itu juga menyebut skandal penyadapan sebagai salah satu peristiwa paling kelam dalam sejarah kepolisian modern Indonesia.
Menurutnya, kewenangan intelijen dan instrumen strategis kepolisian seharusnya digunakan untuk menjaga keamanan negara serta melindungi masyarakat.
Penyalahgunaan kewenangan tersebut, menurut Habiburokhman, berpotensi merusak kredibilitas institusi sekaligus mengancam rasa aman publik.
Habiburokhman Tegaskan Tidak Ada Toleransi bagi Pelanggaran Berat
Habiburokhman menegaskan bahwa tindakan tegas terhadap anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran berat harus diterapkan tanpa membedakan pangkat maupun jabatan.
Ia menilai keputusan pemecatan tersebut menjadi bentuk komitmen Polri untuk tidak memberikan toleransi terhadap penyalahgunaan kewenangan.
“Oleh sebab itu, langkah berani ini menegaskan bahwa Polri memegang teguh komitmen zero tolerance terhadap setiap pelanggaran berat anggotanya tanpa pandang bulu, terlepas dari pangkat maupun jabatan yang disandang,” ujar Habiburokhman.
Menurutnya, prinsip tersebut perlu dijalankan secara konsisten agar penegakan disiplin dan etik di lingkungan kepolisian tidak menimbulkan kesan perlakuan berbeda.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat melalui tindakan nyata terhadap setiap pelanggaran yang terbukti dilakukan anggota Polri.
Komisi III Minta Tersangka Lain Diproses Secara Adil
Habiburokhman meminta ketegasan serupa diterapkan terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam perkara penyadapan tersebut.
Ia menegaskan bahwa setiap orang yang terbukti bersalah harus mendapatkan hukuman sesuai tingkat kesalahan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Menurutnya, penegakan hukum harus menjunjung prinsip kesetaraan di hadapan hukum tanpa mempertimbangkan kedudukan maupun jabatan seseorang.
Komisi III DPR RI juga menyatakan akan terus mengawasi penanganan perkara tersebut, baik melalui mekanisme etik internal kepolisian maupun proses pidana.
“Komisi III DPR RI akan terus mengawal tuntas penegakan etik maupun proses hukum pidananya demi memastikan integritas kepolisian tetap terjaga,” pungkasnya.
Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan perkara berjalan sesuai aturan sekaligus menjaga integritas institusi Polri.
- Penulis :
- Aditya Yohan
