Pantau - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong mengungkapkan bahwa gaji pokok Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan ditanggung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) seiring kesepakatan DPR dan pemerintah meningkatkan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu.
Bahtra mengatakan kebijakan tersebut merupakan salah satu hasil perjuangan Komisi II DPR RI untuk memberikan kepastian penghasilan dan status kepegawaian bagi tenaga PPPK.
Pernyataan tersebut disampaikan Bahtra dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Meski telah mendapat kesepakatan, pelaksanaan kebijakan tersebut masih menunggu penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai dasar hukum.
Gaji Pokok PPPK Direncanakan Bersumber dari APBN
Bahtra mengapresiasi pimpinan DPR RI dan pemerintah yang telah menyepakati peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu.
Menurutnya, kepastian pembiayaan gaji pokok melalui APBN menjadi langkah penting dalam memberikan jaminan penghasilan kepada tenaga PPPK.
"Gaji pokok mereka ditanggung oleh APBN, jadi itu sesuatu yang luar biasa bagi kami dan itu yang menjadi perjuangan Komisi II saat ini. Dan alhamdulillah bisa terakomodir berkat perjuangan pimpinan-pimpinan DPR bersama pemerintah," kata Bahtra.
Ia menjelaskan bahwa persoalan status dan penghasilan PPPK selama ini menjadi salah satu perhatian utama Komisi II DPR RI.
Bahtra juga menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus mendorong penyelesaian persoalan kepegawaian agar tenaga PPPK memperoleh kepastian mengenai masa depan pekerjaan mereka.
Pengangkatan PPPK Penuh Waktu Masih Menunggu Peraturan Pemerintah
Bahtra menegaskan bahwa kesepakatan peningkatan status PPPK belum dapat langsung dilaksanakan karena masih memerlukan aturan pelaksanaan.
Saat ini, DPR dan pemerintah masih menunggu penerbitan Peraturan Pemerintah yang akan menjadi landasan hukum kebijakan tersebut.
Menurutnya, penerbitan regulasi diperlukan agar proses perubahan status kepegawaian dan pembiayaan gaji dapat dilakukan sesuai ketentuan.
Ia berharap pemerintah segera menyelesaikan aturan tersebut sehingga tenaga PPPK tidak terus menghadapi ketidakpastian.
“Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita bersama semua bisa ditindaklanjuti. Kami yakin dan percaya bahwa pemerintahan Presiden Prabowo terus mendengar aspirasi, masukan berbagai pihak, termasuk dari publik dan masyarakat kita berkenaan dengan PPPK,” katanya.
DPR dan Pemerintah Sepakati Perubahan Status pada 6 November
Sebelumnya, DPR RI bersama pemerintah menyepakati peningkatan status PPPK paruh waktu lintas profesi menjadi PPPK penuh waktu dalam rapat finalisasi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Kesepakatan tersebut merupakan tindak lanjut dari berbagai aspirasi mengenai status kepegawaian tenaga PPPK.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan bahwa pembahasan melibatkan kebutuhan sejumlah kelompok profesi.
Kelompok tersebut meliputi guru, tenaga kesehatan, tenaga teknis, serta tenaga pelaksana lainnya.
"Keseluruhan dari hasil aspirasi yang kemudian kami bahas satu per satu di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama dengan pihak pemerintah," kata Dasco saat konferensi pers.
Komisi II DPR Dorong Kepastian Status dan Penghasilan PPPK
Bahtra menilai perubahan status menjadi penuh waktu diharapkan dapat memberikan kepastian yang lebih baik bagi tenaga PPPK dalam menjalankan pekerjaannya.
Selain perubahan status, pengaturan sumber pembiayaan gaji pokok menjadi bagian penting yang harus dipastikan melalui regulasi.
Komisi II DPR RI akan terus mendorong tindak lanjut kesepakatan tersebut bersama pemerintah.
Namun, pelaksanaan pengangkatan dan pembayaran gaji pokok melalui APBN tetap bergantung pada penerbitan aturan pelaksanaan yang saat ini masih ditunggu.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
