Pantau - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyampaikan empat catatan penting untuk penyempurnaan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Konsumen, mulai dari penguatan kelembagaan, sanksi bagi pelaku usaha, perlindungan UMKM, hingga pengaturan perdagangan lintas negara.
Herman menilai pembaruan regulasi tersebut harus mampu mengikuti perkembangan perdagangan digital sekaligus memberikan kepastian hukum bagi konsumen dan pelaku usaha.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Komisi VI DPR RI bersama Badan Keahlian DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Rapat tersebut membahas laporan kemajuan penyusunan Naskah Akademik (NA) dan draf RUU Perlindungan Konsumen.
Herman Khaeron Minta Kewenangan Lembaga Perlindungan Konsumen Diperjelas
Herman mengapresiasi perkembangan draf RUU Perlindungan Konsumen yang dinilainya mengalami perubahan signifikan dibandingkan rancangan pada Juni 2025.
“Saya melihat, meskipun tidak terlalu detail, dari poin-poin yang telah dipresentasikan sepertinya memang sudah ada perubahan-perubahan yang signifikan. Saya kira sudah lengkap dari sisi aspirasi dan harapan para konsumen,” ujar Herman.
Meski demikian, ia menilai masih terdapat sejumlah substansi yang perlu diperjelas sebelum rancangan undang-undang memasuki pembahasan lebih lanjut.
Catatan pertama berkaitan dengan pengaturan kelembagaan perlindungan konsumen yang direncanakan dalam RUU.
Herman mempertanyakan hubungan lembaga tersebut dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) serta Badan Perlindungan Konsumen dan Tata Niaga di lingkungan Kementerian Perdagangan.
Menurutnya, pembagian tugas dan kewenangan harus dirumuskan secara jelas agar tidak terjadi tumpang tindih antarlembaga.
Ia juga meminta struktur kelembagaan dibuat efektif dan proporsional sehingga fungsi perlindungan konsumen dapat berjalan optimal.
DPR Soroti Sanksi bagi Pelaku Usaha yang Ingkar Janji
Catatan kedua menyangkut perlunya sanksi tegas bagi pelaku usaha yang menyampaikan informasi promosi atau iklan tidak sesuai dengan barang dan jasa yang diberikan.
Herman menilai ketidaksesuaian antara klaim pemasaran dan produk yang diterima konsumen harus memiliki konsekuensi hukum yang jelas.
“Karena kita juga harus memberi efek jera terhadap para pelaku usaha yang tidak sesuai antara promosi, merek, konten, dan iklan dengan produk yang sebenarnya,” tegasnya.
Ia mencontohkan persoalan pemasaran properti Meikarta yang melibatkan konsumen yang telah membayar uang muka, tetapi tidak menerima produk sesuai dengan yang dijanjikan.
Menurut Herman, kasus tersebut menunjukkan pentingnya mekanisme pemulihan hak konsumen ketika pelaku usaha gagal memenuhi kewajibannya.
Ia juga menekankan perlunya kepastian mengenai pengembalian dana apabila barang atau jasa yang dijanjikan tidak diberikan.
Herman Ingatkan Aturan Jangan Memberatkan UMKM
Catatan ketiga berkaitan dengan perlakuan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam RUU Perlindungan Konsumen.
Herman meminta agar ketentuan yang diterapkan kepada UMKM mempertimbangkan perbedaan kapasitas usaha dibandingkan perusahaan berskala besar.
Menurutnya, penyamaan seluruh kewajiban tanpa memperhatikan kemampuan pelaku usaha berpotensi menimbulkan ketidakadilan.
“Jangan sampai perlakuannya sama sehingga menjadi tidak adil. Keadilan itu bukan berarti semuanya harus sama, tetapi memperlakukan secara setara,” jelasnya.
Ia menilai pengaturan yang proporsional diperlukan agar perlindungan konsumen tetap berjalan tanpa memberikan beban berlebihan kepada usaha kecil.
Perdagangan Digital Lintas Negara Perlu Diatur
Catatan keempat yang disampaikan Herman adalah perlunya penyesuaian RUU Perlindungan Konsumen dengan perkembangan perdagangan internasional.
Ia mengingatkan bahwa transaksi digital saat ini dapat berlangsung lintas negara tanpa dibatasi wilayah geografis.
Kondisi tersebut dinilai menuntut aturan perlindungan konsumen nasional yang mampu mengikuti perkembangan sistem perdagangan global.
Menurutnya, penyusunan RUU perlu mempertimbangkan standar dan praktik perlindungan konsumen internasional agar regulasi tetap relevan.
Herman berharap keempat catatan tersebut dapat menjadi bahan penyempurnaan rancangan undang-undang sebelum memasuki tahapan pembahasan berikutnya.
Ia menekankan bahwa RUU Perlindungan Konsumen harus mampu melindungi hak masyarakat sekaligus menciptakan iklim usaha yang adil dan memiliki kepastian hukum.
- Penulis :
- Aditya Yohan
