Pantau - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid mendorong pembaruan Undang-Undang Perlindungan Konsumen agar lebih adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital setelah analisis media sosial menunjukkan 65 persen percakapan publik mengenai persoalan konsumen bernada negatif.
Dorongan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Konsumen bersama Badan Keahlian DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Nurdin menilai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen perlu diperbarui karena perkembangan perdagangan elektronik dan perubahan pola transaksi masyarakat telah menghadirkan tantangan baru.
Menurutnya, regulasi baru harus memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat perlindungan masyarakat dalam transaksi konvensional maupun digital.
Nurdin Halid Sebut Revisi UU Perlindungan Konsumen Mendesak
Nurdin mengatakan pembaruan aturan perlindungan konsumen menjadi kebutuhan penting seiring perubahan struktur perekonomian nasional.
Pertumbuhan perdagangan elektronik atau e-commerce dinilai telah mengubah hubungan antara konsumen, pelaku usaha, dan penyedia layanan transaksi.
"Penyusunan RUU ini merupakan agenda strategis untuk merespons perubahan struktur dan dinamika perekonomian nasional. Perlindungan konsumen tidak hanya menyangkut pemenuhan hak dan kewajiban dalam transaksi ekonomi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem perekonomian yang sehat, adil, transparan, dan memiliki kepastian hukum," ujar Nurdin.
Ia menegaskan bahwa pembahasan RUU perlu mencakup keamanan produk, kebenaran informasi, kualitas barang dan jasa, serta akses penyelesaian sengketa yang efektif.
Menurutnya, penyusunan ketentuan tersebut harus dilakukan secara komprehensif dan berdasarkan bukti atau evidence-based.
Analisis Media Sosial Catat 65 Persen Sentimen Negatif
Analis Legislatif Ahli Madya Badan Keahlian DPR RI Anih Sri Suryani mengungkapkan bahwa sekitar 65 persen percakapan publik dalam analisis sentimen media sosial periode Juni hingga September 2026 didominasi sentimen negatif.
Keluhan masyarakat terutama berkaitan dengan transaksi perdagangan elektronik yang dinilai belum memberikan perlindungan memadai bagi konsumen.
Persoalan yang banyak dikeluhkan meliputi kesulitan pengembalian dana, ketidaksesuaian barang yang diterima, masalah penagihan, serta keamanan data pribadi.
Temuan tersebut menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penyusunan landasan sosiologis RUU Perlindungan Konsumen.
Badan Keahlian DPR RI juga menggunakan survei melalui telepon untuk memperoleh gambaran pengalaman masyarakat dalam melakukan transaksi.
Survei Ungkap Dua dari Tiga Konsumen Pernah Mengalami Kendala
Hasil survei melalui telepon yang melibatkan 1.519 responden dari 32 provinsi pada Juni hingga Juli 2026 menunjukkan sekitar dua dari tiga responden pernah mengalami kendala transaksi dalam satu tahun terakhir.
Survei tersebut juga mencatat sebanyak 98,2 persen responden menyatakan sangat setuju terhadap perlunya aturan perlindungan konsumen yang lebih adaptif.
Data itu menunjukkan adanya dukungan responden terhadap pembaruan regulasi yang mampu mengikuti perkembangan transaksi digital.
Hasil survei dan analisis sentimen media sosial digunakan sebagai masukan dalam penyusunan naskah akademik serta rancangan ketentuan perlindungan konsumen.
DPR Libatkan Kementerian, Akademisi, dan Pelaku Usaha
Kepala Badan Keahlian DPR RI Bayu Dwi Anggono menjelaskan bahwa penyusunan RUU Perlindungan Konsumen telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Proses tersebut mencakup sembilan kementerian dan lembaga, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di berbagai daerah, serta Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).
Badan Keahlian juga melibatkan akademisi dari 34 perguruan tinggi yang mencakup bidang hukum, ekonomi, dan bisnis.
Selain itu, masukan dihimpun dari organisasi profesi, asosiasi dunia usaha, yayasan perlindungan konsumen, dan lembaga swadaya masyarakat.
Sejumlah asosiasi yang dilibatkan antara lain Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), serta Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia.
Pelibatan berbagai pihak tersebut menjadi bagian dari upaya menerapkan partisipasi bermakna atau meaningful participation dalam penyusunan undang-undang.
RUU Akan Perkuat Perlindungan Data dan Pengawasan Platform Digital
Salah satu materi yang menjadi perhatian dalam RUU Perlindungan Konsumen adalah jaminan keamanan data pribadi di seluruh ekosistem transaksi digital.
Pengaturan tersebut dinilai penting karena aktivitas belanja dan pembayaran melalui layanan elektronik semakin berkembang.
Selain perlindungan data, RUU juga diarahkan untuk memperketat pengawasan terhadap penyedia platform perdagangan elektronik, termasuk marketplace dan media sosial.
Pengawasan tersebut bertujuan mencegah praktik transaksi yang berpotensi merugikan konsumen.
Melalui pembaruan regulasi, Komisi VI DPR RI berharap perlindungan konsumen dapat mengikuti perkembangan teknologi sekaligus memberikan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
